Pemerintah Dinilai Lalai Tangani Masalah Polusi Udara

Reporter:
Editor:

Suseno

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Masyarakat yang tergabung dalam gerakan Inisiatif Bersihkan Udara Koalisi Semesta (IBUKOTA) bersepeda mengeilingi Bundaran HI sebelum nantinya menuju ke Balaikota untuk menyampaikan tuntutan pada aksi yang digelar di Bundaran HI, Jakarta, Rabu 5 Desember 2018. Aksi tersebut menuntut aksi nyata pemerintah untuk membuat strategi dan rencana aksi yang jelas secara hukum guna membenahi darurat polusi di Ibukota. TEMPO / Hilman Fathurrahman W

    Masyarakat yang tergabung dalam gerakan Inisiatif Bersihkan Udara Koalisi Semesta (IBUKOTA) bersepeda mengeilingi Bundaran HI sebelum nantinya menuju ke Balaikota untuk menyampaikan tuntutan pada aksi yang digelar di Bundaran HI, Jakarta, Rabu 5 Desember 2018. Aksi tersebut menuntut aksi nyata pemerintah untuk membuat strategi dan rencana aksi yang jelas secara hukum guna membenahi darurat polusi di Ibukota. TEMPO / Hilman Fathurrahman W

    TEMPO.CO, Jakarta - Sekelompok aktivis lingkungan yang tergabung dalam Gerakan Inisiatif Bersih Udara Koalisi Semesta (Ibu Kota) menyatakan kekecewaan atas atas kelalaian pemerintah dalam menangani masalah polusi udara. Para aktivis mendatangi Balai Kota DKI Jakarta, Rabu 5 Desember 2018, untuk menyerahkan gugatan kepada Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

    Baca: Polusi Udara Jakarta Disebut Terburuk, Anies: Kenyataannya..

    Gugatan serupa juga diberikan kepada Gubernur Banten dan Jawa Barat, Presiden RI, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Menteri Kesehatan, dan Menteri Dalam Negeri.

    "Kami meminta pemerintah benar-benar serius dalam menangani polusi udara sehingga tidak memakan korban terutama kelompok masyarakat rentan," kata Inayah Wahid anggota Gerakan Ibu Kota.

    Melanie Subono yang juga tergabung dalam Gerakan Ibu Kota menambahkan, bernafas merupakan hak bagi setiap individu dan pemerintah gagal dalam menjamin hak tersebut.

    Berdasarkan data alat pemantau kualitas udara DKI Jakarta, partikel debu halus yang dihirup mencapai 38μg/m³ dan bahkan mencapai 100μg/m³ di hari-hari tertentu. Menurut WHO, batas aman partikel debu halus yang dihirup manusia adalah 25μg/m³.

    Baca: Polusi Udara Jakarta, Greenpeace Indonesia: Tak Sehat Sebulan

    Nelson Nikodemus Simamora menambahkan banyak pelanggaran yang dilakukan pemerintah terkait dengan penanganan polusi udara. Uji emisi atas kendaraan bermotor tidak pernah dilakukan, diumumkan, ataupun dievaluasi. Selain itu, pemerintah sama sekali tidak mengatur koordinasi atas penanganan polusi antarwilayah.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Lika-Liku Calon Wakil Gubernur DKI Jakarta Pengganti Sandiaga Uno

    Kursi Wakil Gubernur DKI Jakarta kosong sejak Agustus 2018. Pada Januari 2020, Partai Keadilan Sejahtera dan Partai Gerindra mengajukan dua nama.