Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Sandiaga Uno Minta Rencana Tunnel di Era Jokowi Dimulai Tahun Ini

Reporter

image-gnews
Ilustrasi terowongan pengendali banjir, SMART Tunnel, yang dapat dijadikan jalur lalulintas dan saluran air. pinoydigest.com
Ilustrasi terowongan pengendali banjir, SMART Tunnel, yang dapat dijadikan jalur lalulintas dan saluran air. pinoydigest.com
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta – Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno meminta PT Antaredja Mulia Jaya tahun ini  memulai proyek pembangunan tunnel atau terowongan pengendali banjir yang pernah direncanakan di era Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo atau Jokowi.

"Saya mau secepatnya. Kalau bisa tahun ini dijalankan," kata Sandiaga di Balai Kota DKI, pada Rabu 17 Januari 2018.

Baca juga:

Jokowi: Kami Enggak Nyontek Smart Tunnel Malaysia
Beda Smart Tunnel Jokowi dengan Milik Malaysia

Sandiaga mengatakan, PT Antaredja Mulia Jaya sebagai perusahaan yang menggarap proyek Jakarta Integrated Tunnel (JIT) tersebut sedang menjajaki skema kemitraan pemerintah dan badan usaha.

"Ada beberapa poin penting seperti outline business case dan finance business case. Mereka siapkan itu, sekarang kami tunggu," ujarnya.

Selain itu, kata Sandiaga, PT Antaredja Mulia Jaya harus menyelesaikan skema kerja sama dengan Jakarta Tol Development (JTD).

Menurut Sandiaga, kedua pihak sudah memiliki kesepakatan awal, yaitu 2 dari 6 ruas tol yang menjadi konsesi PT JTD akan tersambungkan dengan proyek Jakarta Integrated Tunnel.

Sandiaga mengaku tertarik dengan proyek yang sudah digagas sejak era pemerintahan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo dan Wakil Gubernur Basuki Tjahaja Purnama atau Jokowi-Ahok. Pasalnya, proyek senilai Rp 39 triliun tersebut tidak membebani uang negara, juga studi kelaikan atau feasibility study dilakukan oleh swasta.

"Dengan kerja sama ini kami harapkan bisa mengurai kemacetan, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan investasi, mengatasi masalah banjir, dan menambah energi di wilayah Jakarta," kata Sandiaga.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Rencananya, PT Antaredja Mulia Jaya akan membangun dua terowongan, yaitu JIT Ulujami-Tanah Abang untuk mengendalikan Sungai  Pesanggrahan dan JIT Balekambang-Manggarai untuk mengendalikan Sungai  Ciliwung. Perusahaan ini mengklaim pembangunan dua terowongan tersebut banjir diperkirakan berkurang 60-80 persen.

Kedua rute tersebut memiliki panjang masing-masing 12 kilometer dengan diameter 12 meter. Rinciannya, 9 kilometer untuk jalan tol dan 3 kilometer untuk fasilitas umum dan fasilitas sosial. Di ujung kedua terowongan nantinya akan dibangun waduk guna menampung air.

Berbeda dengan deep tunnel yang pernah direncanakan Jokowi. JIT hanya memiliki kedalaman 15 meter dari permukaan tanah. Sedangkan deep tunnel bisa mencapai 60 meter.

Terowongan itu akan terbagi ke dalam dua bagian. Bagian atasnya untuk jalan tol yang terintegrasi dengan enam ruas tol dalam kota, sedangkan bagian bawah berfungsi sebagai saluran air.

Simak juga:

Menteri PU: Pembangunan Deep Tunnel Jakarta Sulit
Penggagas Deep Tunnel Sudah Tahu Bakal Ditolak

Selain memiliki fungsi sebagai jalan tol dan pengendali banjir,  PT Antaredja Mulia Jaya mengklaim air dalam saluran terowongan bisa dimanfaatkan sebagai bahan baku air bersih.

Selain itu aliran airnya juga dapat digunakan untuk menghasilkan listrik sebesar 600 megawatt. Wakil Gubernur Sandiaga Uno meminta PT Antaredja membangun proyek tunnel tersebut tahun ini.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Banjir di Nagan Raya Aceh Mulai Surut, BNPB Ingatkan Risiko Hujan Susulan

5 jam lalu

Anak-anak bermain di lokasi genangan banjir di kawasan Kecamatan Tripa Makmur, Kabupaten Nagan Raya, Provinsi Aceh, Kamis, 23 November 2023. (ANTARA/HO)
Banjir di Nagan Raya Aceh Mulai Surut, BNPB Ingatkan Risiko Hujan Susulan

Banjir akibat luapan sungai di Nagan Raya, Aceh, berangsur surut, Namun, masih ada potensi hujan intensitas sedang hingga lebat.


Harapan Komisi Antirasuah kepada Pansel KPK Bentukan Jokowi

5 jam lalu

Kepala Bagian Pemberitaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Ali Fikri menyampaikan perkembangan kasus di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Rabu, 24 April 2024. Tempo/Mutia Yuantisya
Harapan Komisi Antirasuah kepada Pansel KPK Bentukan Jokowi

Jokowi menetapkan sejumlah kriteria untuk anggota Pansel KPK.


