Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

465 Orang Berebut 154 Kursi Kepala Desa di Bekasi

image-gnews
Suasana rumah penduduk yang terkena dampak abrasi di Kampung Beting, Desa Pantai Bahagia, Muara Gembong, Bekasi, Jawa Barat, 9 Juni 2017. Hamparan tambak mati, pohon bakau yang berada di depan rumah, dan sejumlah batu nisan yang tergenang oleh pasangnya air laut menjadi bagian yang tidak terpisahkan di Kampung Beting, Desa Pantai Bahagia, Muara Gembong, Kabupaten Bekasi yang telah terkikis oleh abrasi. ANTARA FOTO/Rivan Awal Lingga
Suasana rumah penduduk yang terkena dampak abrasi di Kampung Beting, Desa Pantai Bahagia, Muara Gembong, Bekasi, Jawa Barat, 9 Juni 2017. Hamparan tambak mati, pohon bakau yang berada di depan rumah, dan sejumlah batu nisan yang tergenang oleh pasangnya air laut menjadi bagian yang tidak terpisahkan di Kampung Beting, Desa Pantai Bahagia, Muara Gembong, Kabupaten Bekasi yang telah terkikis oleh abrasi. ANTARA FOTO/Rivan Awal Lingga
Iklan

TEMPO.CO, Bekasi - Sebanyak 465 orang tersaring dalam pemilihan kepala desa serentak di Kabupaten Bekasi yang akan dilangsungkan pada 26 Agustus 2018. Desa yang mencari pemimpin sebanyak 154, tersebar di 24 kecamatan di wilayah kabupaten tersebut.

Baca berita sebelumnya:
Bareng Asian Games, Polisi Jaga Ketat Pilkades Serentak di Bekasi

Sekretaris Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bekasi Yana Suyatna mengatakan sudah ada sejumlah calon yang gugur di tahap tes awal oleh tim independen yang dibentuk. "Karena kandidat di setiap desa dibatasi, minimal dua orang dan maksimal lima orang, itu sesuai dengan peraturan pemerintah," kata Yana, seperti yang dikutip di Koran Tempo, edisi Selasa, 24 Juli 2018.

Yana mengatakan pemilihan kepala desa seperti pemilihan kepala daerah (pilkada) dan pemilihan legislatif. Syarat utama bisa menggunakan hak pilih adalah warga yang mempunyai identitas kependudukan secara elektronik di desa tersebut. "Lebih fair dan adil, serta tingkat kecurangan dapat diminimalisasi," kata Yana.

Kepala Bidang Pemerintah Desa pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bekasi Beni Yusnandiar mengatakan pemerintah mengalokasikan dana Rp 28 miliar untuk proses pemilihan kepala desa serentak di wilayah setempat. "Dana dibagi ke semua desa yang menggelar pemilihan kepala desa," ujarnya.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Baca:
Ada Tim Tangkap Tangan di Pilkades Serentak Tangerang
Pilkades E-Voting di Bogor, Yang Bingung Disoraki

Menurut Beni, di setiap desa, beda besaran dana mulai Rp 150 juta hingga Rp 350 juta, tergantung pada jumlah pemilih di desa itu. Ia mengatakan, jika dana yang dialokasikan dianggap kurang oleh panitia, para calon bisa dimintai sumbangan. "Tapi harus melalui kesepakatan bersama," ucapnya.

Selain dari sumbangan, kata Beni, kekurangan dana bisa ditutup dengan anggaran dana desa. Ia mengatakan pemerintah daerah hanya mampu mengalokasikan dana Rp 28 miliar, mengingat ada keterbatasan anggaran. "Kami berharap sudah cukup dana yang kami alokasikan untuk kebutuhan logistik dan panitia penyelenggara," tuturnya.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Junimart Minta Seleksi Petugas Badan Adhoc Pilkada Dilakukan Terbuka

13 jam lalu

Wakil Ketua Komisi II DPR RI Junimart Girsang saat memimpin Kunjungan Kerja Reses, di Pekanbaru, Riau, Selasa (23/4/2024). Foto: Wilga/vel
Junimart Minta Seleksi Petugas Badan Adhoc Pilkada Dilakukan Terbuka

Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Junimart Girsang mengatakan, badan Adhoc Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), harus diseleksi lebih ketat dan terbuka untuk menghindari politik transaksional.


PKB-PKS Sepakat Teruskan Kerja Sama di Tingkat Daerah untuk Pilkada

22 jam lalu

Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar (Cak Imin) bertemu dengan Presiden PKS Ahmad Syaikhu di DPP PKB, Senen, Jakarta Pusat, Kamis, 25 April 2024. Pertemuan petinggi PKB dan PKS dalam rank silahturahmi perubahan yang telah dijalin kedua partai dalam pemilu 2024. PKB, PKS dan Nasdem diketahui pernah berkoalisi untuk mengusung pasangan Anies-Imin di Pilpres 2024. TEMPO/ Febri Angga Palguna
PKB-PKS Sepakat Teruskan Kerja Sama di Tingkat Daerah untuk Pilkada

Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) sepakat melanjutkan kerja sama mereka setelah usai berkoalisi di Pilpres 2024. Kerja sama itu akan dilanjutkan di tingkat daerah jika kedua partai berbeda haluan di pemerintahan presiden dan wakil presiden terpilih, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.


