Flyover Kemayoran Juga Renggang, Begini Penjelasan Pengelola

Reporter:
Editor:

Clara Maria Tjandra Dewi H.

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Penampakan jalan renggang di flyover Kodim Kemayoran, Jakarta Pusat, Jumat, 4 Januari 2019. TEMPO/Lani Diana

    Penampakan jalan renggang di flyover Kodim Kemayoran, Jakarta Pusat, Jumat, 4 Januari 2019. TEMPO/Lani Diana

    TEMPO.CO, Jakarta - Pusat Pengelolaan Komplek Kemayoran (PPKK) mengakui sambungan flyover Kemayoran, Jakarta Pusat, memang rusak. Namun kerenggangan pada sambungan flyover Kemayoran masih wajar untuk jembatan layang berusia puluhan tahun itu. 

    Baca: Polisi Akan Batasi Kendaraan Lewat Flyover yang Renggang, Jika...

    Direktur Perencanaan PPKK Riski Renando menyatakan expansion joint jembatan layang atau flyover Kodim Kemayoran itu telah memuai karena usia flyover sudah 10 tahun. Expansion joint juga ada batas usia.

    "Expansion joint rusak itu yang akan kita perbaiki," ucap Riski, saat dihubungi, Jumat, 4 Januari 2019. "Memang harus diganti secara berkala." 

    Menurut Riski, sambungan flyover yang memuai itulah tampak seperti renggang. Sambungan yang memuai, lanjutnya, merupakan kejadian lazim. 

    "Itu bukan renggang sebenarnya. Tipikal di semua jembatan seperti itu kondisinya," kata Riski.

    Riski memaparkan, setiap flyover memiliki expansion joint yang menjadi penghubung struktur jembatan. Expansion joint ini lama-lama dapat memuai karena dilalui kendaraan.

    Baca: Jalan di Flyover Kemayoran Renggang, Pengendara Diminta Hati-hati

    Berdasarkan pantauan Tempo tampak celah di antara karet besi jembatan layang itu. Akibatnya jalanan flyover Kemayoran terlihat seperti renggang. Meski flyover masih bisa dilalui, beberapa pengemudi tampak berhati-hati dengan melambankan kecepatan kendaraannya ketika melintas.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    UMP 2020 Naik 8,51 Persen, Upah Minimum DKI Jakarta Tertinggi

    Kementerian Ketenagakerjaan mengumumkan kenaikan UMP 2020 sebesar 8,51 persen. Provinsi DKI Jakarta memiliki upah minimum provinsi tertinggi.