Penambahan Kamera Tilang Elektronik Masih Tunggu Persetujuan Pemerintah DKI

Reporter:
Editor:

Endri Kurniawati

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Petugas saat memasangkan kamera pengawas untuk tilang elektronik di Jalan Margonda Raya, Depok, Jawa Barat, Kamis, 17 September 2020. Tilang elektronik atau electronic traffic law enforcement (E-TLE) rencananya akan diterapkan di jalan protokol kota Depok seperti jalan Margonda raya sebagai upaya untuk meningkatkan kepatuhan berlalu lintas dalam berkendara serta guna menekan pelanggaran lalu lintas. TEMPO/M Taufan Rengganis

    Petugas saat memasangkan kamera pengawas untuk tilang elektronik di Jalan Margonda Raya, Depok, Jawa Barat, Kamis, 17 September 2020. Tilang elektronik atau electronic traffic law enforcement (E-TLE) rencananya akan diterapkan di jalan protokol kota Depok seperti jalan Margonda raya sebagai upaya untuk meningkatkan kepatuhan berlalu lintas dalam berkendara serta guna menekan pelanggaran lalu lintas. TEMPO/M Taufan Rengganis

    TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya Komisaris Besar Sambodo Purnomo Yogo mengatakan rencana penambahan kamera tilang elektronik atau electronic traffic law enforcement (ETLE) masih menunggu persetujuan Pemerintah DKI Jakarta. Dalam waktu dekat, Polda akan mengadakan rapat dengan Transjakarta dan pengelola jalan tol untuk melihat perkembangan terakhir perkembangan pemasangan kamera di 10 koridor dan pemasangan kamera di jalur tol.

    “Sambil menunggu keputusan dari Pemerintah DKI," kata Sambodo di kantornya, Rabu, 3 Februari 2021. Pemasangan kamera itu dijadwalkan pada pekan kedua atau ketiga Maret 2021.

    Baca: Tilang Elektronik Diklaim Tekan Pelanggaran, 50 Kamera E-TLE Bakal Dipasang Lagi

    Jadwal itu sesuai dengan rencana pelucuran tilang elektronik nasional oleh Korps Lalu Lintas Kepolisian RI yang melibatkan 8 Polda, termasuk Polda Metro Jaya.

    "Kemarin kami mengajukan sekitar 50 kamera lagi tambahan," kata Sambodo. Kamera tambahan itu akan menangkap pelanggaran seperti kelebihan kapasitas, tidak menggunakan helm, melebihi batas kecepatan dan lain-lain. Fitur ini dianggap baru dibandingkan kamera tilang elektronik sebelumnya.

    "Selain jumlah kamera tilang elektronik ditambah, jenis pelanggaran yang bisa ditangkap kamera mudah-mudahan bisa kita tingkatkan," kata Sambodo.


     

     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Penggerogotan Komisi Antirasuah, Isu 75 Pegawai KPK Gagal Tes Wawasan Kebangsaan

    Tersebar isu 75 pegawai senior KPK terancam pemecatan lantaran gagal Tes Wawasan Kebangsaan. Sejumlah pihak menilai tes itu akal-akalan.