Operasi Yustisi Pendatang, Anies: Jangan Negatif ke Orang Miskin

Reporter:
Editor:

Dwi Arjanto

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Petugas kelurahan memeriksa kartu keluarga (KK) dan kartu tanda penduduk (KTP) milik penghuni indekos saat operasi yustisi penduduk di Surabaya, 12 Juli 2016. Pemerintah Kota Surabaya menggelar Operasi Yustisi di sejumlah wilayah. ANTARA/M Risyal Hidayat

    Petugas kelurahan memeriksa kartu keluarga (KK) dan kartu tanda penduduk (KTP) milik penghuni indekos saat operasi yustisi penduduk di Surabaya, 12 Juli 2016. Pemerintah Kota Surabaya menggelar Operasi Yustisi di sejumlah wilayah. ANTARA/M Risyal Hidayat

    TEMPO.CO, Jakarta -Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan meyakini jumlah warga yang urbanisasi ke Jakarta alias para pendatang, tahun ini tak membeludak.

    Karena itu, Anies berujar, tidak perlu mengkhawatirkan perantuan di Ibu Kota bakal memunculkan rumah bedeng baru.

    Baca juga : Anies: Jakarta Hidup Berkembang Lewat Begitu Banyak Pendatang

    "Sudah terbukti tahun lalu tidak ada masalah. Jangan kita ini bias negatif pada orang miskin lah," kata Anies di Monas, Jakarta Pusat, Sabtu, 1 Juni 2019.

    Anies berujar jumlah penduduk asal daerah yang menetap di Ibu Kota tahun kemarin lebih rendah ketimbang 2017. Dia tak merinci angkanya. Untuk tahun ini, Anies meyakini jumlahnya juga tidak melonjak besar.

    Dia tak mau ada anggapan bahwa perantauan yang ingin tinggal di Jakarta adalah orang miskin. Asumsi munculnya rumah bedeng baru, Anies melanjutkan, seolah-olah melarang warga berpenghasilan rendah masuk Jakarta.

    "Anda saja kasih contohnya rumah-rumah bedeng kan. Itu kan artinya yang datang pasti miskin kan," tutur Anies.

    Anies mengungkapkan tahun ini tidak akan ada operasi yustisi. Operasi yustisi adalah operasi penjaringan pendatang baru yang tidak memiliki kartu tanda penduduk Jakarta, yang biasa dilakukan seusai Lebaran.

    Dia mengatakan, pemerintah bakal melakukan yang dinamakan pelayanan bina kependudukan. Pelayanan ini merupakan pengganti operasi yustisi. Artinya, pemda tidak melarang warga ber-KTP daerah tinggal di Jakarta melainkan mendata kependudukan pendatang baru.

    Baca juga :
    DKI Jakarta Ajukan Syarat Bagi Pendatang Setelah Lebaran 2019

    "Tujuannya adalah mereka yang akan bekerja di Jakarta membawa dokumen termasuk bawa surat pindah kemudian nanti kita akan melayani kependudukan di DKI," jelas dia.

    Anies mengizinkan warga dari luar Jakarta alias pendatang bekerja di Ibu Kota. Dia menilai siapa pun warga Indonesia berhak mendapat kesempatan tinggal dan mencari nafkah di Jakarta. Begitu juga dengan warga yang hendak menetap di Surabaya atau kota-kota lain.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Diduga Ada Enam Perkara Di Balik Teror Terhadap Novel Baswedan

    Tim gabungan kepolisian menyebutkan enam perkara yang ditengarai menjadi motif teror terhadap Penyidik KPK Novel Baswedan.