Mudik Lebaran 2021, Perusahaan Otobus Ingin Pemerintah Beri Izin

Reporter:
Editor:

Endri Kurniawati

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ilustrasi mudik Lebaran. TEMPO/Franoto

    Ilustrasi mudik Lebaran. TEMPO/Franoto

    Jakarta - Manajer Area Barat PT Rosalia Indah Transport, Winarso, berharap pemerintah masih membolehkan mudik lebaran 2021. "Seharusnya ada kebijaksanaan untuk dibolehkan mudik seperti saat pandemi tahun kemarin," kata Winarso saat dihubungi, Sabtu, 27 Maret 2021.

    Menurut dia, seluruh pengusaha otobus siap menerapkan  protokol kesehatan dengan ketat selama mudik lebaran. Pemerintah bisa memberikan stiker khusus untuk armada yang akan mengantar penumpang mudik lebaran.

    Baca: Pemerintah Keluarkan Larangan Mudik Lebaran, Epidemiolog Pertanyakan Definisinya

    Pemerintah juga bisa membatasi operasional armada mudik lebaran tahun ini seperti yang sudah dilakukan pada tahun lalu. "Tahun lalu Rosalia Indah diberi kuota dua armada per hari," ujarnya.

    Winarso menuturkan situasi mudik lebaran tahun ini sudah berbeda. Sebab sebagian warga telah menerima vaksinasi Covid-19. Pemerintah pun mempunyai tugas untuk menyeimbangkan perekonomian yang kini mulai tumbuh. "Kalau dilarang lagi perekonomian akan kembali terhambat.'

    Kementerian Perhubungan telah membolehkan seluruh angkutan mengisi 75 persen dari kapasitasnya. Selama masa mudik ini, kata dia, angkutan lebaran siap mengurangi hingga 50 persen jika memang menjadi syarat protokol kesehatan yang akan diterapkan selama periode mudik lebaran nanti.

    "Yang penting jangan dilarang beroperasi total," ujarnya. Sejauh ini, perusahaan otobus masih berpatokan kepada aturan Kementerian Perhubungan yang membolehkan mudik lebaran dengan prosedur kesehatan ketat.

    Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Muhadjir Effendy mengatakan pemerintah resmi memutuskan melarang mudik lebaran 2021 mulai 6-17 Mei. Ketentuan larangan mudik ini berlaku untuk seluruh aparatur sipil negara, anggota TNI/Polri, karyawan BUMN, karyawan swasta, maupun pekerja mandiri dan seluruh masyarakat.


     

     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Penggerogotan Komisi Antirasuah, Isu 75 Pegawai KPK Gagal Tes Wawasan Kebangsaan

    Tersebar isu 75 pegawai senior KPK terancam pemecatan lantaran gagal Tes Wawasan Kebangsaan. Sejumlah pihak menilai tes itu akal-akalan.