Buku Soal Kebijakan, Kado Ahok untuk HUT RI pada 17 Agustus 2018

Reporter:
Editor:

Dwi Arjanto

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Logo HUT RI ke-73. Istimewa

    Logo HUT RI ke-73. Istimewa

    TEMPO.CO, Jakarta - Buku Kebijakan Ahok karya mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama yang diluncurkan hari ini Kamis siang 16 Agustus merupakan kado spesial menyambut HUT RI 17 Agustus 2018 yang ke 73.

    "Buku Kebijakan Ahok merupakan kado HUT Kemerdekaan Indonesia," kata staf Ahok, Mahdiah dalam peluncuran buku tersebut di Gedung Filateli, Jakarta Pusat, Kamis, kemarin sehari sebelum perayaan 17 Agustus.

    Baca : Anies: Pegawai Rayakan 17 Agustus di Lingkungan Masing-masing

    "Sengaja kami luncurkan hari ini yang berdekatan dengan HUT kemerdekaan Indonesia," ujar Mahdiah.

    Buku tersebut telah dicetak sebanyak 5 ribu ekslempar. Adapun buku tersebut dijual secara dalam jaringan atau daring di situs Basuki Tjahaja Purnama atau di media sosial @timbtp.

    Buku Kebijakan Ahok dibandrol seharga Rp 1 juta untuk satu ekslempar. Mahdiah mengatakan hasil penjualan buku tersebut bakal didonasikan untuk warga yang meminta pertolongan kepada Ahok.

    Mantan Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat menunjukan buku karya Basuki Tjahaja Putnama berjudul Kebijakan Ahok di Gedung Filateli, Sawah Besar, Jakarta Pusat, 16 Agustus 2018. TEMPO/Imam Hamdi

    "Sebab, meski berada di dalam penjara masih banyak warga yang meminta bantuan kepada Pak Ahok," ujarnya.

    Simak : 
    Hari Ini Ahok Luncurkan Buku di Gedung Filateli, Isinya Apa Saja?

    Mahdiah menjelaskan delapan bulan lalu Ahok menyatakan ingin menulis buku tentang pengalaman dia terkait langkah merumuskan atau mengawasi kebijakan dalam pemerintahan. Buku tersebut ditulis berdasarkan pengalamannya selama berada di legislatif dan eksekutif.

    "Ahok menulis buku ini agar kebijakan yang pernah dilakukannya bisa menjadi pelajaran dan dipahami," kata Mahdiah soal buku spesial menyambut 17 Agustus tersebut.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Polemik Aturan Ketenagakerjaan Dalam RUU Cipta Kerja

    Perubahan aturan ketenagakerjaan menurut pemerintah harus dilakukan agar mengundang investasi.