TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah tiga kantor swasta dan dua rumah dalam penyidikan kasus dugaan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang yang menjerat eks Gubernur Maluku Utara Abdul Gani Kasuba (AGK) dan pengusaha tambang Muhaimin Syarif (MS). Juru bicara KPK Tessa Mahardhika mengatakan penggeledahan itu dilakukan pada 25–26 Juli 2024.

Menurut dia, penggeledahan sudah selesai. “Penyidik melakukan kegiatan penggeledahan pada 3 kantor milik swasta yang berlokasi di Jakarta Selatan dan Jakarta Utara, serta 2 rumah yang berlokasi di Jakarta Selatan dan Tangerang Selatan,” kata Tessa melalui keterangan video, Senin, 29 Juli 2024.

Dalam penggeledahan itu, kata Tessa, penyidik menemukan sejumlah dokumen surat, catatan-catatan, barang bukti elektronik, serta print out barang bukti elektronik. Penyidik menilai, barang-barang tersebut ada kaitan dengan dugaan pengurusan perizinan tambang atau Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) di Maluku Utara. “Yang diduga dilakukan oleh tersangka AGK dan MS,” tuturnya.

“Untuk selanjutnya, penyidik akan mendalami hasil penggeledahan tersebut dan akan mengklarifikasi dengan pihak-pihak yang terkait,” kata dia.

Sebelumnya, KPK telah menggeledah kantor Direktorat Jenderal Minerba ESDM pada 24 Juli 2024. Penggeledahan itu terkait kasus dugaan gratifikasi dan TPPU AGK kan MS. "Penggeledahan ini terkait dengan perkara penerimaan suap, gratifikasi serta pencucian uang dengan tersangka AGK, serta perkara pemberian hadiah atau janji terkait dengan pengadaan barang dan jasa dan pengurusan perizinan di lingkungan Pemerintah Provinsi Maluku Utara yang diduga dilakukan oleh tersangka MS," kata Tessa.

Muhaimin Syarif yang merupakan mantan Ketua DPD Partai Gerindra Maluku Utara, ditetapkan sebagai tersangka suap oleh KPK. Karena diduga memberi uang Rp 7 miliar ke Abdul Gani Kasuba alias AGK untuk mengurus perizinan di lingkungan Pemprov Malut.

Abdul Gani Kasuba lebih dulu ditetapkan sebagai tersangka setelah terjaring operasi tangkap tangan (OTT) KPK pada Senin, 18 Desember 2023. Abdul Gani diduga menerima suap terkait proyek infrastruktur di Malut dengan nilai mencapai Rp 500 miliar yang bersumber dari APBN.

Abdul Gani Kasuba juga diduga memerintahkan bawahannya untuk memanipulasi progres proyek seolah-olah sudah selesai di atas 50 persen agar pencairan anggaran bisa dilakukan.

ADE RIDWAN

Pilihan Editor: IM57+ Institute: KPK Tak Bisa Diperbaiki oleh Wajah Lama