Kuasa Hukum Rizieq Shihab Siapkan Langkah Hukum Hadapi Laporan PTPN VIII

Reporter

Editor

Juli Hantoro

Pondok pesantren Markaz Syariah di Megamendung. Yourube.com

TEMPO.CO, Jakarta - Tim advokat Rizieq Shihab akan membahas langkah-langkah hukum demi menghadapi laporan yang dibuat oleh PT Perkebunan Nusantara (PTPN) VIII ke Bareskrim Polri. Rizieq dilaporkan atas dugaan penggunaan lahan tanpa izin Pondok Pesantren Alam Agrokultural Markaz Syariah, Kecamatan Megamendung, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

"Untuk langkah hukum segera kami putuskan setelah rapat tim hukum," ujar kuasa hukum Rizieq, Kamil Pasha kepada Tempo, Sabtu, 23 Januari 2021.

Sebelumnya, kuasa hukum PTPN VIII Ikbar Firdaus Nurahman mengatakan, telah melaporkan sekitar 250 orang yang menguasai lahan di lokasi pesantren, termasuk Rizieq Shihab. Orang-orang itu dinilai mendirikan bangunan tanpa izin di atas lahan milik PTPN VIII.

Baca juga: PTPN VIII Laporkan Rizieq Shihab ke Bareskrim Soal Tanah di Megamendung

Sebelum membuat laporan polisi, Ikbar mengatakan PTPN VIII telah melayangkan somasi kepada sejumlah pihak yang menempati lahan tersebut. Menurut dia, beberapa warga merespons baik somasi itu. Namun, ada pula yang tidak mengindahkannya "Kami tetap berpegang kepada hukum, kami berlindung di sana," kata dia.

Laporan polisi yang dibuat PTPN VIII ini teregister dengan nomor: LP/B/0041/I/2021/Bareskrim tertanggal 22 Januari 2021, dengan terlapor Muhammad Rizieq Shihab selaku ulama dan Gabriele Luigi Antoneli selaku pastor. Rizieq Shihab dan Gabriele dipersangkakan dengan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Tindak Pidana Kejahatan Perkebunan, Pasal 69 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Kejahatan Penataan Ruang, Pasal 167 KUHP tentang Memasuki Pekarangan Tanpa Izin, Pasal 385 KUHP tentang Penyerobotan Tanah dan Pasal 480 KUHP tentang Penadahan.

Konflik antara PTPN dengan Front Pembela Islam atau FPI sudah berlangsung beberapa kali. Majalah Tempo edisi Februari 2017 pernah menurunkan laporan terkait sengketa tersebut. Laporan itu menunjukkan bahwa sejak berdirinya Markaz Syariah FPI pada 2015, pembangunannya telah diwarnai sejumlah masalah. Lahan yang kini dikuasai Markaz Syariah itu sebelumnya merupakan lahan PTPN yang diduga diserobot penduduk sekitar.

Hingga 1998, seluruh area Gunung Mas masih dikuasai PTPN. Setelah reformasi, sejumlah area ditempati masyarakat secara ilegal. Dari 1.623 hektare lahan milik PTPN di sana, yang diserobot mencapai 352 hektare.

"Tapi di BPN sertifikatnya masih atas nama PTPN," kata Gunara, Direktur Manajemen Aset PTPN VIII saat itu.

Para penggarap ilegal itu kemudian menjual lagi lahan melalui calo tanah kepada orang Bogor dan Jakarta yang ingin bangun vila di sana. Sebenarnya, Markaz Syariah pernah mengurus sertifikat lahan di Megamendung ke Badan Pertanahan Nasional. Namun upaya itu gagal karena lahan masih tercatat atas nama PTPN.

Pada 21 Mei 2013, Markaz Syariah FPI menyurati PTPN untuk meminta hak guna lahan seluas 33 hektar dengan dalih corporate social responsibility (CSR). Namun permohonan atas nama CSR itu tak digubris PTPN.

Markaz Syariah kembali menyurati PTPN pada April 2014. Kali ini mereka mengajukan proposal baru. Persil yang diminta kali ini bukan lagi 33 hektar melainkan 40 hektare. Namun PTPN tetap tak merespons permintaan itu.

Pada 1 April 2016, Markaz Syariah Front Pembela Islam kembali mencoba usahanya. Kali ini mereka memberi tahu PTPN bahwa mereka telah mengambil alih lahan garapan masyarakat seluas 50 hektare di Afdeling Cikopo Selatan. Dalam suratnya, Markaz Syariah FPI mengabari bahwa mereka telah membangun pembangkit listrik 157 ribu watt untuk menerangi pesantren, mendirikan sejumlah bangunan di kompleks pesantren, dan mengaspal jalan sepanjang 7 kilometer dengan lebar 6 meter. Semua surat diteken oleh Rizieq selaku pengasuh pesantren.

Empat tahun lebih berselang, PTPN akhirnya memilih mensomasi FPI atas keberadaan Markaz Syariah. Dalam surat somasi bernomor SB/I.1/6131/XII/2020 tanggal 18 Desember 2020 itu, PTPN VIII menyebut lahan Ponpes FPI adalah aset mereka berdasarkan sertifikat HGU Nomor 299 tanggal 4 Juli 2008. Direktur PTPN VIII M. Yudayat yang menandatangani surat itu meminta pimpinan ponpes menyerahkan kembali lahan tempat berdirinya pesantren.

