TEMPO.CO, Jakarta -Penasihat Fraksi Gerindra DPRD DKI Mohammad Taufik menyesalkan usulan pemilihan wakil gubernur atau Wagub DKI secara terbuka tak terwujud. Menurut Taufik, pemilihan wagub secara terbuka bisa meminimalisir politik uang.
"Yang kemungkinan money politic itu (pemilihan) tertutup. Digulung-gulung, ditulis-tulis gitu," kata Taufik di Balai Kota DKI, Jakarta Pusat, Jumat, 21 Februari 2020 terkait proses pemilihan Wagub DKI.
Dalam rapat pimpinan, kata dia, anggota Gerindra meminta agar pemilihan secara terbuka. Sebab, para legislator menggunakan hak suaranya bukan atas nama pribadi melainkan konstituennya.
"Dia wakil rakyat. Kalau pemilihan umum boleh karena dia mewakili dirinya sendiri," ujarnya.
Dalam rapat pimpinan di DPRD, kata dia, mayoritas fraksi di Kebon Sirih sepakat voting dilakukan secara terbuka. Namun, Fraksi PKS menolak voting secara terbuka. "Sebenarnya hampir semua sepakat terbuka, tapi karena PKS ngotot (tertutup)," ujarnya. "Diajak terbuka nggak mau. Maunya tertutup, ya kami mempertanyakan ada apa tertutup?"
Karena PKS berkukuh voting dilakukan tertutup, akhirnya Gerindra mengamini permintaan partai bulan sabit kembar itu. "Kami Gerindra melanjutkan keinginan PKS."
Hingga berita ini diturunkan, Tempo belum mendapatkan konfirmasi dari Fraksi PKS terkait alasan mereka menolak pemilihan Wagub DKI secara terbuka. Ketua Fraksi PKS DKI Muhammad Arifin belum merespon pesan singkat dan sambungan telepon yang dikirimkan Tempo.
