TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah Kota Bogor akan memberikan bantuan sosial yang bersumber dari keuangan negara kepada warga yang berhak menerima. Pemberian bantuan berlangsung selama penerapan PSBB Bogor.
Wakil Wali Kota Bogor, Dedie A Rachim, menyatakan bantuan dalam rangka PSBB itu hanya diberikan kepada warga yang berhak menerima. Mereka adalah keluarga miskin yang tercatat dalam Data Terpadu Keluarga Sejahtera (DTKS) dan warga yang ekonominya terdampak langsung pandemi Corona (Non-DTKS).
Bantuan sosial tersebut disalurkan oleh pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah kota. Dedie mengatakan ada tujuh program penyaluran bantuan sosial untuk warga yang tercatat dalam DTKS dan Non-DTKS, yakni program Keluarga Harapan (PKH) dan program beras untuk keluarga sejahtera (rastra).
Lalu program Kartu Prakerja, program bantuan sosial (bansos), program Dana Desa, program bantuan sosial gubernur serta bantuan sosial pemerintah kota/kabupaten.
Dedie menjelaskan bantuan sosial dari Gubernur Jawa Barat sudah disalurkan pada Rabu, 15 April 2020 saat hari pertama PSBB Bogor. "Bantuan sosial dari Gubernur besarannya Rp 500.000 untuk 31.000 orang penerima," tuturnya.
Kemudian bantuan sosial dari Presiden Joko Widodo atau pemerintah pusat dijadwalkan disalurkan pada Senin, 20 April 2020 dengan nilai Rp 600.000. Sedangkan bantuan sosial dari Pemerintah Kota Bogor disebar pada Senin, 27 April 2020 yang nilainya mencapai Rp 500.000.
Dedie menuturkan data penerima bantuan sosial, terutama non-DTKS, masih terus diverifikasi dan validasi sampai Sabtu ini. "Dari pendataan yang dilakukan di tingkat RW, data yang diterima di Pemerintah Kota Bogor ada sebanyak 55.000 calon penerima," kata dia.
Data ini terus diverifikasi dan divalidasi sebab datanya harus valid. "Tidak boleh ada seorang penerima bantuan, menerimanya lebih dari satu kali pada program berbeda. Bantuan sosial dari keuangan negara harus satu kali, tidak boleh ganda," tutur Dedie.
