Demonstrasi Hari Buruh: Tolak Omnibus Law Hingga Penangkapan

Buruh menggelar aksi memperingati hari buruh atau May Day di Jakarta, Sabtu, 1 Mei 2021. Dalam aksinya mereka meminta pemerintah untuk mencabut Omnibus Law dan memberlakukan upah minimum sektoral (UMSK) 2021. TEMPO / Hilman Fathurrahman W

Jakarta - Ribuan buruh dari berbagai aliansi menggelar demonstrasi di kawasan Parung Kuda Arjuna Wijaya, Thamrin, Jakarta Pusat pada 1 Mei 2021, Hari Buruh atau May Day. Berikut ini merupakan lima fakta demonstrasi yang rutin dilakukan buruh tiap tahun itu: 

1. Diikuti 50 ribu buruh dari KSPI 

Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) memperingati Hari Buruh Internasional pada Sabtu kemarin, 1 Mei 2021. Demonstrasi itu digelar serentak di 24 provinsi dan 200 kabupaten/kota dan lebih dari tiga ribu dengan melibatkan 50 ribu buruh.

Pada tingkat nasional, KSPI unjuk rasa di sekitar Istana Negara dan Mahkamah Konstitusi. Mereka berkumpul di Pintu Masuk Monas, dekat Patung Kuda, Jakarta Pusat.

"Unjuk rasa akan dilakukan teatrikal 'kuburan massal korban-korban omnibus law' sebagai simbol sudah banyaknya korban yang berjatuhan akibat penerapan beleid sapu jagad ini," kata Presiden KSPI Said Iqbal. 

2. Tuntut penghapusan Omnibus Law dan UMP 

Ada dua isu utama yang diusung buruh. Isu pertama tentang penolakan terhadap Undang-undang Cipta Kerja. Kedua, tuntutan memberlakukan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota atau UMSK tahun 2021. “UU Cipta Kerja menghilangkan kepastian kerja, kepastian pendapatan, dan jaminan sosial,” kata Said. 

Tidak adanya kepastian kerja, kata Said, tercermin dari dibebaskannya penggunaan tenaga outsourcing untuk semua jenis pekerjaan. Sehingga, bisa saja seluruh buruh yang dipekerjakan oleh pengusaha adalah buruh outsourcing.

Begitu pun dengan buruh kontrak, yang saat ini tidak ada lagi batasan periode kontrak. Sehingga, menurut Said Iqbal, buruh bisa dikontrak berulang-ulang hingga puluhan kali.

3. Minta Jokowi hukum berat para koruptor 

Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia (ASPEK Indonesia) mengajak seluruh pekerja, organisasi serikat pekerja, dan rakyat Indonesia terus mendesak pengusutan kasus-kasus korupsi yang menyengsarakan rakyat Indonesia. 

Presiden Aspek Indonesia Mirah Sumirat meminta Presiden Joko Widodo atau Jokowi serius dan tuntas dalam memimpin pemberantasan kasus korupsi yang sangat merugikan rakyat. Di samping itu juga mengusut dan menjatuhkan sanksi terberat kepada para koruptor.

"Di saat rakyat sedang turun daya belinya dan semakin susah karena pandemi covid 19, maka terhadap para pelaku korupsi yang telah merampok uang rakyat, sepantasnya dihukum seberat-beratnya tanpa ampun," ujar Mirah. 

Aspek juga menyoroti kasus korupsi PT Asuransi Jiwasraya yang merugikan keuangan negara sebesar Rp 16,8 triliun, kasus korupsi PT Asabri yang merugikan negara Rp 23,73 triliun, dan dugaan korupsi pengelolaan dana investasi BPJS Ketenagakerjaan yang kerugiannya diperkirakan Rp 20 triliun.

4. Polisi temukan demonstran membawa benda berbahaya

Polisi menggeledah sejumlah orang yang unjuk rasa di sekitar Patung Kuda Arjuna Wiwaha, Jakarta Pusat. Sejumlah benda berbahaya dibawa pendemo. "Seperti cat Pilox dan sebagainya," kata Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya Komisaris Besar Sambodo Purnomo Yogo. Polisi mendata dan menyita benda-benda itu.

5. 22 demonstran yang diduga Anarko ditangkap

Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Komisaris Besar Yusri Yunus mengatakan petugas menangkap 22 orang yang diduga anggota kelompok Anarko dalam demo buruh di Jakarta. Yusri mengatakan mereka ditangkap di sekitar kantor perwakilan International Labour Organization (ILO) Indonesia di Jakarta Pusat. Tak jauh dari lokasi itu, buruh unjuk rasa di Patung Kuda Arjuna Wijaya. "Diduga ingin membuat kerusuhan," kata Yusri.  

