Kasus Kebaktian Pulogebang: Djarot Minta?Penghuni Rusun?Toleran

Reporter:
Editor:

Jobpie Sugiharto

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Gubernur DKI Jakarta, Djarot Saiful Hidayat berkunjung ke Gedung KPK guna melakukan kerjasama dalam bidang pengawasan pajak Provinsi DKI Jakarta, 25 September 2017. Tempo/Muhammad Irfan Al Amin

    Gubernur DKI Jakarta, Djarot Saiful Hidayat berkunjung ke Gedung KPK guna melakukan kerjasama dalam bidang pengawasan pajak Provinsi DKI Jakarta, 25 September 2017. Tempo/Muhammad Irfan Al Amin

    TEMPO.CO, Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat turut memberi komentar ihkwal kasus pembubaran kebaktian Pulogebang di Rusunawa Pulogebang pada Sabtu, 23 September lalu.

    Djarot mengatakan bahwa penghuni rusun harus toleran antarsesamanya. Untuk itu dia meminta kepolisian agar memberi sanksi kepada pelaku yang melanggar toleransi. "Siapapun yang menghuni rusun harus punya jiwa toleran," kata Djarot di Balai Kota DKI, Selasa, 26 September 2017.

    Narsoem Sulaiman alias Joker terekam dalam video membubarkan kebaktian jemaat KGPM Sidang Daniel di Lantai 3 Blog F Rusun Polugebang, Jakarta Timur. Dalam video yang viral tersebut, Joker didapati mengacungkan senjata tajam berupa kapak dan gergaji ke arah jemaat sambil berteriak. Anak-anak yang ada dalam video tersebut kemudian ketakutan dan teriak meminta tolong.

    Djarot mengatakan tindakan yang dilakukan Joker tidak mencerminkan Islam yang damai dan penuh rahmat. Terlebih Joker melakukannya di depan anak-anak. "Saya Muslim dan itu (tindakan Joker) tidak mencerminkan Islam," ujar Djarot.

    Joker memang dikenal sebagai salah satu tokoh masyarakat yang aktif dalam kegiatan-kegiatan kemasyarakatan di rusun tersebut. Dirinya bahkan menjadi salah satu imam salat di mesjid.

    Agar masalah kebaktian Pulogebang tidak semakin melebar dan berbuntut panjang, Djarot juga telah meminta Wali Kota Jakarta Timur Bambang Musyawardana untuk turut menjaga kondisi di rusun Pulogebang. Menurut Djarot, permintaan itu disampaikan ketika Djarot bertemu dengan Bambang dan Direktur Utama PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) Hanggoro Budi Wiryawan membahas pembebasan lahan proyek Konstruksi Utama Kereta Cepat Jakarta-Bandung di ruang Rapat Blok B Lantai 2 Balai Kota DKI pagi tadi.

    M. YUSUF MANURUNG


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Cara Memberlakukan Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar

    Presiden Joko Widodo telah menandatangai PP No 21 Tahun 2020 yang mengatur pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar menghadapi virus corona.