TEMPO.CO, Jakarta- Dinas Transmigrasi Tenaga Kerja dan Energi menemukan banyak perusahaan yang masih buka saat penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) karena mendapat izin dari Kementerian Perindustrian.
"Saya sidak ke perusahaan yang tidak dikecualikan tetapi mereka mempunyai surat izin dari Kementerian Perindustrian untuk boleh melaksanakan kegiatan selama pelaksanaan PSBB ini," ujar Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pemprov DKI Jakarta Andri Yansyah saat dihubungi, Selasa 14 April 2020.
Andri menyebutkan ada sekitar 200 lebih perusahaan yang tidak masuk dalam sektor pengecualian PSBB mendapatkan izin dari Kemenperin. Rata-rata, kata dia, perusahaan tersebut merupakan perusahaan besar yang memiliki jumlah karyawan ribuan.
"Rata-rata perusahaannya sangat besar, ini salah satu penyumbang mobilitas penduduk karena masih tetap beroperasi," ujarnya.
Andri mengatakan karena memiliki izin perusahaan tersebut akan diperlakukan sama dengan sektor yang dikecualikan dalam PSBB Jakarta dan menerapkan protokol kesehatan yang telah ditetapkan. Namun dia akan berkoordinasi dengan Kemenperin untuk mengevaluasi izin pengecualian tersebut.
"Saya bersurat kepada Kementerian untuk melakukan evaluasi. Ya kalau seumpama yang tidak dikecualikan, langsung tutup, kecuali dia punya izin dari Kementerian Perindustrian. Tapi walaupun dia dapat izin kementerian, aturan main harus tetap jalan," ujarnya.
Sedangkan untuk perusahaan yang tidak masuk dalam pengecualian kata Andri, akan langsung diminta untuk ditutup, jika masih ada yang tidak buka setelah mendapat teguran pemerintah DKI akan tegas untuk mencabut izin usaha dari perusahaan tersebut.
Andri meminta perusahaan untuk menjalakan aturan yang telah ditetapkan selama PSBB. "Saya minta agar PSBB ini dijalankan bersama, maka saya bilang tadi jangan kepentingan anda yang sesaat mengalahkan kepentingan yang abadi," ujarnya.
