Izin FPI Habis Hari Ini, Petisi Online Belum Capai Target

Reporter:
Editor:

Ninis Chairunnisa

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Suasana di depan kantor Dewan Pimpinan Pusat Front Pembela Islam, Petamburan, Jakarta Pusat, Rabu 21 Februari 2018. TEMPO/Alfan Hilmi.

    Suasana di depan kantor Dewan Pimpinan Pusat Front Pembela Islam, Petamburan, Jakarta Pusat, Rabu 21 Februari 2018. TEMPO/Alfan Hilmi.

    TEMPO.CO, Jakarta - Jumlah warganet yang menandatangani petisi tentang stop izin ormas Front Pembela Islam alias FPI tidak diperpanjang di laman Change.org, belum mencapai target pada hari jatuhnya izin FPI habis hari ini.

    Hingga Kamis pagi, 20 Juni 2019 pukul 10.12 WIB, petisi yang dibuat Ira Bisyir sebulan lalu itu mencatat ada 482.430 warganet yang telah mendukung petisi tersebut dari target 500.000. Jumlah tersebut tidak jauh bergerak dalam lima hari terakhir yang juga berada di angka 480.711.

    Baca: H-1 Tenggat Kemendagri, FPI: Berkas Perpanjangan Izin Sudah Siap

    Ira Bisyir dalam ajakan penolakan FPI tersebut beralasan bahwa FPI adalah kelompok radikal, pendukung kekerasan, dan pendukung HTI. "Mohon sebar luaskan petisi ini, agar tercipta Indonesia yang aman dan damai," tulis Ira Bisyir.

    Sedangkan FPI menyatakan sudah menyiapkan berkas terkait proses perpanjangan izin sebagai ormas ke Kementerian Dalam Negeri yang berakhir pada 20 Juni. "Semua berkasnya sudah siap. On progreslah," ujar Ketua Bantuan Hukum Front Pembela Islam alias FPI, Sugito Atma Pawiro saat dihubungi, Rabu, 19 Juni 2019.

    Sugito menyebutkan 20 item yang harus diajukan pun sudah dilengkapi FPI. Terkait penyerahan berkas perpanjangan izin tersebut, kata dia, akan diurus oleh bagian kesekretariatan FPI.

    Baca: Izin FPI Hampir Habis, Begini Aturan Perpanjangan SKT Ormas

    Direktur Organisasi Kemasyarakatan Kemendagri Lutfi mengatakan ada 20 persyaratan yang harus dilampirkan FPI untuk memperpanjang izinnya, antara lain surat keterangan tidak berafiliasi dengan partai politik, alamat dan foto kantor sekretariat, surat keterangan bahwa kantor FPI milik sendiri atau sewa, melampirkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga alias AD/ART, dan surat pernyataan pengurus.

    Lutfi memaparkan FPI bisa mengajukan perpanjangan izin bahkan di hari terakhir masa berlaku izin, yaitu 20 Juni 2019. Bila FPI tak kunjung mengajukan perpanjangan saat masa tenggat, maka Kemendagri tetap akan melayanimya di hari lain. "Tak ada batas waktu untuk mengirimkan surat permohonan perpanjangan izin," kata dia.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.