Serba-serbi Ungkap Kasus Judi Online, Betulkah Milik Orang Indonesia Meski Server di Kamboja?

Selasa, 17 September 2024 07:37 WIB

Ilustrasi Judi Online (Tempo)

TEMPO.CO, Jakarta - Salahsatu alasan yang selalu mengemuka dari pemerintah soal kesulitan memberantas judi online adalah soal mesin kontrol (server) yang mengatur aplikasi berada di luar negeri. Kementerian Komunikasi dan Informatika mengatakan mereka melibatkan kepolisian internasional lantaran server judi online yang menyasar masyarakat Indonesia berasal dari luar negeri. Kementerian Kominfo mengidentifikasi terdapat server yang berada di Filipina dan Kamboja.

Informasi yang dihimpun Tempo dari pelbagai sumber mengatakan salah satu website judi online yang menaruh server di Kamboja adalah infini88. Situs judi online yang berdiri sejak 2020 saat pandemi Covid-19 ditengarai milik orang Indonesia, yang sebelumnya bergerak di industri tekstil. Website yang sekarang memiliki 1,5 juta pelanggan aktif memakai sekitar 500 website lain untuk untuk promosi. Situs tersebut antara lain sensa69, receh88 dan agen138.

Seorang pejabat pemerintah mengatakan server website infinii88 berlokasi di kawasan Triumph Goddnes Liberty, sebuah kawasan di Kamboja tempat banyak usaha kasino. Website ini disebut-sebut memperkerjakan ribuan migran asal Indonesia. Sebelum pindah ke Kamboja, kantor Infini88 beralamat kawasan Penjaringan, Teluk Gong, Jakarta Barat.

Serba-serbi judi online masih menjadi perbincangan menarik hari-hari ini. Metode gambling daring yang menawarkan kemudahan mendapatkan uang, membuat banyak orang terpikat. Dalam kurun beberapa tahun terakhir, penyakit masyarakat berbasis teknologi ini kian menjadi.

Kendati Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) telah melakukan upaya pencegahan dengan menutup ratusan ribu situs, bisnis judi online tetaplah menjamur. Nilai transaksinya dari tahun ke tahun melonjak fantastis. Dalam kurun tiga bulan pertama 2024 saja nilainya menyentuh Rp 600 triliun.

Advertising
Advertising

Dalam upaya mencegah secara terpadu, pemerintah akhirnya turun tangan. Dibentuklah Satuan Tugas atau Satgas Judi Online. Satgas ini dipecah dalam dua bidang, yaitu: pencegahan di bawah Kemenkominfo; dan penindakan dalam wewenang Kepolisian Republik Indonesia atau Polri.

Di bidang pencegahan, dalam perjalanannya banyak fakta terungkap. Penyakit masyarakat ini ternyata juga merebak di kalangan pejabat, baik aparatur sipil negara, pejabat eksekusi, ribuan pejabat legislatif alias wakil rakyat, hingga insan Polri dan TNI. Tak terkecuali, juga para awak media atau wartawan.

Fakta yang diungkap bidang penindakan juga tak kalah mencengangkan. Polri dilaporkan berhasil mengamankan situs sindikat judi online senilai Rp 1,41 triliun atau Rp 1 triliun 41 miliar lebih. Fakta lainnya, maraknya bisnis judi online di Indonesia ternyata dikendalikan dari Kamboja.

Di sisi lain, pemerintah sempat membuat heboh lantaran berencana memberikan bantuan sosial atau bansos kepada para pelaku judi online. Polemik ini menuai kritik dari berbagai pihak hingga akhirnya dibatalkan. Banyak yang mencemooh, pemerintah disebut ibarat malah memberi modal.

Tak hanya itu, judi online juga membawa kisah pelanggaran hukum yang membuat geleng kepala. Permasalahan ekonomi yang membuat kalap, berakhir pada sederet kasus pembunuhan akibat judi online. Kasusnya beragam. Beberapa pelaku judi online menjadi korban. Sementara yang lain justru menjadi pelaku pembunuhan.

Tempo.co telah merangkum serba-serbi kasus judi online di Indonesia, berikut ulasannya:

1. Indonesia darurat judi online

Indonesia dinyatakan darurat judi online oleh Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi pada Agustus 2023 lalu. Musababnya, situs-situs judi online semakin menjamur dan semakin terang-terangan mempromosikannya.

“Para pelaku makin berani dan terang-terangan mempromosikan judi online via media sosial. Kita darurat judi online,” kata Budi Arie melalui keterangan resminya, Rabu, 23 Agustus 2023.

Budi mengatakan, sepanjang 2018 hingga 19 Juli 2023, Kominfo telah melakukan pemutusan akses atau blokir 846.047 situs yang mengandung konten perjudian online. Bahkan, sepekan setelah menjabat Budi Arie menjabat Menkominfo pada 17 Juli lalu, terdapat 11.333 konten judi online telah diblokir.

“Kominfo juga menerima aduan berupa penyalahgunaan rekening akun perbankan untuk konten perjudian online,” kata Budi.

2. Pemerintah bentuk Satgas Judi Online

Presiden Joko Widodo atau Jokowi kemudian mengesahkan pembentukan Satgas Judi Online. Satgas ini terdiri dari unit pencegahan dan penindakan sebagaimana ditetapkan melalui surat keputusan presiden atau Keppres Nomor 21 Tahun 2024.

