Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Massa Demo di Bawaslu Bubar, Jalan Thamrin Kembali Dibuka

image-gnews
Massa pendukung Prabowo-Sandi menahan bus Transjakarta dan memintanya mundur karena menghalangi kerumunan yang tengah berorasi di depan Gedung Bawaslu RI, Jakarta Pusat, Jumat, 10 Mei 2019. TEMPO/M Julnis Firmansyah
Massa pendukung Prabowo-Sandi menahan bus Transjakarta dan memintanya mundur karena menghalangi kerumunan yang tengah berorasi di depan Gedung Bawaslu RI, Jakarta Pusat, Jumat, 10 Mei 2019. TEMPO/M Julnis Firmansyah
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Massa Persaudaraan Alumni 212, GNPF Ulama hingga FPI mulai membubarkan diri dari depan Gedung Bawaslu RI di Jalan M.H. Thamrin, Jakarta Pusat. Mereka berunjuk rasa mendampingi Badan Pemenangan Nasional Prabowo-Sandi melaporkan dugaan kecurangan Pemilu 2019.

Baca:
Demo di Bawaslu, Bus Transjakarta Berbagai Rute Terjebak Macet

Sepanjang unjuk rasa mereka mendengarkan orasi di antaranya dari Ketua GNPF Ulama Yusuf Martak, penggiat PA 212 Neno Warisman, dan anggota dari tim BPN Prabowo-sandi. Sebelum bubar meninggalkan kawasan Sarinah itu, massa berdoa bersama. 

"Ayo bapak, ibu, kita kembali ke rumah masing-masing dengan tertib," ujar seorang orator dari mobil komando di depan Gedung Bawaslu, Jumat sore 10 Mei 2019

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Massa lumer. Ada yang menumpang kendaraan pribadi atau kelompok, ada pula yang memenuhi halte Transjakarta. "Massa telah bubar dengan tertib," ujar Kapolres Jakarta Pusat Komisaris Besar Hary Hermawan di lokasi. 

Baca:
Laporkan 70 Ribu Kecurangan Pemilu, Neno Warisman: Sudah Kasat Mata

Hary menyebutkan ruas Jalan MH Thamrin menuju Monas yang sebelumnya ditutup juga sudah kembali di buka. Termasuk busway Transjakarta yang sebelumnya ikut ditutup paksa massa.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Indikator Keberhasilan Pilkada 2024: Partisipasi Generasi Muda sampai Semua Pihak Patuhi Aturan

3 jam lalu

Ilustrasi TPS Pilkada. Dok TEMPO
Indikator Keberhasilan Pilkada 2024: Partisipasi Generasi Muda sampai Semua Pihak Patuhi Aturan

Beberapa indikator Pilkada 2024 berhasil, antara lain partisipasi generasi muda sebagai pemilih terbesar dan mematuhi aturan oleh semua pihak terlibat


Tahapan dan Jadwal Pilkada 2024 tetap Berlangsung November 2024

14 jam lalu

Ilustrasi TPS Pilkada. Dok TEMPO
Tahapan dan Jadwal Pilkada 2024 tetap Berlangsung November 2024

Berikut tahapan dan jadwal Pilkada 2024. Jokowi memastikan tak akan berubah dari Novermber 2024.


Respons Bawaslu Jakut soal Dharma-Kun Tak Penuhi Syarat Verifikasi Faktual Kesatu KPU DKI Jakarta

1 hari lalu

Purnawirawan Polri Dharma Pongrekun dan Insinyur Teknik Elektro R. Kun Wardana Abyoto resmi menyerahkan berkas dukungan bakal paslon di Pilkada Jakarta 2024 lewat jalur independen pada Ahad malam, 12 Mei 2024 di Gedung KPU Jakarta. TEMPO/Amelia Rahima Sari
Respons Bawaslu Jakut soal Dharma-Kun Tak Penuhi Syarat Verifikasi Faktual Kesatu KPU DKI Jakarta

KPU Jakarta mengumumkan bahwa pasangan calon perseorangan Dharma-Kun harus memperbaiki data faktual.


