Pengetatan Mudik, Enam Pemudik di Terminal Pulogebang Dipergoki Reaktif Covid-19

Reporter:
Editor:

Dwi Arjanto

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ilustrasi mudik dengan bus. ANTARA/Wahdi Septiawan

    Ilustrasi mudik dengan bus. ANTARA/Wahdi Septiawan

    Jakarta - Beberapa hari sebelum larangan mudik, Kepala Satuan Pelaksana Operasi Terminal Pulogebang Afif Muhroji mengatakan petugas terminal menjaring enam pemudik yang reaktif Covid-19 saat dilakukan tes GeNose di Terminal Pulogebang, Jakarta Timur, sejak 23-29 April kemarin.

    "Jadi sejak 23 April kemarin kami melakukan tes GeNose secara acak setiap hari dan terjaring enam penumpang yang positif," kata Afif saat dihubungi, Jumat, 30 April 2021.

    Afif mengatakan mendapatkan bantuan 300 kantong untuk tes GeNose dari Kementerian Perhubungan pada 22 April lalu. Setiap hari, petugas kesehatan di Terminal Pulogebang menargetkan memeriksa secara acak 15 penumpang bus antarkota antarprovinsi atau AKAP.

    Penumpang atau pemudik yang hasilnya positif, kata dia, dilarang melanjutkan perjalanan dan langsung dirujuk ke Puskesmas terdekat. "Kami mengimbau warga yang melakukan perjalanan berinisiatif untuk melakukan pemeriksaan mandiri untuk mencegah penularan Covid-19."

    Afif menuturkan petugas tidak bisa melarang pemudik yang mau pulang kampung selama masa pengetatan mudik lebaran tahun ini.

    Pemerintah menetapkan masa pengetatan mudik dalam dua gelombang, sebelum periode larangan mudik yang dimulai pada 6-17 Mei mendatang.

    Adapun gelombang pertama pengetatan mudik dimulai pada 22 April hingga 5 Mei 2021. Yang kedua, pengetatan dilakukan H+7 larangan mudik, yakni sejak 18 Mei hingga 24 Mei 2021. "Jadi kami tidak bisa mencegah penumpang yang mau mudik selama masa pengetatan."

    Sedangkan pada periode larangan, petugas bakal melarang penumpang yang mau mudik. Selama masa larangan mudik, penumpang di Terminal Pulogebang yang diizinkan melakukan perjalanan adalah pegawai negeri atau anggota TNI dan polisi yang mengantongi izin perjalanan dinas dari atasannya.

    Sedangkan, bagi masyarakat informal diizinkan jika perjalanan mudik bersifat adanya kedukaan seperti keluarga sakit atau meninggal, mengantar ibu hamil atau ingin bersalin. "Masyarakat yang melakukan perjalanan informal juga harus dapat izin dari kelurahan atau kantor desa setempat dan ditandatangani cap basah juga."

    IMAM HAMDI
    Baca juga : Taktik Mudik, Perantau Depok Serbu Terminal Jatijajar: Mending Pulang Sekarang


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Ketahui, Syarat Sebelum Melakukan Perjalanan atau Traveling Saat PPKM

    Pemerintah menyesuaikan sejumlah aturan PPKM berlevel, termasuk syarat traveling baik domestik maupun internasional.