Bukan Wagub DKI Lagi, Sandiaga Sebut Nasgor Kebon Sirih Ilegal

Reporter:
Editor:

Clara Maria Tjandra Dewi H.

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Sandiaga Uno membeli makanan dari UKM di Kantor Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, 9 Desember 2017. Selain meninjau aduan warga ke Kecamatan, Sandi juga membeli sejumlah produk yang dijual di setiap stan UKM. TEMPO/ Naufal Dwihimawan Adjiditho

    Sandiaga Uno membeli makanan dari UKM di Kantor Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, 9 Desember 2017. Selain meninjau aduan warga ke Kecamatan, Sandi juga membeli sejumlah produk yang dijual di setiap stan UKM. TEMPO/ Naufal Dwihimawan Adjiditho

    TEMPO.CO, Jakarta - Cawapres Sandiaga Uno menyebut nasi goreng kambing Kebon Sirih yang legendaris itu ilegal. Alasannya, pedagang nasgor kambing itu berjualan di atas trotoar. 

    Baca: Besok Tes Kesehatan, Sandiaga Uno Mengaku Berat Badan Turun 3 Kg

    Sambil berkelakar, mantan wakil gubernur DKI Jakarta itu memprotes Pemerintah Provinsi DKI yang membiarkan pedagang nasgor kambing Kebon Sirih itu berjualan di trotoar.

    “Ini gimana sih ini DKI, di atas trotoar,” kata Sandiaga di Jakarta, Senin 13 Agustus 2018. Ucapan Sandiaga ini langsung disambut tawa oleh para awak media. 

    Nasi goreng kambing Kebon Sirih menjadi santapan malam pilihan Sandiaga untuk mengisi perutnya usai menjalani tes kesehatan di RSPAD Gatot Soebroto pada Senin pagi hingga malam. Sandiaga memesan nasi goreng kambing dengan tonseng.   

    Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memang melarang pedagang kaki lima berjualan di atas trotoar. Sesuai peraturan, trotoar disediakan untuk pejalan kaki.  

    Baca: Menjadi Cawapres, Sandiaga Uno Tinggalkan 4 Program Ekonomi Ini

    Sebelum berlaga di Pilpres 2019, Sandiaga juga merupakan bagian dari Pemprov DKI. Dia baru saja menanggalkan jabatannya sebagai Wakil Gubernur DKI Jakarta pada hari Jumat, 10 Agustus lalu.

    Hingga saat ini, sosok pengganti Sandiaga di DKI pun masih digodok oleh partai pengusung Anies-Sandi dalam Pemilihan Gubernur Jakarta 2017.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Polemik Aturan Ketenagakerjaan Dalam RUU Cipta Kerja

    Perubahan aturan ketenagakerjaan menurut pemerintah harus dilakukan agar mengundang investasi.