Struktur satgas judi online dipimpin Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan, Keamanan sebagai Ketua. Sementara Menteri Komunikasi dan Informatika diperintahkan mengisi Ketua Harian Pencegahan. Adapun bidang Penegakan Hukum dipimpin Kapolri selaku ketua.

Pilihan Editor: Transaksi Judi Online hingga Triliunan

Berita terkait

Jokowi Ingin Hilirisasi Rumput Laut, Produk Turunannya Bisa jadi Bahan Bakar Pesawat

5 menit lalu

Jokowi Ingin Hilirisasi Rumput Laut, Produk Turunannya Bisa jadi Bahan Bakar Pesawat

Presiden Jokowi menginginkan hilirisasi sektor padat karya, seperti hilirisasi rumput laut, untuk mengerek nilai tambah ekonomi.

Baca Selengkapnya

Kaesang Nebeng Jet Pribadi Jadi Sorotan Media Asing: Gaya Hidup Mewah Anak Presiden Memicu Kemarahan

49 menit lalu

Kaesang Nebeng Jet Pribadi Jadi Sorotan Media Asing: Gaya Hidup Mewah Anak Presiden Memicu Kemarahan

Apa kata media asing soal Kaesang usai datangi KPK soal penggunaan jet pribadi dan dugaan gratifikasi?

Baca Selengkapnya

Pramono Anung Mundur dari Sekretaris Kabinet, Ucapkan Terima Kasih pada Jokowi

1 jam lalu

Pramono Anung Mundur dari Sekretaris Kabinet, Ucapkan Terima Kasih pada Jokowi

Pramono Anung mengundurkan diri sebagai Sekretaris Kabinet untuk bertarung dalam pilkada Jakarta.

Baca Selengkapnya

Ketua Banggar DPR Doakan Sri Mulyani Tetap di Pemerintahan, Ini Respons Menkeu

1 jam lalu

Ketua Banggar DPR Doakan Sri Mulyani Tetap di Pemerintahan, Ini Respons Menkeu

Ketua Banggar DPR RI Said Abdullah mendoakan agar Menteri Keuangan Sri Mulyani tetap berada di pemerintahan.

Baca Selengkapnya

Sri Sultan Hamengkubuwono X Wanti-wanti Ini soal Jalan Tol Solo-Yogyakarta yang Diresmikan Jokowi

1 jam lalu

Sri Sultan Hamengkubuwono X Wanti-wanti Ini soal Jalan Tol Solo-Yogyakarta yang Diresmikan Jokowi

Sri Sultan Hamengkubuwono X buka suara perihal diresmikannya Jalan Tol Solo-Yogyakarta-Kulonprogo Seksi 1 Kartasura-Klaten.

Baca Selengkapnya

NPWP Jokowi dan Sri Mulyani Diduga Bocor dan Diperjualbelikan serta Gempa Bandung Merusak Hingga Garut di Top 3 Tekno

1 jam lalu

NPWP Jokowi dan Sri Mulyani Diduga Bocor dan Diperjualbelikan serta Gempa Bandung Merusak Hingga Garut di Top 3 Tekno

Topik tentang 6 juta data NPWP, termasuk milik Jokowi dan Sri Mulyani, diduga dijual seharga Rp 150 juta menjadi berita terpopuler Top 3 Tekno.

Baca Selengkapnya

The Prakarta Dukung Rencana Prabowo Bentuk Badan Penerimaan Negara: Kami Sudah Usulkan Sejak 2015

2 jam lalu

The Prakarta Dukung Rencana Prabowo Bentuk Badan Penerimaan Negara: Kami Sudah Usulkan Sejak 2015

The Prakarsa mendukung rencana presiden terpilih Prabowo Subianto membentuk lembaga Badan Penerimaan Negara untuk meningkatkan rasio pajak.

Baca Selengkapnya

Sudah Teken Keppres Pemberhentian Pramono Anung, Jokowi: Penggantinya Masih dalam Proses

10 jam lalu

Sudah Teken Keppres Pemberhentian Pramono Anung, Jokowi: Penggantinya Masih dalam Proses

Presiden Jokowi membenarkan telah mengeluarkan keppres pemberhentian Pramono Anung sebagai Seskab. Ia menyebut penggantinya masih dalam proses.

Baca Selengkapnya

Presiden Jokowi Akan Tutup PON Aceh-Sumut di Stadion Utama Sport Center Sumut Jumat 20 September

10 jam lalu

Presiden Jokowi Akan Tutup PON Aceh-Sumut di Stadion Utama Sport Center Sumut Jumat 20 September

Panitia PON Aceh-Sumut memastikan upacara penutupan digelar di Stadion Utama Sport Center Sumut pada Jumat malam, 20 September 2024.

Baca Selengkapnya

Jokowi Kritik izin Membangun PLTP Butuh 6 Tahun, ESDM SInggung Konflik dengan Masyarakat

10 jam lalu

Jokowi Kritik izin Membangun PLTP Butuh 6 Tahun, ESDM SInggung Konflik dengan Masyarakat

ESDM menyebutkan bahwa mandeknya perizinan PLTP biasa terjadi di tahap eksplorasi dimana sering timbul penolakan dari masyarakat.

Baca Selengkapnya