Larangan Mudik 2021, Perusahaan Otobus: Patokan Kami Menhub Membolehkan

Reporter:
Editor:

Dwi Arjanto

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Wakil Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya Kombes Pol Hari Purnomo memberikan sosialisasi protokol kesehatan kepada penumpang di ruang tunggu Terminal Terpadu Pulogebang, Jakarta Timur, Senin, 11 Januari 2021. ANTARA/Andi Firdaus

    Wakil Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya Kombes Pol Hari Purnomo memberikan sosialisasi protokol kesehatan kepada penumpang di ruang tunggu Terminal Terpadu Pulogebang, Jakarta Timur, Senin, 11 Januari 2021. ANTARA/Andi Firdaus

    Jakarta - Manajer Area Barat PT Rosalia Indah Transport, Winarso, mengatakan belum bisa menyikapi kebijakan pemerintah soal larangan mudik lebaran tahun ini.

    "Sementara kami belum bisa menyikapi pernyataan Menteri PMK, Pak Muhadjir," kata Winarso saat dihubungi, Sabtu, 27 Maret 2021.

    Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Muhadjir Effendy mengatakan pemerintah resmi memutuskan melarang mudik lebaran tahun ini mulai 6-17 Mei mendatang.

    Ketentuan larangan mudik ini berlaku untuk seluruh ASN, anggota TNI/Polri, karyawan BUMN, karyawan swasta, maupun pekerja mandiri dan seluruh masyarakat.

    Baca juga : Larangan Mudik Lebaran, Polda Metro Jaya Tunggu Aturan Detail Pusat

    Menurut Winarso, kebijakan dalam menentukan larangan mudik bukan ditentukan oleh Kementerian PMK. Sebab, regulasi moda transportasi merupakan kewenangan Kementerian Perhubungan.

    Perusahaan otobus, kata dia, sejauh ini masih berpegang kepada pernyataan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi yang membolehkan mudik dengan pengetatan protokol kesehatan.

    "Kalau kami patokannya ke Menhub. Bukan Menteri PMK," ujarnya terkait adanya larangan mudik tahun ini.

    IMAM HAMDI


     

     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Penggerogotan Komisi Antirasuah, Isu 75 Pegawai KPK Gagal Tes Wawasan Kebangsaan

    Tersebar isu 75 pegawai senior KPK terancam pemecatan lantaran gagal Tes Wawasan Kebangsaan. Sejumlah pihak menilai tes itu akal-akalan.