Tangerang Tunggu Respons Kementerian PUPR Soal Izin SIPA Cisadane

Reporter:
Editor:

Ninis Chairunnisa

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Warga beraktivitas di tengah sungai Cisadane yang mulai mengering di kawasan Pintu Air 10, Tangerang, Banten, Rabu, 3 Juli 2019. Kekeringan yang melanda sungai Cisadane terjadi sejak satu bulan karena  disebabkan musim kemarau. ANTARA/Muhammad Iqbal

    Warga beraktivitas di tengah sungai Cisadane yang mulai mengering di kawasan Pintu Air 10, Tangerang, Banten, Rabu, 3 Juli 2019. Kekeringan yang melanda sungai Cisadane terjadi sejak satu bulan karena disebabkan musim kemarau. ANTARA/Muhammad Iqbal

    TEMPO.CO, Tangerang - Kabupaten Tangerang hingga kini masih menunggu respons Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau Kementerian PUPR terkait pengajuan Surat Ijin Pengambilan Air Permukaan (SIPA) Sungai Cisadane.

    "Kami sudah mengajukan SIPA 2.800 liter perdetik ke Dirjen SDA Kementerian PUPR dua bulan lalu, tapi sampai sekarang belum ada respon," kata Direktur Utama Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Kerta Raharja (PDAM TKR) Kabupaten Tangerang, Rusdy Machmud, Selasa, 22 Oktober 2019.

    Izin SIPA 2.800 liter perdetik, menurut Rusdy, mendesak dan sangat penting untuk ditindaklanjuti karena menyangkut program pengolahan air bersih di Kabupaten Tangerang. "2800 liter per detik ini adalah nyawa target 60 persen layanan air bersih di Kabupaten Tangerang," kata dia.

    Menurut Rusdy, jika SIPA tidak diterbitkan, maka program pengadaan air bersih untuk 270 ribu sambungan terancam gagal. "Kendala utama adalah izin SIPA, karena itu diluar kewenangan Pemda, nah izin SIPA dari perintah pusat," kata dia.

    Rusdy mengatakan Bupati Tangerang telah mengirimkan surat ke Kementerian PUPR untuk audensi dengan Dirjen SDA dan Cipta Karya. "Kami menunggu respon dan siap untum ekspose," ujarnya.

    Menurut Rusdy, SIPA 2.800 liter perdetik disiapkan untuk kapasitas produksi Instalasi Pengolahan Air (IPA) di lima zona, yaitu Zona A 1, 2, 3 (meliputi Babakan, Pasar Baru, Perumnas), Zona B (meliputi wilayah Utara Kecamatan Teluknaga, Kosambi, Pakuhaji), Zona C (ibu kota Kecamatan Kronjo, Mauk dan Kresek, Rajeg), Zona D (Tangerang bagian Selatan, Cisauk dan sekitarnya), Zona E (wilayah barat seperti Tigaraksa dan sekitarnya). "Zona yang akan kami bangun mewakili seluruh area Kabupaten Tangerang," ujarnya.

    Saat ini, sekitar 60 persen dari 3,7 jiwa penduduk Kabupaten Tangerang belum terlayani air bersih. PDAM TKR dan Pemerintah Kabupaten Tangerang terus menggenjot cakupan layanan air bersih melalui Rencana Pemerintah Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Pada RPJMD 2012-2018, dari target 40 persen, terealisasi 36,8 persen penduduk yang menikmati air bersih.

    Pada RPJMD 2019-2023, target 60 persen penduduk terlayani air bersih atau 270 ribu pelanggan.

    Sekretaris Daerah Kabupaten Tangerang Moch Maesyal Rasyid terus mendorong agar perusahaan air itu bisa terus memperluas area layanan dan semakin banyak warga Kabupaten Tangerang yang mendapat akses air bersih.

    Menurut Maesal, saat ini ada 11 IPA milik PDAM TKR memiliki kapasitas produksi sebesar 4.787,5 liter perdetik. Kapasitas produksi sebesar itu telah digunakan untuk melayani pelanggan 145.738 saluran domestik dan 7 saluran air curah.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    UMP 2020 Naik 8,51 Persen, Upah Minimum DKI Jakarta Tertinggi

    Kementerian Ketenagakerjaan mengumumkan kenaikan UMP 2020 sebesar 8,51 persen. Provinsi DKI Jakarta memiliki upah minimum provinsi tertinggi.