DPR Bahas Surat Klarifikasi Sanksi Mahasiswa Unas dengan Pimpinan Kampus

Reporter:
Editor:

Martha Warta Silaban

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Mahasiswa Universitas Nasional yang tergabung dalam Aliansi Unas Gawat Darurat membawa replika pocong dengan foto Rektor El Amry Bermawi Putera saat menggelar aksi di depan Kampus Universitas Nasional, Jakarta, Senin, 13 Juli 2020. Sebelumnya, sejumlah Mahasiswa Universitas Nasional mengaku diskors lantaran berunjuk rasa memprotes kebijakan kampus terkait pemotongan biaya paket semester. TEMPO/M Taufan Rengganis

    Mahasiswa Universitas Nasional yang tergabung dalam Aliansi Unas Gawat Darurat membawa replika pocong dengan foto Rektor El Amry Bermawi Putera saat menggelar aksi di depan Kampus Universitas Nasional, Jakarta, Senin, 13 Juli 2020. Sebelumnya, sejumlah Mahasiswa Universitas Nasional mengaku diskors lantaran berunjuk rasa memprotes kebijakan kampus terkait pemotongan biaya paket semester. TEMPO/M Taufan Rengganis

    TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR Bidang Ekonomi dan Keuangan, Sufmi Dasco Ahmad, menyatakan ada pertemuan bersama petinggi Universitas Nasional atau Unas membahas surat klarifikasi kampus itu kepada DPR, Kamis, 6 Agustus 2020. "Betul," kata Sufmi Dasco kepada Tempo.

    Sebelumnya Sufmi Dasco mencuit. Bunyinya "Saya mengundang Rektor Universitas Nasional beserta jajaran, dalam rangka menindaklanjuti surat klarifikasi yang disampaikan kepada kami," seperti ditulis di akun Instagramnya, @sufmi_dasco.

    Sufmi dalam unggahannya menyebutkan beberapa hari yang lalu pihaknya menerima aspirasi dari 17 mahasiswa Unas yang mendapat sanksi akademik dari rektorat. "Kemudian, pihak rektorat sudah menyampaikan klarifikasinya secara tertulis" katanya.

    Wakil Ketua Partai Gerindra itu menjelaskan, pada prinsipnya mencerdaskan segenap anak bangsa sebagaimana diamanatkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia tahun 1945.

    Kata dia, mengingat salah satu tugas DPR yang tertuang dalam UU MD3 adalah menyerap, menghimpun, menampung, dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat. "Semoga masalah dan kesalahpahaman yang ada dapat segera selesai dan menemukan titik temu yang dapat disepakati oleh semua pihak," tulis Dasco.

    Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Unas, Marsudi, mengaku tidak tahu terkait pertemuan bosnya di DPR. "Maaf, saya kurang tahu," kata Marsudi ketika dihubungi Tempo.

    Sebelumnya, pada Jumat, 17 Juli 2020, sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Unas Gawat Darurat menemui Sufmi Dasco meminta rekomendasi DPR terkait pencabutan sanksi 17 mahasiswa. Belakangan sanksi atas protes penetapan uang kuliah tunggal itu menjadi 21 orang.

    Dalam surat tersebut, Sufmi Dasco membuat surat yang isinya meminta kampus yang dipimpin El Amry Bermawi Putera itu mencabut hukuman tersebut. "Kami sungguh prihatin atas keputusan dari pihak Universitas Nasional," kata Sufmi, dalam surat yang diterima Unas pada Senin, 20 Juli 2020.

    Empat petinggi Kampus Perjuangan, sebutan Unas, yang hadir dalam pertemuan itu, yakni Rektor El Amry, Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan Zainul Djumadin, Ketua Komisi Disiplin Surajiman, dan Kepala Biro Kemahasiswaan Kamaruddin Salim.

    IHSAN RELIUBUN


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Ada 4 Tips Aman Dalam Lift saat Pandemi Covid-19

    Lift sangat membantu aktifitas sehari-hari di kantor. Namun di tengah pandemi Covid-19, penggunaan lift harus lebih diperhatikan.