Ketua DPRD DKI Minta Pembangunan Pusat Kuliner di Atas RTH Era Ahok Dihentikan

Reporter:
Editor:

Clara Maria Tjandra Dewi H.

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Sejumlah legislator DKI Jakarta melakukan inspeksi mendadak (sidak) di lokasi pembangunan pusat kuliner di Jalan Pluit Karang Indah Timur, Penjaringan, Jakarta Utara, Rabu, 26 Agustus 2020. ANTARA/Fauzi Lamboka

    Sejumlah legislator DKI Jakarta melakukan inspeksi mendadak (sidak) di lokasi pembangunan pusat kuliner di Jalan Pluit Karang Indah Timur, Penjaringan, Jakarta Utara, Rabu, 26 Agustus 2020. ANTARA/Fauzi Lamboka

    TEMPO.CO, Jakarta - Ketua DPRD DKI Jakarta meminta penghentian pembangunan pusat kuliner di atas Ruang Terbuka Hijau (RTH) era Ahok, di Jalan Pluit Karang Indah Timur, Jakarta Utara. Pembangunan ousat kuliner itu dianggap menyalahi peraturan karena berada di lahan RTH.   

    Sentra kuliner itu dibangun PT Jakarta Utilitas Propertindo (JUP) di lahan seluas 2,3 hektare senilai Rp1,7 miliar. "Jadi tolong dihentikan. Saya dari Fraksi PDIP Perjuangan pasti bergerak," kata Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi di lokasi pembangunan, Rabu petang, 26 Agustus 2020.

    Selain Prasetyo, sejumlah anggota DPRD DKI yang lain dari PDIP dan PKB juga melakukan inspeksi mendadak atau sidak ke lokasi pembangunan sentra kuliner itu. Menurut Prasetyo, para legislator telah beberapa kali melakukan kunjungan ke proyek di atas lahan peruntukan ruang terbuka hijau tersebut.

    Ketua DPRD DKI Jakarta menyatakan akan melaporkan kontraktor pelaksana ke aparat penegak hukum jika pembangunan itu tidak dihentikan. 

    Baca juga: Ditutup Beton, DKI Jamin Revitalisasi Monas Tambah Ruang Hijau

    Pembangunan itu dianggap turut merugikan warga setempat karena masyarakat membutuhkan RTH. Penetapan RTH itu digagas Gubernur DKI sebelumnya, yakni Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.

    Menanggapi desakan agar proyek di atas RTH era Ahok itu dihentikan, Pelaksana Tugas Direktur Utama Jakarta Utilitas Propertindo (JUP) Ahmad Fauzi menyatakan akan mengikuti arahan Pemrov DKI dan Wali Kota Jakarta Utara terkait aturan yang berlaku. "Kami dari JUP sebagai perusahaan pemerintah daerah akan mengikuti aturan yang berlaku," kata Fauzi.


     

     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Dari Alpha sampai Lambda, Sebaran Varian Delta dan Berbagai Varian Covid-19

    WHO bersama CDC telah menetapkan label baru untuk berbagai varian Covid-19 yang tersebar di dunia. Tentu saja, Varian Delta ada dalam pelabelan itu.