Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Polres Bogor Tutup Penyelidikan Kasus E-KTP Tercecer

Reporter

image-gnews
Gudang Kemendagri di Semplak, Bogor tempat menyimpan e-KTP yang cacat dan kadaluwarsa [credit: Bagja Hidayat]
Gudang Kemendagri di Semplak, Bogor tempat menyimpan e-KTP yang cacat dan kadaluwarsa [credit: Bagja Hidayat]
Iklan

TEMPO.CO, Bogor - Kepolisian Resor Bogor menutup penyelidikan kasus  E-KTP tercecer sebanyak dua kardus di Jalan Kemang Raya Kabupaten Bogor pada 26 Mei 2018.  “Setelah penyelidikan tak ada bukti yang mengarah kepada tindak pidana,” kata Kepala Kepolisian Resor Bogor Ajun Komisaris Besar Andi Muhammad Dicky pada Jumat malam, 1 Juni 2018.

Menurut Dicky, polisi menelusuri informasi e-KTP tercecer yang menyebar di media sosial sehari setelahnya. Ada 17 saksi yang diperiksa, termasuk pegawai Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri. Polisi juga mengumpulkan rekaman kamera pengawas untuk menelusuri perjalanan truk yang membawa e-KTP tersebut.


Baca juga: Satu Dus E-KTP Tercecer, Tjahjo Kumolo Curiga Ada Unsur Sabotase

Dari penelusuran polisi diperoleh kronologi kejadian pada 26 Mei 2018 itu sebagai berikut:

  1. Pukul 10.15, sopir truk membawa barang inventaris dari kantor Kementerian Dalam Negeri di Kalibata, Jakarta Selatan. Barang inventaris berupa meja, kursi, lemari, dan barang-barang kantor yang sudah tak terpakai.
  2. Pukul 12.10, saat melintasi Jalan Raya Kemang, Salabenda, Bogor, dua kardus berisi e-KTP terjatuh karena tak diikat. Sopir turun dan memungut kembali e-KTP yang tercecer tersebut dibantu masyarakat sekitar lokasi kejadian. Saat pengumpulan e-KTP tersebut seorang pejalan kaki mendokumentasikannya dan menyebarkan foto tersebut ke media sosial.
  3. Pukul 13.05, truk sampai di gudang Kemendagri di Semplak, Bogor.
  4. Pukul 13.30, semua barang inventaris diturunkan secara lengkap.
  5. Pukul 01.30 tanggal 27 Mei 2018, polisi menemukan lokasi terjatuhnya kardus e-KTP karena informasinya menyebar di media sosial. Setelah itu polisi menyelidiki kasus ini karena ada dugaan e-KTP tersebut akan disebarkan untuk keperluan pemilihan kepala daerah. Salah satu e-KTP yang beredar atas nama Retno Herianto asal Gunung Megang, Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan.

truk yang mengangkut dua kardus e-KTP yang tercecer di Jalan Kemang Raya Kabupaten Bogor pada 26 Mei 2018. [credit: Bagja Hidayat]

Menurut Dicky, polisi kemudian mendatangi gudang Kemendagri di Semplak dan mengambil bundelan e-KTP untuk diperiksa sebagai barang bukti. “Setelah dicek, e-KTP di gudang itu cacat produksi,” katanya.

Ada banyak jenis cacat seperti kesalahan teknis, chip yang tak bisa dibaca mesin, foto keliru, tinta luntur, cetakan yang tumpang tindih, dan paling banyak kesalahan input data. KTP Retno Herianto itu termasuk cacat karena salah data tanggal kelahiran.

Baca juga: Kemendagri Diminta Tak Sepihak Investigasi E-KTP Tercecer

Untuk memastikan e-KTP tersebut cacat, kata Dicky, polisi melakukan cek silang dengan memasukkan Nomor Induk Kependudukan ke dalam Mobile Automatic Multi Biometric Identification System (MAMBIS) yang terkoneksi pada Indonesia Automatic Finger Print Identification System (INAFIS).

Hasilnya, e-KTP Retno Herianto itu salah data tanggal lahir. Pada e-KTP yang diangkut ke gudang Kemendagri itu tertulis ia lahir di Cinta Kasih pada 26 September 1983. Sementara di MAMBIS tertera 29 September 1983. Tanggal lahir ini cocok dengan NIK 16030429098300xx.

Dari pemeriksaan sopir truk polisi juga menemukan bahwa pengiriman barang itu resmi atas permintaan Kemendagri berdasarkan surat jalan yang mereka pegang.

