Epidemiolog Sarankan Anies Terapkan Cek Poin di Perbatasan Saat PSBB

Reporter:
Editor:

Endri Kurniawati

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Warga beraktivitas tanpa menggunakan masker di masa PSBB Transisi Jakarta di Pasar Jatinegara, Jakarta, Jumat, 8 Januari 2021. Kepatuhan warga dalam mengenakan masker secara benar belum optimal. TEMPO/Subekti.

    Warga beraktivitas tanpa menggunakan masker di masa PSBB Transisi Jakarta di Pasar Jatinegara, Jakarta, Jumat, 8 Januari 2021. Kepatuhan warga dalam mengenakan masker secara benar belum optimal. TEMPO/Subekti.

    TEMPO.CO, Jakarta - Epidemiolog dari Universitas Indonesia Tri Yunis Miko Wahyono menyarankan Gubernur DKI memperketat pengawasan akses keluar masuk ke Jakarta saat memperpanjang pembatasan sosial berskala besar atau PSBB. "Semua pintu masuk Jakarta harus diperketat. Kalau bisa terapkan cek poin seperti dulu," kata Tri saat dihubungi, Ahad, 24 Januari 2021.

    Pemerintah DKI, kata dia, juga mesti berkoordinasi dengan wilayah di sekitarnya dalam memperketat PSBB. Menurut dia, terjemahan PSBB merupakan pembatasan gerak orang atau mobilitasnya. "Kalau tidak dibatasi pergerakan orang, bukan PSBB."

    Baca: PSBB Covid-19, Polisi Bubarkan Pengendara Berkerumun di Monas

    Kebijakan Pemberlakukan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) oleh pemerintah pusat bisa dijadikan momentum Pemerintah DKI untuk lebih mengetatkan pembatasan sosial. Pemerintah DKI tidak boleh mengendurkan pengetatan tingkat penularan Corona di DKI masih sangat tinggi.

    Selain itu, Tri menyarankan pemerintah DKI tidak memperpanjang jam operasional pusat perbelanjaan karena berpotensi membuat semakin banyak orang yang keluar.

    "Sekarang ada belanja online. Saat pandemi lebih baik belanja online untuk mengurangi tatap muka," ujarnya.
    Tri menilai pengetatan PSBB saat ini belum maksimal.

    Aktivitas masyarakat masih sangat tinggi. Hal itu bisa dilihat di jalan dan angkutan umum. "Saya menyarankan diperketat dengan melakukan PSBB berat."

    Pembatasan sosial yang lebih ketat mutlak dilakukan pemerintah karena lonjakan kasus yang tinggi saat ini sudah tidak diimbangi dengan fasilitas kesehatan yang memadai. Jika PPKM ala pemerintah pusat akan berisiko terhadap lonjakan angka kematian karena semakin banyak pasien yang tidak tertangani.

    "Silakan pilih. Mau tetap pertahankan PPKM atau ketatkan PSBB dengan skala berat."

    Pemerintah DKI bisa menerapkan karantina wilayah di kawasan dengan kasus penularan yang tinggi. Sejauh ini, kata dia, Pemerintah DKI belum berani menerapkan karantina wilayah atau lockdown di zona merah Covid-19. Padahal lockdown di permukiman yang tinggi kasusnya sangat penting untuk isolasi kasus.

    “Jangan biarkan orang yang di kawasan itu bebas keluar masuk." Risikonya memang harus menanggung seluruh kebutuhan warga yang dikarantina jika PSBB total atau lockdown.


     

     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Waspadai Komplikasi Darah Akibat Covid-19

    Komplikasi darah juga dapat muncul pasca terinfeksi Covid-19. Lakukan pemeriksaan preventif, bahan ketiksa sudah sembuh.