Menilai Ahok Layak Jadi Menteri Jokowi, Ini Alasan PSI DKI

Reporter:
Editor:

Zacharias Wuragil

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Pengunjung berfoto di depan karangan bunga ukuran 4x12 meter dari Partai Solidaritas Indonesia untuk Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok di Balai Kota DKI, 26 April 2017. TEMPO/Friski Riana

    Pengunjung berfoto di depan karangan bunga ukuran 4x12 meter dari Partai Solidaritas Indonesia untuk Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok di Balai Kota DKI, 26 April 2017. TEMPO/Friski Riana

    TEMPO.CO, Jakarta - Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menilai mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok pantas masuk kabinet kerja Presiden terpilih Joko Widodo. PSI berpendapat posisi menteri-menteri Jokowi haruslah diisi oleh orang yang berkompeten, dan Ahok masuk kriteria itu.

    "PSI dan saya sendiri pribadi mengenal beliau (Ahok) adalah pekerja baik yang sangat kompeten," kata Wakil Ketua Dewan Pimpinan Wilayah PSI DKI Jakarta Rian Ernest di kantor DPP PSI, Jalan K.H. Wahid Hasyim, Jakarta Pusat, Selasa 16 Juli 2019.

    Ernest menilai, posisi menteri bukan dilihat dari umur atau latar belakang partai politik. Pun dengan kasus hukum yang pernah menjerat Ahok dirasa tidak cukup untuk menghambat Ahok membantu Jokowi di pemerintahan. Apalagi, Ernest mengatakan, kasus hukum Ahok itu sarat unsur politis.

    "Kalau kasus korupsi, megakorupsi, tentu kami katakan tidak. Tergantung kasus apa," ucap dia.

    Ernest menanggapi pernyataan Ketua Divisi Advokasi dan Bantuan Hukum DPP Partai Demokrat Ferdinand Hutahaean yang mencurigai motif Ahok ingin dipilih Jokowi. Ferdinand menuding kemunculan pria yang kini minta disapa BTP itu di beberapa tempat publik sebagai manuver politik. 

    Secara terpisah, LSI Denny JA merilis 15 nama yang digadang menjadi kandidat capres 2024. Lembaga survei itu menempatkan nama Ahok di urutan 15 sebagai sosok yang bisa memberi kejutan. Di atasnya ada sejumlah nama termasuk Anies Baswedan, Gubernur Jakarta saat ini, dan Prabowo Subianto, tiga kali capres RI.

     


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Aturan Baru E - Commerce yang Tertuang dalam PP PMSE

    Pemerintah resmi menerbitkan regulasi tentang e-commerce yang tertuang dalam PP PMSE. Apa yang penting dalam aturan baru tersebut?