TEMPO.CO, Jakarta - Langkah pemerintah DKI Jakarta menata kawasan Tanah Abang menuai kritik. Sebab, pemerintah dinilai membuat kebijakan yang tidak umum. “Jalan dibangun ya untuk kendaraan, kok ini untuk pedagang kaki lima,” kata Sukarno, tukang ojek, Jumat, 22 Desember 2017.
Sukarno biasa mangkal di sekitar Stasiun Tanah Abang untuk menunggu penumpang. Menurut dia, penutupan Jalan Jatibaru sebagai upaya penataan PKL tidak efektif. Bahkan penataan tersebut cenderung mengabaikan kepentingan umum yang lebih besar. “Penutupan jalan ini juga membuat macet jalan lain," ujar pria 54 tahun itu.
Gubernur Anies Baswedan mengumumkan rencana penataan kawasan Tanah Abang pada Kamis lalu. Dalam paparannya, ia menuturkan pemerintah menutup Jalan Jatibaru Raya pada pukul 08.00-18.00. Selanjutnya, satu jalur jalan itu akan digunakan sekitar 400 PKL. Sedangkan jalur satunya digunakan untuk bus Transjakarta.
Baca: Penataan Tanah Abang, Sandiaga Uno: Tidak Ada Penutupan Jalan
Anies berujar, trotoar di sepanjang jalan itu seluruhnya diperuntukkan bagi pejalan kaki. Jadi nantinya, pejalan kaki tidak lagi terganggu oleh keberadaan PKL yang biasanya membuka lapak di trotoar.
Menurut Sukarno, langkah pemerintah itu tidak efektif. Pada hari pertama penataan saja, masih banyak PKL yang menempati trotoar. Dia memperkirakan kebijakan pemerintah ini justru berpotensi mengundang PKL lain datang ke Jalan Jatibaru Raya.
Syaiful, pengojek lain di Stasiun Tanah Abang, memiliki pendapat yang sama. "Itu memang janji Anies menyediakan lahan untuk PKL,” tuturnya. “Memang dibuktikan, tapi tidak juga harus menggunakan jalan umum."
