TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta Gilbert Simanjuntak menyarankan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta meninjau ulang kebijakan reklamasi Ancol. Menurut politikus PDI Perjuangan itu, Pemprov DKI Jakarta dirugikan dalam kebijakan reklamasi yang belum jelas kajiannya itu.
"Banyak hal yang tidak dijelaskan, misalnya kenapa DKI Jakarta hanya mendapat 5 persen dari lahan reklamasi," kata Gilbert lewat keterangan tertulisnya, Ahad, 12 Juli 2020.
Gilbert menuturkan, pada era Gubernur DKI Ali Sadikin pemerintah bisa mendapatkan 80 persen dari perjanjian kerja sama awal dalam pengelolaan lahan. Namun, dari kerja sama reklamasi Ancol yang dilakukan Anies Baswedan saat ini berpotensi merugikan Pemprov DKI. Sebab aset pemerintah di Ancol, bakal turun.
Padahal, mengacu Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah mengacu Pasal 339 ayat 1, semua BUMD sahamnya mutlak 51 persen dimiliki pemerintah daerah. Selain itu, regulasi lain dalam Peraturan Pemerintah nomor 54 tahun 2017 tentang BUMD di dalam Pasal 94 ayat 6c juga menyebutkan bahwa tanah tidak boleh menjadi bagian dari kerjasama BUMD.
"Artinya tanah mutlak menjadi milik DKI, tidak untuk bagian dari kerjasama," ujarnya.
Reklamasi Ancol tertuang dalam Keputusan Gubernur (Kepgub) Nomor 237 Tahun 2020 tentang Izin Pelaksanaan Perluasan Kawasan Rekreasi Dunia Fantasi (Dufan) Seluas sekitar 35 hektare dan Kawasan Rekreasi Taman Impian Ancol Timur Seluas 120 hektare. Surat ini diteken Anies Baswedan pada tanggal 24 Februari 2020.
Anggota DPRD DKI Gilbert menuturkan Kepgub Anies Baswedan itu juga melanggar peraturan daerah tata ruang. Sebab, dalam Perda Rencana Detail Tata Ruang, tidak ada rencana reklamasi Ancol. "Jadi Kepgub Anies saat ini sebenarnya cacat hukum."
