Minggu, 18 November 2018

Kisruh Lahan Shelter Bukit Duri, Sekda DKI: Terkait Kepemilikan

Reporter:
Editor:

Dwi Arjanto

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Suasana Wisma Ciliwung di daerah Bukit Duri, Jakarta Selatan, pada Kamis, 6 September 2018. Wisma tersebut diajukan oleh warga gusuran Bukit Duri menjadi lahan tempat dibangunnya Kampung Susun proyek Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Tempo/Adam Prireza

    Suasana Wisma Ciliwung di daerah Bukit Duri, Jakarta Selatan, pada Kamis, 6 September 2018. Wisma tersebut diajukan oleh warga gusuran Bukit Duri menjadi lahan tempat dibangunnya Kampung Susun proyek Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Tempo/Adam Prireza

    TEMPO.CO, Jakarta - Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta Saefullah mengatakan pemerintah belum membeli lahan shelter untuk warga Bukit Duri karena masalah dasar kepemilikan. Lahan yang diajukan oleh warga Bukit Duri adalah Wisma Ciliwung, Jakarta Selatan.

    "Info yang masuk ke kita, itu hak dasarnya enggak ada," kata Saefullah di Balai Kota, Jakarta Pusat, Kamis, 13 September 2018.

    Baca: Untuk CAP Bukit Duri, Anies Baswedan Sebut Konsultan Salah

    Ketua Komunitas Ciliwung Merdeka Sandyawan Sumardi mengatakan 27 pemilik lahan di Wisma Ciliwung telah setuju menjual lahan sesuai dengan nilai jual obyek pajak. Lahan itu memiliki luas 1,6 hektare.

    Warga meminta Pemerintah Provinsi DKI membeli lahan itu sebagai lokasi pembangunan kampung susun pengganti kampung mereka yang telah tergusur pada era Gubernur Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.

    Saefullah mengatakan pemerintah DKI belum bisa membeli lahan jika status kepemilikan tidak jelas. Dia mengimbau pemilik lahan Wisma Ciliwung mengurusnya.

    Simak juga: Kampung Susun, Ini Kekecewaan Warga Bukit Duri Kepada Pemprov DKI

    "Kalau ahli waris itu merasa milik dia, ya, diuruslah sampai bukti kepemilikan jelas, harus jadi sertifikat," kata Saefullah.

    Selain menyiapkan Wisma Ciliwung, Pemerintah Provinsi DKI menyiapkan satu opsi untuk solusi warga Bukit Duri yang menjadi korban penggusuran, yakni lahan telantar milik Kementerian Keuangan. Saefullah mengatakan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sedang mengirim surat ke Kementerian agar lahan tersebut dihibahkan ke DKI.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Agar Merpati Kembali Mengangkasa

    Sebelum PT Merpati Nusantara Airlines (Persero) berpotensi kembali beroperasi, berikut sejumlah syarat agar Merpati Airlines dapat kembali ke angkasa.