Soal Sampah Jakarta, PSI Minta Anies Tidak Gampang Buang Badan

Reporter:
Editor:

Clara Maria Tjandra Dewi H.

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan meninjau proses pengerukan sampah di wilayah Muara Angke, Jakarta Utara pada Senin, 19 Maret 2018. TEMPO/Dias Prasongko

    Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan meninjau proses pengerukan sampah di wilayah Muara Angke, Jakarta Utara pada Senin, 19 Maret 2018. TEMPO/Dias Prasongko

    TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua DPW PSI DKI Rian Ernest minta Gubernur DKI Anies Baswedan tidak menyalahkan gubernur sebelumnya mengenai isu pengelolaan sampah Jakarta.

    Menurut Ernest, Anies tak bisa menyalahkan gubernur terdahulu apabila ada inkompetensi. "Kalau misalnya ada inkompetensi dalam hasil kerja lalu menyalahkan gubernur terdahulu, tidak bagus," ujarnya saat dihubungi, Kamis, 1 Agustus 2019. "Tidak bagus juga kalau seorang pemimpin terlalu gampang buang-buang badan menyalahkan orang."

    Tugas seorang gubernur, kata Ernest, bukan menyalahkan pemimpin DKI terdahulu, melainkan menciptakan inovasi.

    Dia mencontohkan pembaharuan pengelolaan sampah di era pemerintahan Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok. Menurut dia, pemerintah DKI kala itu mengambil alih pengelolaan sampah di Tempat Pembuangan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang, Kota Bekasi.

    Sebab, Ahok menganggap pengelolaan sampah di sana banyak mengeluarkan uang untuk kerja yang tidak efisien. "Sehingga akhirnya memang pengelolaan Bantargebang diambil alih langsung oleh Pemprov DKI. Itu kan progres," jelas dia.

    Anies menuding masalah pengelolaan sampah DKI terjadi karena gubernur DKI sebelumnya tidak fokus. Dia menyatakan itu menanggapi studi banding yang dilakukan anggota DPRD DKI ke Surabaya, Jawa Timur, guna mencari solusi penanganan sampah ibu kota.

    Anies menyatakan dia sedang menyusun roadmap pengelolaan sampah di ibu kota. Perubahan pengelolaan sampah dengan roadmap itu harus dilakukannya karena gubernur DKI sebelumnya dinilai tidak fokus. 

    "Kami merasa pengolahan sampah di Jakarta selama ini belum baik dan itulah kenyataan yang saya terima sebagai fakta," ujar dia di rumah dinas gubernur, Jalan Taman Suropati, Jakarta Pusat, Rabu 31 Juli 2019.

     

    Sebelumnya, anggota Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapem Perda) DPRD DKI, Bestari Barus, melakukan studi banding mengenai pengelolaan sampah ke Surabaya, Jawa Timur. Politikus Partai NasDem itu bahkan bertanya apakah Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini ingin diboyong ke Jakarta agar masalah sampah Jakarta teratasi.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Jejak Ahok, dari DPRD Belitung hingga Gubernur DKI Jakarta

    Karier Ahok bersinar lagi. Meski tidak menduduki jabatan eksekutif, ia akan menempati posisi strategis: komisaris utama Pertamina.