TEMPO.CO, Jakarta - Polda Metro Jaya menyatakan belum ada pemberitahuan akan ada aksi atau unjuk rasa saat rapat pleno terbuka penetapan pasangan calon presiden dan wakil presiden terpilih oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU), Minggu 30 Juni 2019.
Baca: Penetapan Jokowi-Ma'ruf di KPU, 10 Ribu Personel Dikerahkan
"Belum ada, semoga lancar-lancar saja dan berjalan baik," kata Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Komisaris Besar Argo Yuwono di Jakarta, Sabtu, 29 Juni 2019
Terhadap setiap unjuk rasa, Argo mengingatkan, berlaku ketentuan yang mengikuti Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Penyampaian Pendapat di Muka Umum. "Akan dikoordinasikan dengan korlapnya untuk per 100 orang, asalnya dari mana, nanti diputuskan, yang jelas jika mengganggu ketertiban umum akan ada pertimbangan khusus," ucap Argo.
Secara keseluruhan, aparat yang dikerahkan untuk pengamanan Jakarta sebanyak 47 ribu personel saat hari penetapan itu. Mereka disebar di berbagai titik yang dianggap vital, seperti Istana Presiden, Gedung Mahkamah Konstitusi, Gedung Bawaslu RI, Gedung DPR/MPR RI, dan KPU RI.
Baca: Jalan Dibuka, Blokade di Mahkamah Konstitusi Bertahan
Khusus di KPU, sebanyak sekitar 10 ribu personel disiapkan. Mereka terdiri dari Polri, TNI, dan Satpol PP.
Adapun pengamanan untuk anggota dan staf KPU, diberikan situasional. Ini seperti rekayasa lalu lintas di sekitar Gedung KPU. "Jika merasa ada ancaman dan membutuhkan pengamanan, kami siap mengamankan."
KPU akan menggelar rapat pleno terbuka penetapan pasangan calon presiden dan wakil presiden terpilih, Minggu 30 Juni Pukul 15.30 WIB. Agenda ini menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi yang menolak seluruh gugatan sengketa.
Baca: Rumah Wapres Terpilih Ma'ruf Amin Dekat Kali Kumuh Banyak Sampah
Berdasarkan hasil akhir penghitungan suara, pasangan Joko Widodo-Ma'ruf Amin (Jokowi-Ma'ruf) dinyatakan unggul atas Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.