Kuasa Hukum FPI Aziz Yanuar mengatakan surat somasi dari PTPN VIII itu diterimanya pada Selasa 22 Desember. Namun Aziz membantah ponpes milik Rizieq Shihab itu telah menyerobot lahan milik PTPN VIII.

Menurut Aziz, perihal status sertifikat lahan berdirinya Ponpes Agrokultural itu sudah dijelaskan oleh Rizieq Shihab saat peletakan batu pertama pembangunan masjid di kompleks ponpes itu pada 13 November lalu. Aziz menyebut HGU lahan tersebut memang milik PTPN VIII, namun PTPN menelantarkan lahan tersebut dan tidak pernah menguasai fisik selama 30 tahun.

M YUSUF MANURUNG | EGI ADYATAMA






Massa Aksi Bela Rakyat Mau Terobos Barikade Menuju Istana, Polisi Kumandangkan Azan Magrib

10 hari lalu

Massa Aksi Bela Rakyat Mau Terobos Barikade Menuju Istana, Polisi Kumandangkan Azan Magrib

Massa Aksi Bela Rakyat yang menolak kenaikan harga BBM hendak menerobos barikade untuk menuju ke Istana.


Emak-emak Gabung Aksi Bela Rakyat Tolak Harga BBM Naik: Uang Dapur Ditekan untuk Pos Lain

10 hari lalu

Emak-emak Gabung Aksi Bela Rakyat Tolak Harga BBM Naik: Uang Dapur Ditekan untuk Pos Lain

Sekelompok emak-emak gabung Aksi Bela Rakyat menolak kenaikan harga BBM. Mereka datang sambil membawa alat masak.


FPI dan PA 212 Gelar Aksi Bela Rakyat di Patung Kuda Tolak Kenaikan Harga BBM

10 hari lalu

FPI dan PA 212 Gelar Aksi Bela Rakyat di Patung Kuda Tolak Kenaikan Harga BBM

FPI dan PA 212 menggelar Aksi Bela Rakyat di Patung Kuda menolak kenaikan harga BBM. Mereka juga menuntut pemerintah menurunkan harga bahan pokok.


Deretan Pertimbangan Hakim Vonis Lepas Penembakan Laskar FPI

18 hari lalu

Deretan Pertimbangan Hakim Vonis Lepas Penembakan Laskar FPI

Dua polisi penembak laskar Front Pembela Islam (FPI), Briptu Fikri Ramadhan dan Ipda M Yusmin Ohorella, divonis lepas oleh majelis hakim P .


Lika-liku Kronologi Peristiwa KM 50: Kejar-kejaran hingga Vonis Bebas Terdakwa

18 hari lalu

Lika-liku Kronologi Peristiwa KM 50: Kejar-kejaran hingga Vonis Bebas Terdakwa

Sebelum dinyatakan tewas, 6 anggota FPI diduga sempat terlibat kejar-kejaran dengan pihak kepolisian dalam peristiwa Kilometer 50 atau KM 50.


Sempat Ditangani Ferdy Sambo, Ini Kesamaan Kasus KM 50 dan Brigadir J

18 hari lalu

Sempat Ditangani Ferdy Sambo, Ini Kesamaan Kasus KM 50 dan Brigadir J

Kasus Brigadir J dan KM 50 yang pernah ditangani Ferdy Sambo dinilai memiliki kesamaan berupa rekayasa baku tembak oleh aparat kepolisian.


Tempo Tayangkan Film Dokumenter Kilometer 50, Ini 3 Fakta Seputar Peristiwa KM 50

18 hari lalu

Tempo Tayangkan Film Dokumenter Kilometer 50, Ini 3 Fakta Seputar Peristiwa KM 50

Tempo meluncurkan film dokumenter Kilometer 50 tentang penembakan 6 anggota FPI oleh aparat kepolisian. Berikut 3 fakta peristiwa tersebut.


Anak Buah Ferdy Sambo Perusak TKP Duren Tiga dan Dugaan Perannya di Peristiwa KM50

18 hari lalu

Anak Buah Ferdy Sambo Perusak TKP Duren Tiga dan Dugaan Perannya di Peristiwa KM50

Dalam laporan majalah Tempo edisi 3 September 2022, Handik adalah salah satu penyokong skenario Ferdy Sambo.


Kasus KM 50: Apa Itu Vonis Lepas yang Dijatuhkan ke Penembak Laskar FPI

18 hari lalu

Kasus KM 50: Apa Itu Vonis Lepas yang Dijatuhkan ke Penembak Laskar FPI

Vonis lepas merupakan vonis yang dijatuhkan oleh majelis hakim ketika terdakwa bersalah, tetapi tidak dapat dipidana. Hal itu muncul di kasus KM 50.


Film Dokumenter Kilometer 50 tentang Penembakan Laskar FPI Tayang 15 September

20 hari lalu

Film Dokumenter Kilometer 50 tentang Penembakan Laskar FPI Tayang 15 September

Film dokumenter Kilometer 50 mengangkat peristiwa penembakan laskar FPI di Jalan Tol Jakarta-Cikampek KM 50. Menguak cerita lain.