Masalah Sampah di Jakarta, Anies Salahkan Gubernur Sebelumnya

Reporter:
Editor:

Zacharias Wuragil

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyaksikan penyerahan simbolis bantuan peminjaman truk sampah kepada Pemerintah Kota Bekasi di TPST Bantargebang, Kota Bekasi, Selasa, 15 Januari 2019. TEMPO/Lani Diana

    Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyaksikan penyerahan simbolis bantuan peminjaman truk sampah kepada Pemerintah Kota Bekasi di TPST Bantargebang, Kota Bekasi, Selasa, 15 Januari 2019. TEMPO/Lani Diana

    TEMPO.CO, Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyatakan sedang menyusun roadmap pengelolaan sampah di ibu kota. Dia menyatakan itu menanggapi studi banding yang dilakukan anggota DPRD DKI ke Surabaya, Jawa Timur, mencari solusi penanganan sampah Jakarta.

    Anies mengatakan sedang mempersiapkan perubahan pengelolaan sampah dengan roadmap itu karena gubernur DKI sebelumnya dinilai tidak fokus. "Kami merasa pengolahan sampah di Jakarta selama ini belum baik dan itulah kenyataan yang saya terima sebagai fakta," ujar dia di rumah dinas gubernur, Jalan Taman Suropati, Jakarta Pusat, Rabu 31 Juli 2019.

     

     

    Sebelumnya, anggota Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapem Perda) DPRD DKI, Bestari Barus, melakukan studi banding mengenai pengelolaan sampah ke Surabaya, Jawa Timur. Politikus Partai NasDem itu bahkan bertanya apakah Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini ingin diboyong ke Jakarta agar masalah sampah teratasi.

    Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini dan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. TEMPO/Bintari Rahmanita-Hilman FW

    Dalam video yang beredar di media sosial, Risma tertawa mendengar penuturan kalau DKI memiliki anggaran soal sampah sampai Rp 3 triliun. Dalam video lainnya, menanggapi isi video yang pertama, Risma menyatakan siap membantu kalau DKI membutuhkan.

    Tentang ajakan memboyong Risma ke Jakarta itu, Anies merasa itu sebagai serangan terhadap dirinya dari Bestari. "Jadi yang dikatakan Pak Bestari mungkin maksudnya menyerang gubernur sekarang tapi malah justru menyerang gubernur-gubernur yang sebelumnya. Jadi hati-hati tuh Pak Bestari," kata Anies menuturkan. 

     


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    UMP 2020 Naik 8,51 Persen, Upah Minimum DKI Jakarta Tertinggi

    Kementerian Ketenagakerjaan mengumumkan kenaikan UMP 2020 sebesar 8,51 persen. Provinsi DKI Jakarta memiliki upah minimum provinsi tertinggi.