Sandiaga Uno Ingin Warga Bisa Irit Biaya Transportasi, Caranya?

Reporter:
Editor:

Dwi Arjanto

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno berlari menjajal car free day di Jalan Layang Non Tol Antasari, Jakarta Selatan, Ahad, 14 Januari 2018. Tempo/Caesar Akbar

    Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno berlari menjajal car free day di Jalan Layang Non Tol Antasari, Jakarta Selatan, Ahad, 14 Januari 2018. Tempo/Caesar Akbar

    TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno mengatakan, saat ini masyarakat Jakarta menghabiskan 30 persen gaji mereka setiap bulan untuk biaya transportasi umum. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berharap pembangunan transportasi massal berbasis rel dapat memangkas biaya yang dihabiskan masyarakat untuk berkendara.

    "Kami targetkan 15 persen saja biaya yang dikeluarkan masyarakat Jakarta untuk transportasi, sekarang ini masih 30 persen," kata Sandiaga Uno di Jiexpo Kemayoran, Jakarta Utara, Jumat, 23 Maret 2018.

    Baca: PT MRT Tambah Direksi dan Komisaris, Sandiaga Uno Beri Penjelasan

    Sandiaga Uno memperkirakan kondisi ini dapat tercapai dalam lima tahun mendatang. Dia menuturkan, di kota-kota besar dunia, mayoritas masyarakat mengeluarkan kurang dari 10 persen dari pendapatan bulanan mereka untuk transportasi massal.

    Di Tokyo dan Hong Kong, misalnya, masyarakat hanya menghabiskan 7-8 persen dari pendapatan mereka untuk biaya transportasi umum. Sandiaga pun berharap Jakarta dapat mengikuti tren ini.

    "Paling tidak 15 persen yang keluar untuk transportasi dalam lima tahun ke depan. Target optimal kami setelah LRT, MRT, dan transportasi semuanya jadi, kami akan turunkan menjadi 8-10 persen," ujar Sandiaga Uno.

    Sandiaga Uno mengatakan Pemprov DKI berkomitmen membangun infrastruktur transportasi massa yang meliputi MRT, LRT, transit oriented development (TOD), dan sejumlah infrastruktur lain. Khusus pembangunan TOD, kata dia, Pemprov menghimpun investasi US$ 45 miliar (sekitar Rp 603 triliun) untuk pembangunan TOD.

    "Untuk TOD sekitar US$ 45 miliar investasi yang kami harapkan mendorong pertumbuhan di bidang properti, konsumsi, keuangan, investasi juga," kata Sandiaga Uno lagi.

    Tak hanya itu, Sandiaga Uno mengatakan terbangunnya transportasi massal akan mengurangi kemacetan. Saat ini, kemacetan di DKI Jakarta dan sekitarnya menimbulkan kerugian tembus hingga Rp 100 triliun setiap tahunnya.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    UMP 2020 Naik 8,51 Persen, Upah Minimum DKI Jakarta Tertinggi

    Kementerian Ketenagakerjaan mengumumkan kenaikan UMP 2020 sebesar 8,51 persen. Provinsi DKI Jakarta memiliki upah minimum provinsi tertinggi.