Penjelasan Pangdam Jaya Soal Keributan di TMP Kalibata: Berpotensi Klaster Baru

Reporter:
Editor:

Clara Maria Tjandra Dewi H.

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Sejumlah peziarah mengunjungi makam pahlawan di hari peringatan HUT ke-75 Kemerdekaan RI di Taman Makam Pahlawan Nasional Utama (TMPNU) Kalibata, Jakarta Selatan, Senin, 17 Agustus 2020. ANTARA/Laily Rahmawaty

    Sejumlah peziarah mengunjungi makam pahlawan di hari peringatan HUT ke-75 Kemerdekaan RI di Taman Makam Pahlawan Nasional Utama (TMPNU) Kalibata, Jakarta Selatan, Senin, 17 Agustus 2020. ANTARA/Laily Rahmawaty

    TEMPO.CO, JakartaPangdam Jaya Mayjen TNI Dudung Abdurachman menjelaskan penyebab keributan saat acara tabur bunga di Taman Makam Pahlawan atau TMP Kalibata pada Rabu lalu. Dudung mengatakan keributan itu terjadi karena kegiatan deklarasi yang melanggar protokol kesehatan PSBB Jakarta.

    Menurut Pangdam Jaya, personel TNI berusaha membubarkan acara itu tergabung dalam Penegakan Disiplin Mematuhi Protokol Kesehatan (PDMPK) Operasi Yustisi. Pembubaran itu dilakukan untuk menertibkan protokol kesehatan.

    "Kami merasa bertanggung jawab, terpanggil sebab acara itu mengerahkan massa yang banyak," kata Dudung saat konferensi pers di Kodam Jaya, Cawang, Jakarta Timur, Kamis, 1 Oktober 2020.

    Menurut Pagdam Jaya, kronologi peristiwa berawal saat 150 orang dari kelompok Purnawirawan Pengawal Kedaulatan Negara (PPKN) tiba di TMP Kalibata sekitar pukul 15.00. Petugas di lokasi mengimbau agar massa patuh pada protokol kesehatan untuk menjaga jarak serta tidak berkerumun.

    Dudung mengatakan massa dari PPKN memaksa ingin berziarah padahal tidak memiliki izin dari Kementerian Sosial. 

    "Toleransi kami kepada purnawirawan sudah sangat luas sekali walaupun mereka tidak ada izin Kementerian Sosial. Tapi karena purnawirawan ini sesepuh kami juga yang punya banyak bakti untuk bangsa ini, dipersilakan berziarah namun dengan tetap menjaga protokol kesehatan," katanya.

    Petugas keamanan TMP Kalibata mengizinkan para purnawirawan TNI itu berziarah dengan menjaga protokol kesehatan. Kelompok purnawirawan itu dibagi masing-masing 30 orang untuk berziarah.

    Di sela kegiatan ziarah, ternyata ada sebagian orang yang memanfaatkan situasi itu untuk berdeklarasi. "Ada yang deklarasi mendukung KAMI dan menyinggung masalah kebijakan pemerintah saat ini," kata Dudung.

    Baca juga: Keributan Acara Tabur Bunga di TMP Kalibata, Polisi: Tidak Bentrok

    Kapolres Jakarta Selatan Kombes Pol Budi Sartono yang saat itu berada di lapangan sudah mengimbau massa agar tidak ada kerumunan lebih dari lima orang sesuai protokol kesehatan Covid-19 di Jakarta.

    "Apalagi bapak-bapak dari purnawirawan ini sudah berusia di atas 60 tahun yang sangat rentan sekali serta berpotensi menimbulkan klaster baru," katanya.

    Imbauan jaga jarak itu tak dihiraukan oleh para purnawirawan. Mereka tetap berkerumun berdeklarasi.

    Dandim Jakarta Selatan Kolonel Inf Ucu Yustiana, kata Dudung, berulang kali menyampaikan permohonan maaf agar jangan ada deklarasi yang menimbulkan kerumunan orang banyak.

    "Dandim menyampaikan permohonan maaf, disampaikan berkali-kali namun tetap dilaksanakan, sehingga terjadilah sedikit keributan-keributan, namun bisa kita kendalikan," katanya.

    Menurut Dudung, sebelum keributan itu terjadi dia sempat meminta konfirmasi kegiatan tabur bunga  tersebut kepada Ketua Umum Persatuan Purnawirawan Warakawuri TNI dan POLRI (PEPABRI) Jenderal TNI (Purn) H. Agum Gumelar. Ternyata para purnawirawan PPKN tidak ada koordinasi dengan Pepabri terkait kegiatan itu.

    "Kami berharap juga mohon untuk tidak terkontaminasi dengan isu-isu yang berkembang saat ini, yang justru nantinya akan membuat nama baik purnawirawan ini menjadi tidak baik," katanya.

    Keributan di depan TMP Kalibata tersebut viral di media sosial. Dalam video yang beredar terlihat sejumlah anggota TNI dan Polri mencoba membubarkan massa yang berorasi di TMP Kalibata. Akibat keributan itu, kaca jendela sebuah angkot trayek 01 jurusan Kampung Melayu-Senin pecah.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Uang Djoko Tjandra untuk Gaya Hidup Jaksa Pinangki

    Tersangka kasus suap Jaksa Pinangki Sirna Malasari diduga menerima uang banyak untuk mengurus fatwa bebas Djoko Tjandra