TEMPO.CO, Jakarta -Tim hukum Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya membantah tuduhan pelanggaran HAM oleh tim kuasa hukum Jonru Ginting, LBH Bang Japar dalam sidang praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan hari ini.
Pada Selasa 14 November 2017, PN Jakarta Selatan kembali menggelar sidang praperadilan kasus ujaran kebencian atau hate speech yang menyeret pegiat media sosial Jon Riah Ukur Ginting atau Jonru Ginting dengan agenda jawaban termohon.
Kuasa Hukum Jonru, Juju Purwantoro sebelumnya menilai ada pelanggaran HAM dalam proses penyidikan, penangkapan sampai pada penahanan kliennya itu. Hal tersebut dibantah oleh Kepala Bidang Hukum Polda Metro Jaya Komisaris Besar Agus Rohmat.
Baca : Penyebab Sidang Praperadilan Jonru Ginting Ditunda Sepekan
"Dalil pemohon (Jonru) keliru atau tidak benar. Termohon satu (penyidik) melakukan secara humanis dan memberi hak, baik untuk didampingi kuasa hukum, hak istirahat, ibadah, dan lainnya," kata Agus kepada Hakim Tunggal Lenny Wati Mulasimadhi dalam sidang tersebut.
Agus juga membantah soal perlunya rekomendasi dari Komisi Nasional HAM terkait tuduhan perilaku diskriminatif ras dan etnis terhadap Jonru. Sebelumnya, penyidik menjerat Jonru dengan UU Nomor 40 tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis. Juju menyebut pelanggaran HAM bukan ditetapkan penyidik, tetapi berdasarkan rekomendasi dari Komnas HAM.
"Salah satu fungsi Komnas HAM RI adalah melakukan pengawasan terhadap upaya penghapusan diskriminasi ras dan etnis, bukan pelaporan tindak pidana," ucap Agus.
Jonru Ginting ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik Kepolisian Daerah Metro Jaya pada Jumat, 29 September 2017 lalu. Selain itu, Jonru pun langsung ditahan oleh pihak kepolisian di Polda Metro Jaya. Setelah ditangkap, kepolisian melakukan penggeledahan rumah Jonru dan menyita laptop, flashdisk, dan beberapa barang bukti lainnya.
Jonru Ginting dilaporkan oleh Muannas Alaidid atas tuduhan ujaran kebencian karena mengunduh status di Facebook yang dinilai mengandung unsur suku, agama, dan ras. Dalam statusnya, Jonru menulis Indonesia dijajah Belanda dan Jepang pada 1945, tapi pada 2017 dijajah etnis Cina. Muannas telah diperiksa penyidik pada Senin, 4 September 2017 lalu, kemudian menyusul pemeriksaan saksi Guntur Romli dan Slamet Abidin.
Sidang praperadilan Jonru Ginting akan kembali digelar besok, Rabu, 15 November 2017 pukul 10.00 dengan agenda mendengarkan keterangan saksi dari pemohon.
