- PSI Menolak
Ketua Dewan Pimpinan Wilayah DKI Jakarta PSI, Michael Victor Sianipar mengatakan tak pantas gaji anggota DPRD naik di tengah pandemi Covid-19. “Kami dari pihak DPW PSI memutuskan menolak anggaran ini. Keadaan ekonomi sedang berat, pengangguran melonjak,” ujar dia.
Angka pengangguran DKI Jakarta naik pesat karena pandemi dari 6,5 menuju 11 persen. Michael mengatakan angka itu menunjukkan Ibu Kota tengah dilanda musibah ekonomi. “Di tengah kondisi perekonomian yang sedang sulit, kita harus bisa berempati terhadap jutaan warga yang sedang kesusahan.”
- Sanksi untuk Kader PSI
Victor Sianipar mengatakan bahwa partainya telah memutuskan menolak rencana kenaikan gaji anggota DPRD DKI Jakarta. Pembahasan anggaran yang menyangkut hak anggota dewan sudah melalui rapat internal PSI antara anggota fraksinya di DPRD dengan Dewan Pimpinan Pusat.
Keputusan partai itu menjadi landasan pandangan umum fraksi yang telah disampaikan kepada rapat paripurna. “Jika tidak dilaksanakan, akan ada sanksi disiplin partai yang tegas,” kata Michael, dalam keterangan tertulisnya, Senin, 30 November 2020.
- Kata Sejawat
Ketua Fraksi Golkar DPRD DKI Jakarta Basri Baco mempertanyakan sikap PSI yang memerintahkan menolak usul kenaikan gaji anggota DPRD DKI dan tunjangannya pada 2021. "Kenapa menolaknya baru sekarang, tidak dari awal?" kata Basri saat dihubungi, Selasa, 1 Desember 2020.
Basri menuturkan Ketua Fraksi PSI Idris Ahmad telah setuju dengan usul kenaikan tunjangan dewan dalam rapat pimpinan gabungan. Usul itu sebenarnya telah diajukan sejak dua tahun lalu, tapi baru bisa diakomodasi hari ini.
- Tak Pantas
Rencana kenaikan gaji dewan mendapat sorotan dari Direktur Eksekutif Center for Budget Analysis (CBA) Uchok Sky Khadafi. Ia menilai kenaikan gaji hanya akan membebani rakyat, terutama di masa pandemi Covid-19. "DPRD jangan terlalu nafsu minta kenaikan pendapatan saat pandemi Corona dan di saat transaksi ekonomi lagi anjlok," katanya, dalam pernyataannya, di Jakarta, Ahad, 29 November 2020.
Uchok mengingatkan anggota legislatif seharusnya tidak terburu-buru menaikkan Rancangan Kerja Tahunan (RKT) yang di dalamnya antara lain terdapat gaji anggota legislatif tersebut.
IMAM HAMDI | ADAM PRIREZA