Simak juga: Dirjen Dukcapil Segera Musnahkan E-KTP yang Tercecer di Bogor

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Kepala Satuan Reserse Kriminal Umum Polres Bogor Ajun Komisaris Bimantor Kurniawan menambahkan polisi di Bogor kerap memakai alat INAFIS dan MAMBIS untuk melacak pelbagai kasus kriminal. “Kasus-kasus pembunuhan dengan korban tak dikenal cepat terungkap memakai alat pendeteksi sidik jari ini,” kata dia.

Soal dugaan e-KTP akan dipakai untuk sabotase disalahgunakan untuk keperluan pemilihan kepala daerah, Dicky menampiknya. “Pilkada itu memakai Daftar Pemilih Tetap yang mengacu pada data di MAMBIS,” katanya. “Jadi tak mungkin bisa dimanipulasi. Lagi pula jika akan dipakai Pilkada mengapa tak dikirim ke daerahnya?”

Menurut Dicky, ratusan ribu e-KTP yang ada di gudang Kemendagri di Semplak sudah kadaluwarsa. KTP Retno Herianto itu kadaluwarsa pada 28 September 2017. Artinya, e-KTP tersebut dicetak pada 2012.

“Sebelum 2013, semua KTP dicetak di Jakarta, sehingga KTP cacat dikumpulkan di gudang Semplak,” kata dia. Setelah 2013, kata Dicky, KTP elektronik dicetak di masing-masing daerah.

Simak juga: DPR Bakal Minta Penjelasan Kemendagri Soal E-KTP Tercecer

Untuk mengecek klaim Dicky, Tempo mengecek e-KTP lain secara acak. Misalnya e-KTP atas nama Hairullani dan mencocokkannya dengan data di MAMBIS yang dioperasikan Bimantoro.  Seperti KTP Retno, KTP Hairullani salah cetak tanggal lahir. “Di KTP tertulis 17 Oktober 1975, di MAMBIS 18 Oktober 1975. Jadi ini produk gagal,” kata Bimantoro.

Dicky menambahkan e-KTP invalid di gudang Kemendagri itu akan digunting dan dimusnahkan. “Mengapa tak langsung dimusnahkan? Karena untuk keperluan audit perlu ada barangnya meski cacat ketika diperiksa,” katanya.

Dengan semua bukti-bukti tersebut, Kepolisian Resor Bogor menutup kasus E-KTP tercecer ini karena tak ditemukan bukti pidana seperti dugaan yang beredar di media sosial. “Ini hanya kelalaian sopir semata karena tak mengikat kardus saat ke Semplak,” kata Bimantoro.

Simak:
Video Cara Mengecek Keaslian E-KTP Tercecer di Bogor

Lihat Foto:
Truk Pengangkut E-KTP Tercecer yag Terekam CCTV

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Cara Daftar BPJS Kesehatan Online dengan Mudah dan Syaratnya

12 hari lalu

Ilustrasi BPJS Kesehatan. TEMPO/Tony Hartawan
Cara Daftar BPJS Kesehatan Online dengan Mudah dan Syaratnya

Pendaftaran BPJS Kesehatan bisa lewat aplikasi Mobile JKN, simak syarat dan tata caranya. Simak detailnya berikut ini.


Begini Mekanisme Penyesuaian Administrasi Kependudukan saat Jakarta Berubah Status

39 hari lalu

Begini Mekanisme Penyesuaian Administrasi Kependudukan saat Jakarta Berubah Status

Pemutakhiran data administrasi kependudukan (adminduk) dilakukan bertahap. Penerapan Identitas Kependudukan Digital (IKD) sebagai pengganti e-KTP juga terus digencarkan.


Begini Mekanisme Penyesuaian Administrasi Kependudukan saat Jakarta Berubah Status

39 hari lalu

Begini Mekanisme Penyesuaian Administrasi Kependudukan saat Jakarta Berubah Status

Pemutakhiran data administrasi kependudukan (adminduk) dilakukan bertahap. Penerapan Identitas Kependudukan Digital (IKD) sebagai pengganti e-KTP juga terus digencarkan.


5 Tips Agar e-KTP Awet dan Tidak Mudah Rusak

56 hari lalu

Penyedia jasa perbaikan e-KTP sedang memperbaiki e-KTP warga yang rusak di kawasan Salemba, Jakarta, Senin, 6 Juli 2020. Penyedia jasa mematok harga Rp 10 ribu untuk perbaikan KTP dan Rp 5 ribu untuk 3 sampul jualannya. TEMPO/Subekti.
5 Tips Agar e-KTP Awet dan Tidak Mudah Rusak

Banyak cara membuat E-KTP lebih awet, seperti membersihkannya dengan minyak telon atau memasang antigores.