Sistem Kelas BPJS Kesehatan Diubah, Iuran Harus Pertimbangkan Finansial Masyarakat

7 jam lalu

Peserta BPJS Kesehatan tengah mengurus kelengkapan administrasi di Kantor BPJS Kesehatan Cabang Pasar Minggu, Jakarta, Kamis, 14 Mei 2020.  Presiden Joko Widodo alias Jokowi kembali mengumumkan Perpres kenaikan tarif BPJS Kesehatan. Tempo/Tony Hartawan
Sistem Kelas BPJS Kesehatan Diubah, Iuran Harus Pertimbangkan Finansial Masyarakat

Pemerintah mewacanakan penghapusan sistem kelas BPJS Kesehatan dan menggantikannya dengan sistem KRIS sejak tahun lalu


Pria Diamankan Paspampres di Konawe, Begini Penjelasan Asintel Danpaspampres dan Istana

8 jam lalu

Presiden Joko Widodo memberikan keterangan pers usai melakukan kunjungan ke Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Rumah Sakit Konawe di Kabupaten Konawe, Provinsi Sulawesi Tenggara pada Selasa, 14 Mei 2024. Foto Sekretariat Presiden
Pria Diamankan Paspampres di Konawe, Begini Penjelasan Asintel Danpaspampres dan Istana

Asisten Intelijen Komandan Paspampres mengatakan pengamanan Presiden Jokowi saat kunjungan kerja di Konawe, Sulawesi Tenggara, sudah sesuai prosedur.


Musa Rajekshah Sebut Kunjungan Jokowi ke Medan Bukan untuk Urusi Pilkada Sumut 2024

8 jam lalu

Musa Rajekshah Sebut Kunjungan Jokowi ke Medan Bukan untuk Urusi Pilkada Sumut 2024

Musa Rajekshah, membantah, kunjungan Presiden Jokowi ke Medan pada Kamis, 11 April 2024 berkaitan dengan Pilkada Sumatera Utara 2024.


Berita Terkini: Kritik Jatam Terhadap Rencana Bagi-Bagi IUP untuk Ormas sampai TKN Prabowo-Gibran Evaluasi Rencana Menaikkan PPN Sampai 12 Persen

8 jam lalu

Aktivis Jaringan Advokasi Tambang (JATAM), menunjukkan bukti surat terima laporan ke Direktorat Pelayanan laporan dan Pengaduan Masyarakat KPK, di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, Selasa, 19 Maret 2024. JATAM melaporkan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, Bahlil Lahadalia terkait dugaan tindak pidana korupsi keputusan pencabutan ribuan Ijin Usaha Pertambangan dan menerbitkan kembali IUP dan Hak Usaha Guna perkebunan kelapa sawit dari 2021 - 2023. TEMPO/Imam Sukamto
Berita Terkini: Kritik Jatam Terhadap Rencana Bagi-Bagi IUP untuk Ormas sampai TKN Prabowo-Gibran Evaluasi Rencana Menaikkan PPN Sampai 12 Persen

Berita-berita terkini ekonomi dan bisnis hingga Selasa sore, 14 Mei 2024


Novel Baswedan Sebut Pansel KPK 2019 Hasilkan Pimpinan yang Justru Merusak Badan Antirasuah, Siapa Mereka?

9 jam lalu

Ketua Pansel Capim KPK Yenti Garnasih mengumumkan 10 nama kandidat pimpinan KPK yang diserahkan ke Presiden Joko Widodo di Kantor Presiden, Jakarta, 2 September 2019. TEMPO/Friski Riana
Novel Baswedan Sebut Pansel KPK 2019 Hasilkan Pimpinan yang Justru Merusak Badan Antirasuah, Siapa Mereka?

Menurut Novel Baswedan Pansel KPK 2019 disebut menghasilkan pimpinan yang justru merusak KPK. Siapa saja anggota Pansel saat itu?


Relawan Solmet Dorong Jokowi Jadi Sekjen PBB, Apa Syarat dan Prosedur Jabat Sekretaris Jenderal PBB?

10 jam lalu

Ketua Umum Solidaritas Merah Putih (Ketum Solmet) Silfester Matutina (kiri) dengan Presiden Jokowi. ANTARA/Dokumentasi Pribadi
Relawan Solmet Dorong Jokowi Jadi Sekjen PBB, Apa Syarat dan Prosedur Jabat Sekretaris Jenderal PBB?

Relawan Solmet mendorong Jokowi menjadi Sekjen PBB usai masa jabatannya. Bagaimana syarat dan prosedur menjabat Sekretaris Jenderal PBB?


Apa Saja Tugas Pansel KPK, Bagaimana Aturan Hukumnya?

10 jam lalu

Suasana pertemuan saat Pansel Capim KPK menyerahkan 10 nama kandidat pimpinan KPK kepada Presiden Jokowi di Istana Merdeka, Jakarta, Senin, 2 September 2019. TEMPO/Subekti
Apa Saja Tugas Pansel KPK, Bagaimana Aturan Hukumnya?

Jokowi akan mengumumkan anggota Panitia Seleksi Calon Pimpinan KPK pada Mei ini. Apa saja tugas Pansel KPK?


Agar Tak Jadi Proyek Mangkrak, Jokowi Akan Evaluasi Seluruh PSN dan KEK Juni Mendatang

10 jam lalu

Presiden Joko Widodo memberikan keterangan pers usai melakukan kunjungan ke Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Rumah Sakit Konawe di Kabupaten Konawe, Provinsi Sulawesi Tenggara pada Selasa, 14 Mei 2024. Foto Sekretariat Presiden
Agar Tak Jadi Proyek Mangkrak, Jokowi Akan Evaluasi Seluruh PSN dan KEK Juni Mendatang

Presiden Jokowi akan evaluasi PSN dan KEK pada akhir Juni, yang tidak lolos kriteria tidak akan dilanjutkan. Tak ingin bebani pemerintahan berikutnya