Selain para terduga Anarko, polisi juga menangkap puluhan mahasiswa dan buruh di depan gedung Bank Indonesia, Jakarta Pusat, pada Hari Buruh kemarin. Menurut Kepala Kepolisian Resor Metro Jakarta Pusat Komisaris Besar Hengki Haryadi, mereka bukan ditangkap tapi hanya diamankan. "Nanti setelah acara demo selesai, dipulangkan," kata Hengki.

Baca: Hari Buruh, Polisi Tutup Jalan Sudirman hingga Thamrin

M JULNIS FIRMANSYAH | YUSUF MANURUNG | CAESAR AKBAR






Utusan Menteri Luar Negeri Malaysia Usulkan Islamofobia Masuk Kategori Kriminal

13 jam lalu

Utusan Menteri Luar Negeri Malaysia Usulkan Islamofobia Masuk Kategori Kriminal

Utusan khusus Menteri Luar Negeri Malaysia menyarankan agar Islamofobia masuk kategori tindakan kriminal


Partai Buruh Gelar Aksi Besar-besaran di Depan Gedung DPR Pekan Depan, Ini Tuntutannya

2 hari lalu

Partai Buruh Gelar Aksi Besar-besaran di Depan Gedung DPR Pekan Depan, Ini Tuntutannya

Partai buruh berencana menggelar demonstrasi di depan gedung DPR RI, Senayan pada Senin 6 Februari 2022.


Kementerian Luar Negeri Turki Disebut Waswas Bakal Ada Pembakaran Al Quran di Norwegia

2 hari lalu

Kementerian Luar Negeri Turki Disebut Waswas Bakal Ada Pembakaran Al Quran di Norwegia

Duta Besar Norwegia untuk Turki dipanggil karena unjuk rasa pada Jumat, 3 Februari 2023, dikhawatirkan bakal terjadi lagi pembakaran Al Quran


Tolak Perpu Cipta Kerja, Partai Buruh Akan Turunkan Ribuan Massa Senin Pekan Depan

2 hari lalu

Tolak Perpu Cipta Kerja, Partai Buruh Akan Turunkan Ribuan Massa Senin Pekan Depan

Partai buruh menyatakan akan menggelar aksi besar-besaran untuk menolak Perpu Cipta Kerja.


Memphis Bubarkan Unit Polisi setelah Pemukulan Fatal

7 hari lalu

Memphis Bubarkan Unit Polisi setelah Pemukulan Fatal

Para pengkritik mengatakan tim polisi khusus semacam ini cenderung menggunakan taktik-taktik kekerasan.


Cara Mudah Menghitung Masa Kerja di Perusahaan

8 hari lalu

Cara Mudah Menghitung Masa Kerja di Perusahaan

Masa kerja dihitung sejak adanya hubungan kerja antara pengusaha dan pekerja berdasarkan perjanjian kerja yang disepakati oleh kedua pihak.


Perpu Cipta Kerja Sampai di DPR, Puluhan Ribu Buruh Gelar Aksi 6 Februari 2023

8 hari lalu

Perpu Cipta Kerja Sampai di DPR, Puluhan Ribu Buruh Gelar Aksi 6 Februari 2023

Jelang penetapan Perpu Cipta Kerja disahkan oleh DPR RI, ribuan buruh kembali akan melakukan aksi masa besar besaran di gedung wakil rakyat pada Senin, 6 Februari 2023 mendatang.


Kata Airlangga, Perpu Cipta Kerja untuk Cegah Amerika Tingkatkan Suku Bunga

10 hari lalu

Kata Airlangga, Perpu Cipta Kerja untuk Cegah Amerika Tingkatkan Suku Bunga

Menurut Airlangga, saat ini negara adidaya tersebut sudah mulai tertekan akibat dampak perang Rusia-Ukraina yang tak kunjung selesai.


PKS Sebut Kericuhan PT GNI Merupakan Dampak Nyata UU Cipta Kerja

10 hari lalu

PKS Sebut Kericuhan PT GNI Merupakan Dampak Nyata UU Cipta Kerja

PKS menyatakan kericuhan PT GNI merupakan dampak dari penerbitan UU Cipta Kerja.


Ramai Permintaan Masa Jabatan Diperpanjang Hingga 9 Tahun, Berapa Gaji Kepala Desa?

11 hari lalu

Ramai Permintaan Masa Jabatan Diperpanjang Hingga 9 Tahun, Berapa Gaji Kepala Desa?

Ratusan Kepala Desa menggelar aksi pekan lalu menuntut masa jabatan diperpanjang menjadi 9 tahun per periode. Berapa gaji mereka sebetulnya?