Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

DKI Bakal Jawab Ombudsman Soal Pemotongan Kabel Apjatel

image-gnews
Petugas Dinas Bina Marga saat melakukan pemotongan kabel udara untuk dipindahkan ke bawah tanah, di Setia Budi Jakarta Selatan, Jumat 13 September 2019. TEMPO/TAUFIQ SIDDIQ
Petugas Dinas Bina Marga saat melakukan pemotongan kabel udara untuk dipindahkan ke bawah tanah, di Setia Budi Jakarta Selatan, Jumat 13 September 2019. TEMPO/TAUFIQ SIDDIQ
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Dinas Bina Marga DKI Jakarta bakal menjelaskan dasar hukum pemotongan kabel udara yang diadukan oleh Asosiasi Pengusaha Jaringan Telkom atau Apjatel kepada Ombudsman Perwakilan Jakarta Raya.

"Saya akan jelaskan ke Ombudsman bahwasanya di Undang-undang, ada di PP, Pergub, Perda juga jelas di situ," kata Kepala Dinas Bina Marga, Hari Nugroho di Balai Kota DKI, Senin, 16 September 2019.

Hari menyebutkan aturan itu antara lain Undang-undang Nomor 39 tentang Telekomunikasi dan Peraturan Gubernur Nomor 195 Tahun 2010 yang mengatur relokasi jaringan udara ke bawah tanah. Maka, kata dia, tidak ada jaringan kabel di atas tanah, kecuali jaringan PLN 150 kw atau di jalan layang underpass atau overpass.

Apjatel sebelumnya melayangkan somasi kepada Gubernur DKI Anies Baswedan atas pemotongan kabel serat optik di kawasan Cikini yang dinilai sepihak. Belakangan, Apjatel juga mengadukan persoalan ini ke Ombudsman Perwakilan Jakarta Raya.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Kepala Perwakilan Ombudsman RI Jakarta Raya Teguh Nugroho menyatakan, pihaknya bakal meminta penjelasan dari Dinas Bina Marga DKI. Ia hendak memastikan kebijakan pemerintah daerah yang memotong kabel tak melanggar Peraturan Daerah DKI Nomor 8 Tahun 1999 tentang Jaringan Utilitas dan Instruksi Gubernur DKI Nomor 126 Tahun 2018 tentang Penertiban dan Penataan Jaringan Utilitas. Dia mengingatkan agar pemerintah daerah tidak mengorbankan pelayanan publik dalam program perapihan kabel yang tampak semrawut di udara.

Menurut Hari, pemotongan kabel udara di Cikini sudah sesuai prosedur. Dinas sudah bersurat dan memberikan pemberitahuan sejak jauh hari kepada pihak terkait, termasuk Apjatel.

Sebelumnya, Hari juga sudah memberikan hak jawab atas somasi yang dilayangkan oleh Apjatel kepada Gubernur DKI Jakarta dan Dinas Bina Marga. "Saya sudah kirim hak jawab," ujarnya, Jumat pekan lalu.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Kisruh Parkir Berlangganan di Medan, Ombudsman Sumut Panggil Bobby Nasution

2 jam lalu

Wali Kota Medan Bobby Nasution berjalan memasuki kantor DPP PKB, Jakarta, Kamis, 4 Juli 2024. PKB secara resmi mengusung Wali Kota Medan sekaligus menantu Presiden RI Joko Widodo, Bobby Nasution untuk maju menjadi bakal calon gubernur Sumatera Utara. ANTARA/Rivan Awal Lingga
Kisruh Parkir Berlangganan di Medan, Ombudsman Sumut Panggil Bobby Nasution

Peraturan Wali Kota Medan yang diterbitkan Bobby Nasution menuai polemik. Ombudsman memanggil Bobby untuk dimintai keterangan.


Sistem Zonasi PPDB Dinilai Gagal, Ombudsman Jabar Usul SMAN Favorit Direlokasi

8 jam lalu

Kaum perempuan atau ibu-ibu menggelar aksi unjuk rasa mengkritik sistem PPDB zonasi dan afrimasi di depan gedung DPRD Jawa Barat di Bandung, 24 Juni 2024. Perempuan dari Forum Masyarakat Peduli Pendidikan menuntut agar pemerintah menambah jumlah sekolah khususnya SMA/SMK negeri di seluruh wilayah dengan merata serta menuntut penambahan kuota untuk PPDB jalur afirmasi. Minimnya jumlah SMA negeri di Kota Bandung masih jadi celah praktik jual beli bangku dan perpindahan domisili secara ilegal. TEMPO/Prima mulia
Sistem Zonasi PPDB Dinilai Gagal, Ombudsman Jabar Usul SMAN Favorit Direlokasi

Pemerintah gagal melakukan sistem zonasi PPDB dan meyakinkan masyarakat bahwa tidak ada sekolah favorit.


Ombudsman Banten Temukan 4.700 Siswa Siluman Pasca-PPDB SMA Tahun Lalu, Terbanyak di Tangerang Raya

2 hari lalu

Ilustrasi PPDB bermasalah. ANTARA
Ombudsman Banten Temukan 4.700 Siswa Siluman Pasca-PPDB SMA Tahun Lalu, Terbanyak di Tangerang Raya

Jumlah siswa siluman adalah selisih antara daya tampung yang diumumkan saat PPDB dengan realisasi di Dapodik 2023/2024.


