Belanja APBD DKI Rendah, Djarot: Nggak Apa-apa, Nanti Kami Jawab

Senin, 17 Juli 2017 | 21:28 WIB
Belanja APBD DKI Rendah, Djarot:  Nggak Apa-apa, Nanti Kami Jawab
Wakil Gubernur DKI Jakarta, Djarot Saiful Hidayat (kanan) bersama Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi (kiri) usai melakukan pertemuan dengan jajaran pimpinan DPRD DKI Jakarta di Gedung DPRD, Jakarta, 19 Desember 2014. TEMPO/Dasril Roszandi

TEMPO.CO, Jakarta - Fraksi-fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DKI Jakarta menilai realisasi anggaran yang tertuang dalam laporan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) 2016 yang disampaikan Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat, masih rendah.



Alasannya, realisasi belanja langsung Pemerintah DKI Jakarta mencapai 75,34 persen dari total anggaran Rp 31 triliun. Dewan berpendapat realisasi tersebut belum maksimal, ditandai dengan adanya sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) 2016 mencapai Rp 7,7 triliun atau 14,31 persen dari total pendapatan daerah.



Baca: Penyerapan Anggaran DKI 2016 Capai 82,15 Persen



Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat mengatakan dirinya tidak mau ambil pusing terhadap penilaian DPRD tersebut. Semua penilaian tersebut, kata Djarot, akan memberikan alasan dalam jawaban Pemerintah DKI Jakarta dalam rapat berikutnya.

“Enggak apa-apa, nanti kami jawab. Yang penting dijawab. Pasti yang disoroti penyerapannya, kenapa tidak bisa 100 persen penyerapannya, kenapa tidak bisa 105 persen penyerapannya. Bisa enggak ya penyerapan 105 persen? Pokoknya nanti kamj jawab semuanya,” kata Djarot di DPRD DKI Jakarta, Senin, 17 Juli 2017.



Sebelumnya, anggota Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Manuafa Siahaan, berpendapat realisasi tersebut belum maksimal. “Ditandai dengan adanya sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) 2016 mencapai Rp 7,7 triliun atau 14,31 persen dari total pendapatan daerah," Manuafa.



Anggota Fraksi Partai Demokrat-Partai Amanat Nasional (PAN), Neneng Hasanah, mengatakan rendahnya realisasi belanja daerah yang tidak maksimal menunjukkan lemahnya perencanaan dari Pemerintah DKI Jakarta.



Menurut Neneng, perlu ada sistem perencanaan terukur dan realistis dengan target pembangunan yang telah ditentukan. "Selain itu, porsi pembelanjaan langsung lebih memprioritaskan pada belanja aset ketimbang belanja program-program peningkatan kesejahteraan masyarakat secara langsung," ujar Neneng.

Anggota Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Achmad Yani, mengatakan penyerapan anggaran DKI 2016 belum menunjukkan peningkatan yang signifikan, karena baru mencapai 82,5 persen, belum lagi dengan Silpa yang masih tinggi.



"Apakah Pemerintah DKI Jakarta tidak memberikan perhatian dan peringatan dini sejak awal terhadap potensi rendahnya realisasi anggaran ini?" ujar Yani.

Anggota Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Darussalam, mengatakan belanja langsung merupakan pengeluaran yang berkaitan langsung dengan produktivitas kegiatan atau terkait langsung dengan tujuan Pemerintah DKI Jakarta.



Baca juga: Fraksi-fraksi DPRD Nilai Belanja APBD DKI Masa Ahok Rendah



Menurut Darussalam, belanja langsung menunjukkan gambaran langsung terhadap pembangunan masyarakat. "Jadi, dalam komponen belanja langsung terdapat hak masyarakat untuk menikmati pembangunan, sementara target sasaran tidak tercapai," ujar Darussalam.



LARISSA HUDA

Disclaimer : Komentar adalah tanggapan pribadi, tidak mewakili kebijakan editorial redaksi tempo.co. Redaksi berhak mengubah kata-kata yang berbau pelecehan, intimidasi, bertendensi suku, agama, ras, dan antar golongan