Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Demonstrasi Hari Buruh: Tolak Omnibus Law Hingga Penangkapan

image-gnews
Buruh menggelar aksi memperingati hari buruh atau May Day di Jakarta, Sabtu, 1 Mei 2021. Dalam aksinya mereka meminta pemerintah untuk mencabut Omnibus Law dan memberlakukan upah minimum sektoral (UMSK) 2021. TEMPO / Hilman Fathurrahman W
Buruh menggelar aksi memperingati hari buruh atau May Day di Jakarta, Sabtu, 1 Mei 2021. Dalam aksinya mereka meminta pemerintah untuk mencabut Omnibus Law dan memberlakukan upah minimum sektoral (UMSK) 2021. TEMPO / Hilman Fathurrahman W
Iklan

Jakarta - Ribuan buruh dari berbagai aliansi menggelar demonstrasi di kawasan Parung Kuda Arjuna Wijaya, Thamrin, Jakarta Pusat pada 1 Mei 2021, Hari Buruh atau May Day. Berikut ini merupakan lima fakta demonstrasi yang rutin dilakukan buruh tiap tahun itu: 

1. Diikuti 50 ribu buruh dari KSPI 

Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) memperingati Hari Buruh Internasional pada Sabtu kemarin, 1 Mei 2021. Demonstrasi itu digelar serentak di 24 provinsi dan 200 kabupaten/kota dan lebih dari tiga ribu dengan melibatkan 50 ribu buruh.

Pada tingkat nasional, KSPI unjuk rasa di sekitar Istana Negara dan Mahkamah Konstitusi. Mereka berkumpul di Pintu Masuk Monas, dekat Patung Kuda, Jakarta Pusat.

"Unjuk rasa akan dilakukan teatrikal 'kuburan massal korban-korban omnibus law' sebagai simbol sudah banyaknya korban yang berjatuhan akibat penerapan beleid sapu jagad ini," kata Presiden KSPI Said Iqbal. 

2. Tuntut penghapusan Omnibus Law dan UMP 

Ada dua isu utama yang diusung buruh. Isu pertama tentang penolakan terhadap Undang-undang Cipta Kerja. Kedua, tuntutan memberlakukan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota atau UMSK tahun 2021. “UU Cipta Kerja menghilangkan kepastian kerja, kepastian pendapatan, dan jaminan sosial,” kata Said. 

Tidak adanya kepastian kerja, kata Said, tercermin dari dibebaskannya penggunaan tenaga outsourcing untuk semua jenis pekerjaan. Sehingga, bisa saja seluruh buruh yang dipekerjakan oleh pengusaha adalah buruh outsourcing.

Begitu pun dengan buruh kontrak, yang saat ini tidak ada lagi batasan periode kontrak. Sehingga, menurut Said Iqbal, buruh bisa dikontrak berulang-ulang hingga puluhan kali.

3. Minta Jokowi hukum berat para koruptor 

Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia (ASPEK Indonesia) mengajak seluruh pekerja, organisasi serikat pekerja, dan rakyat Indonesia terus mendesak pengusutan kasus-kasus korupsi yang menyengsarakan rakyat Indonesia. 

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Presiden Aspek Indonesia Mirah Sumirat meminta Presiden Joko Widodo atau Jokowi serius dan tuntas dalam memimpin pemberantasan kasus korupsi yang sangat merugikan rakyat. Di samping itu juga mengusut dan menjatuhkan sanksi terberat kepada para koruptor.

"Di saat rakyat sedang turun daya belinya dan semakin susah karena pandemi covid 19, maka terhadap para pelaku korupsi yang telah merampok uang rakyat, sepantasnya dihukum seberat-beratnya tanpa ampun," ujar Mirah. 

Aspek juga menyoroti kasus korupsi PT Asuransi Jiwasraya yang merugikan keuangan negara sebesar Rp 16,8 triliun, kasus korupsi PT Asabri yang merugikan negara Rp 23,73 triliun, dan dugaan korupsi pengelolaan dana investasi BPJS Ketenagakerjaan yang kerugiannya diperkirakan Rp 20 triliun.

4. Polisi temukan demonstran membawa benda berbahaya

Polisi menggeledah sejumlah orang yang unjuk rasa di sekitar Patung Kuda Arjuna Wiwaha, Jakarta Pusat. Sejumlah benda berbahaya dibawa pendemo. "Seperti cat Pilox dan sebagainya," kata Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya Komisaris Besar Sambodo Purnomo Yogo. Polisi mendata dan menyita benda-benda itu.

5. 22 demonstran yang diduga Anarko ditangkap

Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Komisaris Besar Yusri Yunus mengatakan petugas menangkap 22 orang yang diduga anggota kelompok Anarko dalam demo buruh di Jakarta. Yusri mengatakan mereka ditangkap di sekitar kantor perwakilan International Labour Organization (ILO) Indonesia di Jakarta Pusat. Tak jauh dari lokasi itu, buruh unjuk rasa di Patung Kuda Arjuna Wijaya. "Diduga ingin membuat kerusuhan," kata Yusri.  

Selain para terduga Anarko, polisi juga menangkap puluhan mahasiswa dan buruh di depan gedung Bank Indonesia, Jakarta Pusat, pada Hari Buruh kemarin. Menurut Kepala Kepolisian Resor Metro Jakarta Pusat Komisaris Besar Hengki Haryadi, mereka bukan ditangkap tapi hanya diamankan. "Nanti setelah acara demo selesai, dipulangkan," kata Hengki.

