Gerindra Tuding PKS Jegal Proses Pemilihan Wagub DKI Terbuka

Reporter:
Editor:

Dwi Arjanto

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ketua DPD Gerindra DKI Jakarta Muhammad Taufik (kiri) bersama Waketum DPP Gerindra Sufmi Dasco Ahmad memberikan keterangan pers tentang nama calon Wakil Gubernur (cawagub) DKI Jakarta di Kantor Fraksi Gerindra DPRD DKI Jakarta, Senin, 20 Januari 2020. DKI Jakarta sudah setahun lebih tidak memiliki wagub sejak Sandiaga Uno mengundurkan diri karena ikut Pilpres 2019. TEMPO/Hilman Fathurrahman W

    Ketua DPD Gerindra DKI Jakarta Muhammad Taufik (kiri) bersama Waketum DPP Gerindra Sufmi Dasco Ahmad memberikan keterangan pers tentang nama calon Wakil Gubernur (cawagub) DKI Jakarta di Kantor Fraksi Gerindra DPRD DKI Jakarta, Senin, 20 Januari 2020. DKI Jakarta sudah setahun lebih tidak memiliki wagub sejak Sandiaga Uno mengundurkan diri karena ikut Pilpres 2019. TEMPO/Hilman Fathurrahman W

    TEMPO.CO, Jakarta -Penasihat Fraksi Gerindra DPRD DKI Mohammad Taufik menyesalkan usulan pemilihan wakil gubernur atau Wagub DKI secara terbuka tak terwujud. Menurut Taufik, pemilihan wagub secara terbuka bisa meminimalisir politik uang.

    "Yang kemungkinan money politic itu (pemilihan) tertutup. Digulung-gulung, ditulis-tulis gitu," kata Taufik di Balai Kota DKI, Jakarta Pusat, Jumat, 21 Februari 2020 terkait proses pemilihan Wagub DKI.

    Dalam rapat pimpinan, kata dia, anggota Gerindra meminta agar pemilihan secara terbuka. Sebab, para legislator menggunakan hak suaranya bukan atas nama pribadi melainkan konstituennya.

    "Dia wakil rakyat. Kalau pemilihan umum boleh karena dia mewakili dirinya sendiri," ujarnya.

    Dalam rapat pimpinan di DPRD, kata dia, mayoritas fraksi di Kebon Sirih sepakat voting dilakukan secara terbuka. Namun, Fraksi PKS menolak voting secara terbuka. "Sebenarnya hampir semua sepakat terbuka, tapi karena PKS ngotot (tertutup)," ujarnya. "Diajak terbuka nggak mau. Maunya tertutup, ya kami mempertanyakan ada apa tertutup?"

    Karena PKS berkukuh voting dilakukan tertutup, akhirnya Gerindra mengamini permintaan partai bulan sabit kembar itu. "Kami Gerindra melanjutkan keinginan PKS."

    Hingga berita ini diturunkan, Tempo belum mendapatkan konfirmasi dari Fraksi PKS terkait alasan mereka menolak pemilihan Wagub DKI secara terbuka. Ketua Fraksi PKS DKI Muhammad Arifin belum merespon pesan singkat dan sambungan telepon yang dikirimkan Tempo.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Cara Memberlakukan Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar

    Presiden Joko Widodo telah menandatangai PP No 21 Tahun 2020 yang mengatur pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar menghadapi virus corona.