Pelican Crossing Dikritik, Anies Baswedan: Kalau Jelek Ya Diganti

Reporter:
Editor:

Suseno

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan saat memantau proses pemasangan Pelican Cross di Sudirman - Thamrin, Jakarta Pusat, Senin, 30 Juli 2018. TEMPO/M Julnis Firmansyah

    Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan saat memantau proses pemasangan Pelican Cross di Sudirman - Thamrin, Jakarta Pusat, Senin, 30 Juli 2018. TEMPO/M Julnis Firmansyah

    TEMPO.CO, Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan meminta kepada masyarakat tidak buru-buru mempertanyakan kebijakan pemerintah untuk membangun pelican crossing di Jalan Thamrin. Sebab, hingga saat ini ia belum menemukan formula yang tepat untuk mencari fasilitas pengganti jembatan penyeberangan orang (JPO) Hotel Indonesia yang malam ini dirobohkan.

    Baca: Anies Pasang Pelican Crossing Gantikan JPO Bundaran HI, Apa Itu?

    "Ga usah buru-buru (disimpulkan) mau permanen. Kayak cukur rambut saja, kalau gayanya tidak cocok ya diganti," ujar Anies saat memantau pemasangan pelican crossing di Thamrin, Jakarta Pusat, Senin, 30 Juli 2018. 

    Masyarakat mulai hari ini sudah tidak bisa menggunakan JPO Hotel Indonesi untuk menyeberangi Jalan Thamrin. Beberapa besi penghalang terlihat menutup akses masuk ke JPO itu. Sehingga, masyarakat mau tidak mau harus menyeberang melalui pelican crossing yang belum berfungsi tersebut.

    Saat ini, empat petugas Dinas Perhubungan bersiaga di pelican crossing untuk membantu mereka yang akan menyeberang.

    Anies Baswedan menegaskan belum bisa menilai pelican crossing akan efektif atau tidak bagi pejalan kaki. Sebab, saat ini fasilitas itu belum berfungsi maksimal karena masih dalam proses pemasangan. Nantinya, terowongan bawah tanah yang juga menjadi akses masuk MRT, bisa difungsikan juga untuk penyeberangan. "Pada akhirnya semua akan lewat bawah," ujar Anies.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Polemik Aturan Ketenagakerjaan Dalam RUU Cipta Kerja

    Perubahan aturan ketenagakerjaan menurut pemerintah harus dilakukan agar mengundang investasi.