Daftar Tuntutan BEM SI kepada Jokowi di Ujung Kepemimpinannya

4 hari lalu

Massa Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) membentangkan spanduk saat menggelar aksi di area Patung Kuda Arjuna Wiwaha, Jakarta Pusat, Senin, 22 Juli 2024. Massa dari Aliansi BEM Seluruh Indonesia (SI) membawa 12 tuntutan dalam aksi unjuk rasa mengkritik 10 tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi). TEMPO/Martin Yogi Pardamean
Daftar Tuntutan BEM SI kepada Jokowi di Ujung Kepemimpinannya

BEM SI menggelar demonstrasi untuk menuntut beberapa masalah selama kepimpinan Jokowi.


Demonstrasi di Bangladesh: Pengerahan Militer dan Jam Malam hingga Disoroti Kepala HAM PBB

5 hari lalu

Pengunjuk rasa anti-kuota berbaris saat  terlibat dalam bentrokan dengan Liga Chhatra Bangladesh, sayap mahasiswa dari partai berkuasa Liga Awami Bangladesh, di Universitas Dhaka, di Dhaka, Bangladesh, 16 Juli 2024. REUTERS/ Mohammad Ponir Hossain
Demonstrasi di Bangladesh: Pengerahan Militer dan Jam Malam hingga Disoroti Kepala HAM PBB

Beberapa hari belakangan, Bangladesh menjadi sorotan dunia karena aksi demonstrasi besar-besaran


Tingkatkan Kompetensi Penyelesaian Sengketa Pilkada 2024, Bawaslu Lakukan Ini

8 hari lalu

Ilustrasi Bawaslu. dok.TEMPO
Tingkatkan Kompetensi Penyelesaian Sengketa Pilkada 2024, Bawaslu Lakukan Ini

Bawaslu meminta jajarannya menangani pelanggaran pada Pilkada 2024 secara profesional.


KPU Sebut Kelelahan Politik Jadi Penyebab Rendahnya Partisipasi Pemilih di PSU DPD Sumbar

9 hari lalu

Warga menggunakan hak pilihnya saat pemungutan suara ulang (PSU) di TPS 15 Purus Padang, Sumatera Barat, Sabtu, 13 Juli 2024. Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumatera Barat melaksanakan PSU untuk calon anggota DPD RI di provinsi itu berdasarkan keputusan Mahkamah Konsititusi (MK) dengan jumlah DPT sebanyak 4.088.606 orang. ANTARA/Iggoy el Fitra
KPU Sebut Kelelahan Politik Jadi Penyebab Rendahnya Partisipasi Pemilih di PSU DPD Sumbar

KPU mengklaim sudah melakukan diseminasi informasi, sosialisasi, dan pendidikan pemilih dengan maksimal sebelum PSU digelar.


Bawaslu Bakal Lakukan Pengawasan Melekat Produksi sampai Distribusi Surat Suara

10 hari lalu

Ilustrasi Surat Suara Pemilihan Umum. TEMPO/Dasril Roszandi
Bawaslu Bakal Lakukan Pengawasan Melekat Produksi sampai Distribusi Surat Suara

Pengawasan melekat logistik tersebut akan diatur dalam Peraturan Bawaslu yang saat ini dalam tahap harmonisasi dengan Kementerian Hukum dan HAM.


Kata Bawaslu Soal KPU Gunakan Sirekap pada Pilkada 2024

12 hari lalu

Petugas KPPS menunjukan aplikasi Sirekap atau Sistem Informasi Rekapitulasi Pilkada serentak saat uji coba di komplek Stadion Si Jalak Harupat, Kabupaten Bandung, Rabu, 9 September 2020. Sirekap merupakan aplikasi digital dalam penghitungan suara dalam Pemilihan Serentak 2020 di 9 provinsi, 224 kabupaten, dan 37 kota. TEMPO/Prima mulia
Kata Bawaslu Soal KPU Gunakan Sirekap pada Pilkada 2024

Bawaslu menyatakan KPU perlu membenahi sistem pada aplikasi Sirekap sebelum digunakan untuk Pilkada 2024.


Bawaslu Susun Indeks Kerawanan Pilkada 2024 untuk Rumuskan Strategi Pengawasan

12 hari lalu

Ilustrasi TPS Pilkada. Dok TEMPO
Bawaslu Susun Indeks Kerawanan Pilkada 2024 untuk Rumuskan Strategi Pengawasan

Bawaslu akan menyosialisasikan indeks kerawanan Pilkada 2024 dalam waktu dekat.