TEMPO.CO, Jakarta - Kepala SMAN 87 Jakarta, Patra Patiah, mengatakan Nelty Khairiyah, guru yang diduga menghasut muridnya benci kepada Presiden Joko Widodo atau Jokowi dinonaktifkan sementara. Penonaktifan, kata Patra, ada instruksi dari Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan agar guru yang diduga terlibat kasus dinonaktifkan sementara sampai masalahnya selesai.
Baca juga:SMAN 87 Nonaktifkan Guru Terduga Hasut Murid Benci Jokowi
Menurut Patra, Nelty akan kembali dipersilakan mengajar usai sembuh dari tekanan tersebut. "Nanti saya tanyakan ketika dia sudah siap mengajar, dia akan mengajar," ucap Patra.
SMA Negeri 87 Jakarta menonaktifkan sementara Nelty Khairiyah karena diduga menghasut muridnya benci kepada Presiden Jokowi. Surat penonaktifan sementara Nelty tersebut ditandatangani oleh Kepala SMAN 87, Patra Patiah, Jumat, 11 Oktober 2018.
"Per 11 Oktober saya menandatangani surat pernyataan untuk menonaktifkan yang bersangkutan mengajar," kata Patra.
Menurut Patra, penonaktifan itu sesuai instruksi dari Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan bahwa guru yang diduga terlibat kasus dinonaktifkan sementara. Patra memastikan keputusan ini bukan sanksi terhadap Nelty atas kasus itu. Alasannya, pemberian sanksi merupakan kewenangan Dinas Pendidikan DKI Jakarta.
Baca juga: Siswa SMAN 87 Demo, Dukung Guru Terduga Hasut Murid Benci Jokowi
Saat ini, kata Patra, Nelty diperiksa untuk membuat Berita Acara Pemeriksaan (BAP) oleh Dinas Pendidikan DKI. Status nonaktif tersebut akan dicabut usai kasus dugaan doktrin itu selesai dan kondisi kesehatan Nelty telah pulih.
Kabar mengenai aduan siswa tentang guru Nelty menghasut muridnya benci kepada Presiden Jokowi viral. Dalam informasi yang dihimpun, seorang pengadu menyebutkan guru tersebut memperlihatkan video gempa di Palu kepada para siswa. Pengadu menyebutkan guru tersebut menyalahkan Jokowi atas banyaknya korban bergelimpangan dalam bencana di Palu beberapa waktu lalu.
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan akan meminta Inspektorat DKI Jakarta memeriksa guru Nelty. "Kalau ada pelanggaran tidak sesuai ketentuan akan diberikan sanksi sesuai ketentuan," kata Anies Baswedan.