Maraton, Kuasa Hukum I Wayan Suparta Laporkan Dugaan Penyiksaan 10 Polisi ke LPSK, Ombudsman dan Komnas HAM

4 hari lalu

Perwakilan kuasa hukum I Wayan Suparta, Muhammad Yahya Ihyaroza, melaporkan dugaan tindak penyiksaan yang dilakukan oleh 10 anggota dari Polres Klungkung Bali ke Propam Mabes Polri, Jakarta Selatan, Rabu, 17 Juli 2024. TEMPO/Defara
Maraton, Kuasa Hukum I Wayan Suparta Laporkan Dugaan Penyiksaan 10 Polisi ke LPSK, Ombudsman dan Komnas HAM

Kuasa hukum I Wayan Suparta secara maraton melaporkan dugaan penyiksaan oleh 10 polisi Polres Klungkung ke LPSK, Ombudsman dan Komnas HAM.


Polda NTT Bantah Palsukan Dokumen Agar Anak Kapolda Lolos Catar Akpol 2024

4 hari lalu

Kabid Humas Polda NTT Kombes Pol Ariasandy. Foto: ANTARA/Ho-Humas Polda NTT
Polda NTT Bantah Palsukan Dokumen Agar Anak Kapolda Lolos Catar Akpol 2024

Anak Kapolda NTT Inspektur Jenderal Daniel Tahi Monang Silitonga menjadi salah satu yang lolos seleksi calon taruna Akpol 2024


Ombudsman Berharap Polri Tinjau Ulang Hasil Seleksi 11 Catar Akpol di NTT

5 hari lalu

Wadir Tipideksus Bareskrim Polri, Kombes Pol Daniel Tahi Monang Silitonga menunjukan barang bukti kasus penyalahgunaan distribusi garam saat konferensi pers di Bareskrim Poliri, Jakarta, 28 Mei 2018. Polisi menetapkan Direktur PT. GSA berinisial MA sebagai tersangka karena terbukti memperdagangkan garam industri untuk kebutuhan konsumsi yang ber-merk Gadjah Tunggal, dengan jumlah barang bukti mencapai 40 ribu ton garam yang ditemukan di gudang PT. GSA di Gresik, Surabaya. TEMPO/Muhammad Hidayat
Ombudsman Berharap Polri Tinjau Ulang Hasil Seleksi 11 Catar Akpol di NTT

Ombudsman NTT berharap Polri dapat meninjau hasil seleksi Catar Akpol 2024 di provinsi tersebut.


Ombudsman Soroti Domisili Catar Akpol dari NTT yang Didominasi Anak Pejabat Polri

6 hari lalu

Penampilan Drum Corps Taruna Taruni Akpol membawakan sejumlah lagu, mulai dari Koyo Jogja Istimewa hingga Maju Tak Gentar di upacara HUT Bhayangkara ke-78, Senin, 1 Juli 2024. TEMPO/Intan Setiawanty
Ombudsman Soroti Domisili Catar Akpol dari NTT yang Didominasi Anak Pejabat Polri

Seperti syarat soal domisili dalam seleksi calon taruna Akademi Kepolisian atau catar Akpol? Ombudsman NTT menduga ada maladministrasi.


Catar Akpol dari NTT Mayoritas Anak Pejabat Polri, Ombudsman Duga Ada Maladministrasi Proses Seleksi

7 hari lalu

Penampilan Drum Corps Taruna Taruni Akpol membawakan sejumlah lagu, mulai dari Koyo Jogja Istimewa hingga Maju Tak Gentar di upacara HUT Bhayangkara ke-78, Senin, 1 Juli 2024. TEMPO/Intan Setiawanty
Catar Akpol dari NTT Mayoritas Anak Pejabat Polri, Ombudsman Duga Ada Maladministrasi Proses Seleksi

Ombudsman NTT mengungkap 8 dari 11 catar Akpol yang proses seleksi adalah anak pejabat Polri. Duga ada maladministrasi.


Mayoritas Anak Polisi Lolos Seleksi Catar Akpol di NTT, Ombudsman Curigai Konflik Kepentingan

7 hari lalu

Kepala Perwakilan Ombudsman NTT, Darius Beda Daton. Foto: ANTARA/Bernadus Tokan/am
Mayoritas Anak Polisi Lolos Seleksi Catar Akpol di NTT, Ombudsman Curigai Konflik Kepentingan

Delapan dari sebelasa peserta yang lolos calon taruna Akpol di NTT merupakan anak polisi


Anggota DPRD DKI Desak Disdik Evaluasi PPDB 2024 Setelah Adanya Pengaduan Maladministrasi

7 hari lalu

Ilustrasi PPDB bermasalah. ANTARA
Anggota DPRD DKI Desak Disdik Evaluasi PPDB 2024 Setelah Adanya Pengaduan Maladministrasi

Sholikhah meminta Dinas Pendidikan DKI mengevaluasi PPDB tahun 2024 setelah adanya laporan wali murid soal dugaan maladministrasi ke Ombudsman