Syarat Calon Independen di Pilkada 2024, Segini Jumlah Dukungan Harus Terpenuhi

15 Mei 2024

Warga memadati salah satu posko Teman Ahok di Kuningan City, Jakarta, 11 Maret 2016. Teman Ahok berharap Ahok dapat maju sebagai calon Gubernur Independen dalam mewujudkan Jakarta baru yang lebih bersih, maju dan manusiawi. TEMPO/Dhemas Reviyanto
Syarat Calon Independen di Pilkada 2024, Segini Jumlah Dukungan Harus Terpenuhi

Calon pemimpin daerah yang memilih jalur calon independen wajib memenuhi beberapa persyaratan sebagai berikut.


Tak Hanya Remisi Lebaran, Tahun Lalu Setya Novanto Dapat Remisi HUT RI Selama 3 Bulan

14 April 2024

Sudah Berkali Dapat Remisi, Segini Diskon Masa Tahanan Koruptor e-KTP Setya Novanto
Tak Hanya Remisi Lebaran, Tahun Lalu Setya Novanto Dapat Remisi HUT RI Selama 3 Bulan

Tidak hanya tahun ini, Setya Novanto alias Setnov pun mendapat remisi khusus Hari Raya Idulfitri 2023.


Cara Mendapatkan KTP bagi Orang Asing di Indonesia

23 Maret 2024

Petugas melayani warga yang sedang mengajukan permohonan perekaman KTP elektronik di Kantor Kelurahan Cempaka Putih Barat, Jakarta, Sabtu 11 November 2023. Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kemendagri menambah stok blanko KTP elektronik sebanyak 11 juta keping lebih. Penambahan dilakukan usai stok blanko KTP-el habis sejak pekan terakhir Juli 2023. Pengadaan blanko KTP-el sudah dilakukan tiga kali dalam tahun ini. Pengadaan pertama dilakukan pada awal 2023 sebanyak 10.450.518 keping dengan menggunakan anggaran reguler APBN. Semua blanko itu habis dipakai pada akhir Mei 2023. TEMPO/Subekti.
Cara Mendapatkan KTP bagi Orang Asing di Indonesia

Cara mendapatkan KTP bagi orang asing di Indonesia sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013. Ini syarat dan prosedurnya.


Begini Cara Aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) atau KTP digital

1 Maret 2024

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) tengah menguji versi baru dari e-KTP, yang nantinya disebut sebagai e-KTP Digital atau Identitas Digital. Pelaksanaan E-KTP Digital rencananya bakal diterapkan secara bertahap mulai tahun ini.
Begini Cara Aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) atau KTP digital

Identitas Kependudukan Digital (IKD) atau KTP digital merupakan proses pemindahan informasi e-KTP yang saat ini masih memiliki bentuk fisik.


Bayang-Bayang Hak Angket DPR pada 3 Kasus Masa Rezim Jokowi: e-KTP, MK, dan Pemilu 2024

26 Februari 2024

Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD (kedua kanan) saat pada sidang pleno amar putusan uji materi UU Nomor 6 Tahun 1954 tentang Penetapan Hak Angket DPR di Jakarta, (31/1). ANTARA/Widodo S. Jusuf
Bayang-Bayang Hak Angket DPR pada 3 Kasus Masa Rezim Jokowi: e-KTP, MK, dan Pemilu 2024

Sepanjang pemerintahan Jokowi, anggota DPR tercatat baru sekali menggunakan hak angket. satu kasus sebata wacana, dan satu lainnya masih digodok DPR.


Dinonaktifkan Maret 2024, Ini Cara Cek Status NIK Warga DKI Jakarta

23 Februari 2024

Petugas melayani warga yang sedang mengajukan permohonan perekaman KTP elektronik di Kantor Kelurahan Cempaka Putih Barat, Jakarta, Sabtu 11 November 2023. Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kemendagri menambah stok blanko KTP elektronik sebanyak 11 juta keping lebih. Penambahan dilakukan usai stok blanko KTP-el habis sejak pekan terakhir Juli 2023. Pengadaan blanko KTP-el sudah dilakukan tiga kali dalam tahun ini. Pengadaan pertama dilakukan pada awal 2023 sebanyak 10.450.518 keping dengan menggunakan anggaran reguler APBN. Semua blanko itu habis dipakai pada akhir Mei 2023. TEMPO/Subekti.
Dinonaktifkan Maret 2024, Ini Cara Cek Status NIK Warga DKI Jakarta

Disdukcapil DKI Jakarta berencana menonaktifkan NIK KTP warganya yang tidak lagi berdomisili di DKI. Lantas, bagaimana cara cek status NIK Jakarta?