KASN Sebut Pejabat Baru DKI yang Dilantik Anies Baswedan Tak Sah

Reporter:
Editor:

Suseno

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Mantan Menko Perekonomian Rizal Ramli menyambangi Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan di Balai Kota, Jakarta Pusat, Senin, 30 Juli 2018. TEMPO/M Julnis Firmansyah

    Mantan Menko Perekonomian Rizal Ramli menyambangi Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan di Balai Kota, Jakarta Pusat, Senin, 30 Juli 2018. TEMPO/M Julnis Firmansyah

    TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) Sofian Effendi menilai pejabat baru yang dilantik Gubernur Anies Baswedan belum memiliki kewenangan karena status mereka belum sah. Alasannya, Anies belum menunjukkan bukti-bukti surat pengangkatan pejabat-pejabat itu.

    Baca: Ini Isi Lengkap Rekomendasi KASN yang Bikin Anies Meradang

    Menurut  Sofian, alasan yang sama juga dinyatakan untuk pencopotan pejabat DKI yang sebelumnya dilakukan Anies. Kebijakan itu tidak sah karena dinilai menyalahi prosedur. Anies juga belum bisa memberikan bukti-bukti yang mendukung pencopotan para pejabat itu.

    "Karena pergantiannya masih belum sah jadi pengangkatan pejabat baru belum bisa dilakukan. Walaupun udah dilantik, belum sah," kata Sofian, Selasa, 31 Juli 2018.

    Berdasarkan penelusuaran KASN, prosedur poncopotan pejabat yang dilanggar Anies  antara lain, tidak pemanggilan dan pemberian peringatan sebelumnya. Jika pencopotan itu didasarkan atas kinerja pejabat yang buruk, seharusnya pemerintah DKI memberikan kesempatan enam bulan bagi pejabat tersebut untuk memperbaiki. Terakhir, panitia seleksi rotasi dan mutasi pejabat yang dibentuk pemerintah DKI tidak pernah berkoordinasi dengan KASN.

    Atas temuan pelanggaran itu, KASN memberikan empat rekomendasi untuk dijalankan. Termasuk, mengembalikan pejabat yang dicopot ke posisi sebelumnya serta memberi waktu 30 hari kerja kepada Pemprov DKI untuk menyerahkan bukti-bukti baru yang memperkuat adanya pelanggaran oleh para pejabat yang diberhentikan.

    Simak
    Rekomendasi KASN: Anies Agar Mengembalikan Pejabat yang Dicopot

    Sofian menjelaskan, pelanggaran Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara dalam perombakan pejabat oleh Anies itu berpotensi berujung sanksi bila tidak menjalankan rekomendasi. Sanksi itu akan diberikan pemerintah pusat melalui Presiden. "Itu yang kami ingatkan kepada Gubernur DKI," ucap Sofian.

    Anies Baswedan tak ingin menanggapi keputusan KASN itu melalui media. Dia berencana menjelaskan langsung kepada KASN. "Sudahlah Sofian suruh ngurusin dirinya sendirilah," kata Anies di Gedung Dinas Teknis Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa, 31 Juli 2018.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    GERD Memang Tak Membunuhmu tapi Dampaknya Bikin Sengsara

    Walau tak mematikan, Gastroesophageal reflux disease alias GERD menyebabkan berbagai kesengsaraan.