Jumat, 21 September 2018

Anies Baswedan: Tak Ada Kabar Bukan Berarti Tak Bergerak

Reporter:
Editor:

Suseno

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan melakukan ground breaking atau peletakan batu pertama hunian DP 0 rupiah Klapa Village di Pondok Kelapa, Jakarta Timur.

    Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan melakukan ground breaking atau peletakan batu pertama hunian DP 0 rupiah Klapa Village di Pondok Kelapa, Jakarta Timur.

    TEMPO.CO, Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan program kepemilikan rumah tanpa uang muka atau DP nol rupiah terus berlanjut. Namun, Anies belum mau menyampaikan detail keberlanjutan program itu kepada awak media.

    Baca: Anies Baswedan Meletakkan Batu Pertama Rumah Murah DP 0 Rupiah

    "Kalau tidak ada berita bukan berarti tidak ada pergerakan, kalau kami tidak mengumumkan bukan berarti tidak ada. Jalan terus," kata Anies di Ancol, Kamis, 6 September 2018. "Justru kalau kita banyak berkabar, apa yang dikerjakan?"

    Anies mengatakan tidak perlu mengkhawatirkan pelaksanaan program yang menjadi andalannya dalam kampanye Pemilihan Kepala Daerah DKI 2017 itu. Terlebih program itu dirancang atas pengalaman pribadi memiliki rumah. "Saya merasa banyak sekali nanti yang akan mendapat solusi," ujar Anies.

    Kabar terakhir tentang program kepemilikan rumah ini adalah groundbreaking pembangunan perumahan DP nol rupiah di kawasan Klapa Village, Jalan H. Naman, Pondok Kelapa, Duren Sawit, Jakarta Timur, pada 18 Januari 2018. Pembangunan direncanakan rampung tahun depan.

    Simak juga: Ini Tiga Lokasi Rumah Murah DP Nol Rupiah Program Anies-Sandi

    Pada April lalu, Wakil Gubernur DKI Sandiaga Uno menyatakan peraturan mengenai kelembagaann yakni unit pelaksana tekni (UPT) rumah DP 0 telah ditandatangani oleh Anies Baswedan. Namun, untuk skema pembiayaan, belum ada Peraturan Gubernur yang mengaturnya. Akibatnya, pemasaran rumah DP nol rupiah ini belum bisa dilakukan.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Salah Tangkap, Penangkapan Terduga Teroris, dan Pelanggaran HAM

    Sejak insiden Mako Brimob Kelapa Dua pada Mei 2018, Polri tak mempublikasi penangkapan terduga teroris yang berpotensi terjadi Pelanggaran HAM.