Alasan KPU Jaktim Molor Rampungkan Pleno Rekapitulasi Suara

Reporter:
Editor:

Ninis Chairunnisa

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Rapat  pleno terbuka rekapitulasi dan penetapan penghitungan suara oleh KPU DKI Jakarta di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Jumat, 10 Mei 2019. TEMPO/Lani Diana

    Rapat pleno terbuka rekapitulasi dan penetapan penghitungan suara oleh KPU DKI Jakarta di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Jumat, 10 Mei 2019. TEMPO/Lani Diana

    TEMPO.CO, Jakarta - Ketua KPU Jakarta Timur Wage Wardana mengungkapkan alasan molornya waktu rekapitulasi suara tingkat kota di wilayahnya. Sebenarnya, kata dia, rekapitulasi suara ditargetkan selesai pada Rabu, 15 Mei lalu sesuai tenggat pleno rekapitulasi tingkat provinsi DKI Jakarta.

    “Tapi kami masih menemukan masalah dalam pleno di tingkat Kecamatan Pulogadung,” kata Wage saat dihubungi Tempo, Kamis, 16 Mei 2019.

    Baca: Rekapitulasi Suara Dua Kecamatan di Jaktim Molor, Ini Masalahnya

    Wage menuturkan pleno rekapitulasi suara di Kecamatan Pulogadung baru selesai Kamis pagi sekitar pukul 10.00. Rekapitulasi di Pulogadung kembali terhambat karena ada pertanyaan dari saksi partai mengenai perolehan suara pemilihan anggota DPR RI di Kelurahan Pisangan Baru, Kecamatan Pulogadung.

    Baca: Polri: Tak Ada Potensi Kerusuhan Saat Rekapitulasi Suara 22 Mei

    “Akhirnya tadi pagi kami hitung ulang suara 128 TPS di Pisangan Baru untuk perolehan suara DPR RI. Kami harus review agar legitimate,” kata Wage. “Kalau pemilu presiden, DPRD dan DPD sudah selesai dari tadi malam.”

    Rapat pleno rekapitulasi suara tingkat kota Jaktim pun baru digelar pada Kamis malam. Karena itu, KPU DKI menargetkan pleno tingkat provinsi bisa digelar pagi harinya, Jumat, 17 Mei 2019. “Besok pagi kami mulai rekapitulasi," kata Ketua KPU DKI Jakarta Betty Eplison Idroos pada Kamis malam.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.