Baca: Hari Buruh, Polisi Tutup Jalan Sudirman hingga Thamrin

M JULNIS FIRMANSYAH | YUSUF MANURUNG | CAESAR AKBAR

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Gejolak Demonstrasi Paramedis di Korea Selatan, Giliran Dokter Senior dan Profesor Memprotes

7 jam lalu

Para dokter saat protes terhadap rencana penerimaan lebih banyak siswa ke sekolah kedokteran, di depan Kantor Kepresidenan di Seoul, Korea Selatan, 22 Februari 2024. REUTERS/Kim Soo-Hyeon
Gejolak Demonstrasi Paramedis di Korea Selatan, Giliran Dokter Senior dan Profesor Memprotes

Sejumlah akademisi dan dokter di Korea Selatan memprotes kebijakan baru pemerintah soal penerimaan Jurusan Kedokteran.


Menaker Ida Fauziyah akan Sosialisasi Tapera, Federasi Serikat Pekerja Logam Sebut Pemerintah Tak Dengar Kemarahan Buruh

2 hari lalu

Ratusan buruh dari berbagai serikat pekerja se-Jabodetabek saat melakukan aksi unjuk rasa menolak Tapera di kawasan Patung Kuda, Monas, Jakarta, Kamis 6 Juni 2024. Dalam aksinya buruh juga menyerukan penolakan terhadap Uang Kuliah Tunggal (UKT) Mahal, KRIS BPJS Kesehatan, Omnibuslaw UU Cipta Kerja, Hapus OutSourching dan Upah Murah (HOSTUM). TEMPO/Subekti.
Menaker Ida Fauziyah akan Sosialisasi Tapera, Federasi Serikat Pekerja Logam Sebut Pemerintah Tak Dengar Kemarahan Buruh

Federasi Serikat Pekerja Logam Elektronik Mesin Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (FSP LEM SPSI) Jawa Barat mengecam pernyataan Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah yang akan menyosialisasikan Tabungan Perumahan Rakyat atau Tapera melalui Lembaga Kerjasama Tripartit Nasional (LKS Tripnas).


Warga Israel Berunjuk Rasa di Parlemen hingga Kediaman Benjamin Netanyahu

3 hari lalu

Para pengunjuk rasa berkumpul menentang Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu di dekat kediamannya, ketika konflik antara Israel dan kelompok Islam Palestina Hamas berlanjut, di Yerusalem, 4 November 2023. REUTERS/Ammar Awad
Warga Israel Berunjuk Rasa di Parlemen hingga Kediaman Benjamin Netanyahu

Puluhan ribu warga Israel berunjuk rasa di Knesset dan kediaman Benjamin Netanyahu untuk mendesak agar dilakukan pemilu dini.


MUI Sarankan Indonesia Siapkan Diplomasi Jalur Kedua untuk Bela Palestina, Apa Itu?

8 hari lalu

Ratusan massa menggelar aksi bela Palestina di depan Kantor Kedutaan Besar Amerika Serikat (Kedubes AS), Sabtu, 8 Juni 2024. Massa aksi membawa bendera hitam dan putih dan kain hiam Panjang bertuliskan kalimat syahadat yang dibentangkan di depan Kedubes AS. TEMPO/Martin Yogi Pardamean
MUI Sarankan Indonesia Siapkan Diplomasi Jalur Kedua untuk Bela Palestina, Apa Itu?

MUI menyayangkan ada pihak-pihak yang memanfaatkan penderitaan rakyat Palestina untuk melancarkan agenda khilafah.


Penerapan Empat Hari Kerja Sepekan, Simak Jenis dan Ketentuan Jam Kerja di Undang-undang

8 hari lalu

Presiden Joko Widodo (Jokowi) bersama Menteri BUMN Erick Thohir saat ditemui di Pasar Senggol, Dumai, Riau pada Sabtu, 1 Juni 2024. Sebelum meninjau harga pasar dan bahan pangan, Jokowi menghadiri peringatan upacara Hari Lahir Pancasila di Lapangan Garuda Pertamina Hulu Rokan, Dumai. TEMPO/Adinda Jasmine
Penerapan Empat Hari Kerja Sepekan, Simak Jenis dan Ketentuan Jam Kerja di Undang-undang

Sistem ini memungkinkan karyawan BUMN untuk bekerja hingga 40 jam dalam waktu kurang dari lima hari kerja alias empat hari kerja sepekan.


KSPI Sebut Aksi Buruh Tolak Tapera akan Meluas Jika Tidak Dibatalkan, Begini Respons Istana

9 hari lalu

Ratusan buruh dari berbagai serikat pekerja se-Jabodetabek saat melakukan aksi unjuk rasa menolak Tapera di kawasan Patung Kuda, Monas, Jakarta, Kamis 6 Juni 2024. Dalam aksinya buruh juga menyerukan penolakan terhadap Uang Kuliah Tunggal (UKT) Mahal, KRIS BPJS Kesehatan, Omnibuslaw UU Cipta Kerja, Hapus OutSourching dan Upah Murah (HOSTUM). TEMPO/Subekti.
KSPI Sebut Aksi Buruh Tolak Tapera akan Meluas Jika Tidak Dibatalkan, Begini Respons Istana

KSPI menyakan aksi buruh menolak Tapera akan makin meluas jika aturan itu tidak dibatalkan. Mensesneg Pratikno beri tanggapan.


Terkini: Serikat Pekerja akan Unjuk Rasa Nasional 27 Juni 2024 Desak Tapera Dibatalkan, Kementerian BUMN Uji Coba Kerja 4 Hari Sepekan

11 hari lalu

Ratusan buruh dari berbagai serikat pekerja se-Jabodetabek saat melakukan aksi unjuk rasa menolak Tapera di kawasan Patung Kuda, Monas, Jakarta, Kamis 6 Juni 2024. