Nelayan Mau Reklamasi Lanjut, Wagub DKI Sebut Keputusan Gubernur Harus Dipatuhi

Reporter:
Editor:

Dwi Arjanto

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Foto udara kawasan pulau reklamasi Pantai Utara Jakarta, Kamis, 28 Februari 2019. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah mencabut izin prinsip pulau reklamasi di Teluk Jakarta. ANTARA/Iggoy el Fitra

    Foto udara kawasan pulau reklamasi Pantai Utara Jakarta, Kamis, 28 Februari 2019. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah mencabut izin prinsip pulau reklamasi di Teluk Jakarta. ANTARA/Iggoy el Fitra

    TEMPO.CO, Jakarta - Terkait tuntutan agar reklamasi Pulau G diteruskan, Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria menyebut, pendapatan masyarakat dan angka perekonomian memang menurun akibat pandemi Covid-19.

    Namun, bukan berarti pemerintah DKI Jakarta harus mengubah banyak kebijakan.

    "Ada kebijakan yang sudah diputuskan oleh gubernur harus kami laksanakan," kata dia di kebun bibit Agro Eduwisata Kamal Muara, Penjaringan, Jakarta Utara, Minggu, 28 Maret 2021.

    Wagub DKI Riza merespons Komunitas Nelayan Muara Angke berharap proyek reklamasi Pulau G di Teluk Jakarta kembali dilanjutkan. Mereka mengatakan masyarakat di sekitar Muara Angke saat ini kesulitan secara ekonomi karena pandemi Covid-19 dan kondisi cuaca yang tidak menentu.

    Ketua Komunitas Nelayan Muara Angke Diding Setiawan mengatakan, proyek reklamasi akan memberikan harapan secara ekonomi bagi masyarakat. Masyarakat bisa terlibat sebagai pekerja pada pembangunan Pulau G.

    Baca juga : Nelayan Minta Reklamasi Berlanjut, Kiara: Kalau Ngeluh Ya ke KKP...

    Menurut Riza, pemerintah DKI sudah menyalurkan bantuan berupa insentif kepada para nelayan. Yang teranyar adalah bantuan sosial tunai (BST) dan bantuan BBM bersubsidi.

    "Sekalipun (pendapatan) nelayan turun, nanti kami akan selalu carikan solusinya," ucap politikus Partai Gerindra ini.

    Gubernur DKI Anies Baswedan masih menolak proyek reklamasi di Teluk Jakarta. Namun Mahkamah Agung telah menolak permohonan peninjauan kembali Anies soal perizinan reklamasi Pulau G.

    MA juga memerintahkan Anies memperpanjang izin pengembang reklamasi PT Muara Wisesa Samudra.

    LANI DIANA | IMAM HAMDI


     

     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Penggerogotan Komisi Antirasuah, Isu 75 Pegawai KPK Gagal Tes Wawasan Kebangsaan

    Tersebar isu 75 pegawai senior KPK terancam pemecatan lantaran gagal Tes Wawasan Kebangsaan. Sejumlah pihak menilai tes itu akal-akalan.