Mendekati Pilkada 2024, Begini Riuh Kandidat Kuat Sejumlah Parpol

2 hari lalu

Mantan Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi (tengah) menyapa warga saat acara perpisahan akhir masa jabatan di Kantor Gubernur Sumatera Utara, Medan, Selasa 5 September 2023. Acara serah terima jabatan dan perpisahan Gubernur Sumut tersebut dihadiri sejumlah anggota DPRD, simpatisan dan ribuan warga dari berbagai komunitas sebagai bentuk ucapan terimakasih atas pengabdian selama periode 2018-2023. ANTARA FOTO/Fransisco Carolio
Mendekati Pilkada 2024, Begini Riuh Kandidat Kuat Sejumlah Parpol

Mendekati Pilkada 2024, partai-partai politik mulai menyiapkan kandidat yang akan diusung. Beberapa nama telah diisukan akan maju dalam pilkgub.


KPU Ungkap Alasan Launching Pendaftaran Badan Ad Hoc untuk Pilkada 2024 di Depok

3 hari lalu

Ketua KPU Hasyim Asyari (tengah) didampingi anggota KPU (kiri ke kanan) Mochammad Afifuddin, Parsadaan Harahap, Betty Epsilon Idroos dan August Mellaz memimpin rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat nasional Pemilu 2024 di Gedung KPU, Jakarta, Sabtu 16 Maret 2024. Pada hari ke-18 rapat pleno rekapitulasi tingkat nasional Pemilu 2024, KPU telah mengesahkan perolehan suara nasional pada 32 provinsi. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A
KPU Ungkap Alasan Launching Pendaftaran Badan Ad Hoc untuk Pilkada 2024 di Depok

KPU menilai Depok memiliki banyak kampus besar sehingga diharapkan mereka terlibat sebagai penyelenggara dalam pelaksanaan Pilkada 2024.


KPU Launching Pendaftaran PPK, Ternyata Segini Gajinya dan Ada Santunan

3 hari lalu

Sejumlah massa dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Depok membawa miniatur keranda berkain putih bertuliskan 'Matinya Demokrasi' saat menggelar aksi demonstrasi di depan Kantor KPU Depok, Jawa Barat, Rabu, 6 Maret 2024. Aksi tersebut buntut dari temuan dugaan penggelembungan suara saat rekapitulasi suara di panitia pemilihan kecamatan (PPK) guna meningkatkan suara salah satu caleg DPR RI Dapil VI dari partai lain dan berharap agar KPU Kota Depok tegas menjunjung netralitas hingga integritas agar pesta demokrasi yang jujur dan adil. TEMPO/M Taufan Rengganis
KPU Launching Pendaftaran PPK, Ternyata Segini Gajinya dan Ada Santunan

Ketua KPU Depok, Wili Sumarlin mengatakan Depok memiliki 11 kecamatan, sehingga kebutuhan PPK 55 anggota. Tiap kecamatan 5 orang.


Bupati Buru Selatan Kembali Maju Pilkada 2024

3 hari lalu

Bupati Buru Selatan Kembali Maju Pilkada 2024

Bupati Buru Selatan, Hj Safitri Malik Soulisa dipastikan maju kembali dalam pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2024


PDIP Gelar Rakornas Bahas Persiapan Pilkada Serentak 2024

3 hari lalu

Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto menjawab kesiapan Megawati jadi saksi di MK saat ditemui media di Jakarta Pusat, Selasa, 2 April 2024. TEMPO/Intan Setiawanty
PDIP Gelar Rakornas Bahas Persiapan Pilkada Serentak 2024

PDIP telah memulai pemetaan awal untuk mempersiapkan mesin partai guna menghadapi Pilkada 2024.


Hasto PDIP Sebut Banyak Calon Kepala Daerah Ragu Maju Pilkada 2024

5 hari lalu

Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto menjawab kesiapan Megawati jadi saksi di MK saat ditemui media di Jakarta Pusat, Selasa, 2 April 2024. TEMPO/Intan Setiawanty
Hasto PDIP Sebut Banyak Calon Kepala Daerah Ragu Maju Pilkada 2024

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menyinggung soal adanya kepala daerah yang ragu untuk berlaga di Pilkada 2024.


Gerindra dan Nasdem Jajaki Koalisi pada Pilkada 2024 di Sulsel, Ini Alasannya

7 hari lalu

Ilustrasi TPS Pilkada. Dok TEMPO
Gerindra dan Nasdem Jajaki Koalisi pada Pilkada 2024 di Sulsel, Ini Alasannya

Rusdin Abdullah digadang-gadang akan diusung sebagai bakal calon Wali Kota Makassar pada Pilkada 2024.


5 Kandidat Pilgub Sumsel 2024, Eks Gubernur Herman Deru Vs Mantan Wagub Mawardi Yahya?

7 hari lalu

Gubernur Sumatera Selatan terpilih Herman Deru menunjukkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Daftar Alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun 2019 yang diserahkan oleh Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Jakarta, Selasa, 11 Desember 2018. TEMPO/Subekti.
5 Kandidat Pilgub Sumsel 2024, Eks Gubernur Herman Deru Vs Mantan Wagub Mawardi Yahya?

Kontestasi Pilgub Sumsel 2024, akankah mantan Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru melawan eks Wagub Mawardi Yahya? Siapa kandidat lain?