Imunisasi Tak Lengkap, 65 Anak Terduga Difteri Dirawat di RSPI

Reporter:
Editor:

Ali Anwar

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Rumah Sakit Penyakit Infeksi (RSPI) Prof DR Sulianti Saroso di Jalan Sunter Permai Raya, Jakarta. TEMPO/Subekti

    Rumah Sakit Penyakit Infeksi (RSPI) Prof DR Sulianti Saroso di Jalan Sunter Permai Raya, Jakarta. TEMPO/Subekti

    TEMPO.CO, Jakarta - Sebanyak 98 pasien yang diduga penderita difteri dirawat di ruang isolasi Rumah Sakit Penyakit Infeksi Prof Dr Sulianti Saroso, Sunter, Jakarta Utara. Direktur Utama RSPI Sulianti Saroso, Rita Rogayah, mengatakan dari 98 pasien, 65 pasien di antaranya anak-anak dan remaja usia 1-18 tahun.

    Menurut Rita, seluruh pasien terduga difteri berasal dari Jakarta, Bekasi, Depok, Bandung, Banten, dan Bogor. "Saat ini sedang dirawat 98 pasien, 65 di antaranya anak dan remaja. Sisanya 33 pasien merupakan usia dewasa," kata Rita, Senin, 18 Desember 2017.

    Rita menuturkan, salah satu penyebab banyaknya jumlah pasien anak-anak yang mengidap difteri karena imunisasinya tidak lengkap. Menurut data rumah sakit, dari 98 pasien yang dirawat, 47 orang di antaranya belum melakukan imunisasi secara lengkap. Sedangkan 2 pasien tidak diimunisasi, 7 pasien lupa telah melakukan imunisasi atau belum, dan 10 orang telah melakukan imunisasi lengkap.

    Dokter spesialis anak RSPI Sulianti Saroso, Desrinawati, menyarankan agar semua orang melakukan imunisasi difteri lengkap. Menurut Desrinawati, imunisasi lengkap terusir dari imunisasi dasar dan imunisasi lanjutan.

    Imunisasi dasar, kata Desrinawati, diberikan pada anak usia di bawah satu tahun, terdiri atas tiga suntikan. Satu suntikan pada umur 2 bulan, lalu pada bulan selanjutnya, dan 8 bulan setelahnya.

    Setelah itu, Rita mengatakan anak-anak juga harus diberikan imunisasi lanjutan pada umur 18 bulan dan 10 tahun. Ini bertujuan untuk memperkuat ketahanan tubuh dari difteri. "Kebanyakan pasien itu tidak melakukan imunisasi lanjutan itu," kata Desrinawati.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Polemik Aturan Ketenagakerjaan Dalam RUU Cipta Kerja

    Perubahan aturan ketenagakerjaan menurut pemerintah harus dilakukan agar mengundang investasi.