Salat Jumat 2 Gelombang, DMI: Ada Fatwa MUI Jakarta

Reporter:
Editor:

Aditya Budiman

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ketua Umum Pengurus Pusat Dewan Masjid Indonesia, Jusuf Kalla mengikuti kegiatan penyemprotan disinfektan di Masjid Nurul Hidayah, Jakarta Selatan, Ahad, 8 Maret 2020. Tempo/M Yusuf Manurung

    Ketua Umum Pengurus Pusat Dewan Masjid Indonesia, Jusuf Kalla mengikuti kegiatan penyemprotan disinfektan di Masjid Nurul Hidayah, Jakarta Selatan, Ahad, 8 Maret 2020. Tempo/M Yusuf Manurung

    TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Umum Pengurus Pusat Dewan Masjid Indonesia (DMI), Jusuf Kalla, angkat bicara ihwal wacana pelaksanaan Salat Jumat dua gelombang. Ia mengatakan Salat Jumat dua gelombang semasa pandemi Covid-19 didasarkan pada fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) DKI Jakarta.

    "Fatwa MUI DKI Jakarta tahun 2001 yang membolehkan Salat Jumat dibagi dua gelombang apabila adanya keterbatasan tempat," kata Jusuf Kalla, Selasa, 2 Juni 2020. Dia mengatakan seiring adanya ketentuan jaga jarak minimal satu meter selama pandemi corona atau menuju kebijakan new normal maka daya tampung masjid menurun. Diperkirakan kapasitas masjid menjadi hanya 40 persen bila dibandingkan dengan kondisi sebelum pandemi.

    Akibatnya, banyak jemaah tidak tertampung karena kapasitas masjid menurun. "Karena itu kami menganjurkan untuk Salat Jumat dua gelombang. Itu sesuai dengan Fatwa MUI DKI tahun 2001," kata mantan Wakil Presiden Indonesia ini.

    Oleh karena itu, pria yang akrab disapa JK ini menyarankan untuk daerah yang padat penduduk agar dapat membagi waktu Salat Jumat menjadi dua gelombang. Ihwal adanya fatwa MUI Pusat tahun 2000 yang menyatakan Salat Jumat dua gelombang tidak sah, Jusuf Kalla menyatakan konteks fatwa tersebut ialah untuk kawasan Industri. Sementara fatwa MUI DKI Jakarta, menurut dia, konteksnya apabila kekurangan tempat.

    "Memang ada dua fatwa. Kalau MUI Pusat melarang adanya dua gelombang, tapi itu fatwa untuk industri atau permintaan dari industri yang bersifat permanen. Nah, kalau fatwa MUI DKI Jakarta konteksnya kekurangan tempat dan ini hanya bersifat darurat," kata Jusuf Kalla.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Perjalanan RUU Perlindungan Data Pribadi

    Pembahasan RUU Perlindugan Data Pribadi sedianya sudah berjalan sejak tahun 2019. Namun sampai awal Juli 2020, pembahasan belum kunjung berakhir.