Koordinasi SIKM Bodetabek, Wakil Ketua DPRD: Ujian Anies Jadi...

Reporter:
Editor:

Dwi Arjanto

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Petugas gabungan memeriksa kelengkapan surat tugas atau surat izin keluar masuk (SIKM) pengendara saat penyekatan arus balik menuju Kota Bandung di pintu tol Buah Batu, Bandung, Jawa Barat, Kamis 28 Mei 2020. Penyekatan tersebut dilakukan untuk mengantisipasi pendatang dari luar Kota Bandung guna memutus mata rantai penyebaran COVID-19. ANTARA FOTO/M Agung Rajasa

    Petugas gabungan memeriksa kelengkapan surat tugas atau surat izin keluar masuk (SIKM) pengendara saat penyekatan arus balik menuju Kota Bandung di pintu tol Buah Batu, Bandung, Jawa Barat, Kamis 28 Mei 2020. Penyekatan tersebut dilakukan untuk mengantisipasi pendatang dari luar Kota Bandung guna memutus mata rantai penyebaran COVID-19. ANTARA FOTO/M Agung Rajasa

    TEMPO.CO, Jakarta -Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Zita Anjani meminta Gubernur DKI Anies Baswedan berkoordinasi dengan pemerintah daerah penyangga terkait dengan Surat Izin Keluar-Masuk atau SIKM Jakarta.

    Zita menyebut bisa jadi pemudik menginap dulu di daerah penyangga seperti Tangerang Selatan kemudian kembali ke Jakarta untuk bekerja.

    "Saya belum dengar ada MoU (Memorandum of Understanding) dengan daerah sekitar. Di sini ujian Pak Anies jadi Gubernur Indonesia," kata Zita dalam keterangan tertulisnya, Jumat, 29 Mei 2020 terkait pemberlakuan SIKM.

    Politikus Partai Amanat Nasional (PAN) ini meyakini, Anies mampu mengajak daerah lain seirama. Menurut dia, DKI tak bisa berjalan sendirian mengendalikan orang keluar-masuk Ibu Kota.

    "Kan tidak bisa DKI Jakarta yang kendalikan sendiri semuanya, jadi harus berlapis begitu dan seirama," ucap dia.

    Dia meminta warga untuk menaati kebijakan pemerintah DKI. Pembuatan SIKM, tutur Zita, bukan untuk menyulitkan warga melainkan demi menekan penyebaran virus corona. Dia mendorong warga menghargai orang lain yang menetap di Jakarta dan rela tak bertemu keluarga di kampung halaman.

    Sebelumnya, Anies memberlakukan warga luar Jabodetabek yang keluar-masuk Jakarta harus memiliki SIKM. SIKM akan diberikan kepada warga yang memiliki urusan kerja di 11 sektor dikecualikan dalam aturan Pembatasan Sosial Berskala Besar disingkat PSBB Jakarta.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Perjalanan RUU Perlindungan Data Pribadi

    Pembahasan RUU Perlindugan Data Pribadi sedianya sudah berjalan sejak tahun 2019. Namun sampai awal Juli 2020, pembahasan belum kunjung berakhir.