Depok Naikkan Target Pajak Bumi dan Bangunan Tahun Ini

Reporter

Ilustrasi Pajak. shutterstock.com

TEMPO.CO, Depok - Badan Keuangan Daerah (BKD) Kota Depok mentargetkan perolehan Pajak Bumi Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) sebesar Rp 356 miliar pada 2021 atau naik dibanding tahun 2020. "Nilainya ini lebih tinggi dari tahun lalu yang hanya sebesar Rp 264 miliar," kata Kepala BKD Kota Depok Nina Suzana dalam keterangannya, Sabtu, 13 Februari 2021.

Selain PBB-P2, target perolehan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) juga naik menjadi Rp 368 miliar dari tahun sebelumnya yaitu Rp 328 miliar.

Baca: Mobil Tabrak Pasangan Suami Istri di Depok, Polisi: Masih Diproses

Menurut dia, setiap tahun selalu ada kenaikan target dan BKD harus berupaya agar mencapai target pajak yang telah ditetapkan.

Pada 2020, target PBB sebesar Rp 264 miliar dari 626.320 Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT). Selama setahun, realisasi Pajak Bumi dan Bangunan  Rp 272 miliar dari SPPT tertagih 404.135.

Target BPHTB pada 2020 sebesar Rp 328 miliar, yang berhasil direalisasikan Rp 369 miliar. Tahun lalu, baik PBB-P2 maupun BPHTB Depok berhasil melampaui target lebih dari 100 persen. "Kami tetap optimistis bisa mengejar target kenaikan.”  






Pria Ditemukan Tewas di Jalan Jambore Depok, Diduga Sempat Cekcok di Kafe

17 jam lalu

Pria Ditemukan Tewas di Jalan Jambore Depok, Diduga Sempat Cekcok di Kafe

Seorang pria ditemukan tewas di tepi jalan Jambore, Kelurahan Harjamukti, Kecamatan Cimanggis, Kota Depok, sementara temannya kritis


Kader Gerindra Depok Diminta Ramaikan HUT-15 Partai dan Jangan Gontok-gontokan

19 jam lalu

Kader Gerindra Depok Diminta Ramaikan HUT-15 Partai dan Jangan Gontok-gontokan

Puncak perayaan HUT ke-15 Partai Gerindra di Kota Depok diselenggarakan di Sawangan pada Sabtu pekan depan


KPU Depok Usul Tiga Model Penataan Dapil untuk Pemilu 2024

20 jam lalu

KPU Depok Usul Tiga Model Penataan Dapil untuk Pemilu 2024

Usulan penataan daerah pemilihan (Dapil) di Kota Depok untuk Pemilu 2024 menunggu persetujuan KPU RI


PAD Solo 2023 Dipatok Tinggi, Warga Mengeluh Pajak PBB Naik Drastis, Gibran: Mumet

1 hari lalu

PAD Solo 2023 Dipatok Tinggi, Warga Mengeluh Pajak PBB Naik Drastis, Gibran: Mumet

Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming Raka secara blak-blakan mengaku pusing dengan target Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Solo tahun 2023 yang dipatok tinggi.


Warga Depok Diklaim Merindukan Kehadiran Anies Baswedan, NasDem: Kami Siap Kerahkan Massa

1 hari lalu

Warga Depok Diklaim Merindukan Kehadiran Anies Baswedan, NasDem: Kami Siap Kerahkan Massa

Wakil Ketua DPD Partai NasDem Kota Depok, Roy Pangharapan mengatakan warga Depok merindukan kehadiran Anies Baswedan.


Stok Langka, Pedagang di Depok Jual Minyakita di Atas HET

1 hari lalu

Stok Langka, Pedagang di Depok Jual Minyakita di Atas HET

Sejumlah pedagang di Depok terpaksa menjual Minyakita di atas Rp14 ribu karena pasokannya kian langka


Moge Masuk Tol, Bamsoet: Seluruh Pemilik Motor Bayar Pajak

2 hari lalu

Moge Masuk Tol, Bamsoet: Seluruh Pemilik Motor Bayar Pajak

Menurut Bamsoet jalan tol akan aman dilintasi sepeda motor apabila dibuatkan jalur khusus. Usulan izin moge masuk tol memancing kontroversi.


Kasus Pemerkosaan Santri di Beji Depok, Ustaz Ramadhan Divonis 18 Tahun Penjara dan Denda Rp 500 Juta

3 hari lalu

Kasus Pemerkosaan Santri di Beji Depok, Ustaz Ramadhan Divonis 18 Tahun Penjara dan Denda Rp 500 Juta

Pengadilan Negeri Depok juga mewajibkan Ustaz Ramadhan membayar uang restitusi Rp 30 juta kepada korban. Masih ada tiga tersangka lain.


Proyek Jembatan Jatijajar Molor, DPRD Bakal Cek ke Lokasi

3 hari lalu

Proyek Jembatan Jatijajar Molor, DPRD Bakal Cek ke Lokasi

Komisi C DPRD Kota Depok menilai belum rampungnya proyek Jembatan Jatijajar tersebut membahayakan masyarakat.


Diduga Pengemplang Pajak yang Rugikan Negara Rp 1,4 Miliar, Direktur PT EP Ditahan Kejari Tangsel

3 hari lalu

Diduga Pengemplang Pajak yang Rugikan Negara Rp 1,4 Miliar, Direktur PT EP Ditahan Kejari Tangsel

Penangkapan tersangka pengemplang pajak itu menunjukkan keseriusan dalam melakukan penegakan hukum dalam bidang perpajakan di wilayah Provinsi Banten