TEMPO.CO, Jakarta - Pengamat tata kota dari Universitas Trisakti, Nirwono Joga, menyarankan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memfokuskan kebijakan pada pembangunan perkampungan padat dan kumuh selama dua tahun sisa masa jabatannya.
"Pemukiman padat penduduk yang harusnya menjadi awal penataan kota Jakarta pascapandemi ini," kata Nirwono dalam diskusi daring bertema tiga tahun pemerintahan Anies Baswedan, Kamis, 15 Oktober 2020.
Baca Juga: 3 Tahun Pemerintahan Anies Baswedan, Pengamat: DKI dan Pusat Kian Tak Harmonis
Nirwono melihat peta pengembangan kampung kumuh di Ibu Kota menjadi zona merah penularan Covid-19. Anies, kata dia, sudah mesti memikirkan pembangunan kota berkelanjutan yang sehat. Anies harus memulai menata kampung kumuh dengan perbaikan sanitasi hingga air bersih. "Pembangunan kampung yang sehat harusnya menjadi prioritas pembangunan pada 2021," ucapnya.
Sejumlah anak bermain di kampung warna-warni Cipinang,Jakarta 1 Deseber 2017.Warga mewarnai rumah mereka dengan cat warna-warni untuk meghilangkan kesan kumuh terhadap warga bantaran kali dan kampung ini bebas asap rokok. Tempo/Fakhri Hermansyah
Dalam menata kampung kumuh, Nirwono juga meminta pemerintah harus bijak dan tidak melanggar aturan tata ruang. Selain itu, pekerjaan rumah kedua mantan menteri pendidikan dan kebudayaan itu dalam dua tahun ke depan adalah penyedia hunian bagi warganya.
Anies, kata dia, telah berjanji menyediakan 30 ribu rumah per tahun dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. "Namun dalam tiga tahu terakhir apakah telah tercapai target 30 ribu hunian itu. Apalagi kalau menuju ideal yang harusnya 60 ribu per tahun."
Menurut dia, janji rumah DP nol rupiah juga tidak berjalan lancar. Padahal kebutuhan rumah sangat mendesak bagi warga Ibu Kota. "Saya tidak melihat ada program yang signifikan dari program ini (DP nol rupiah)," ujarnya.
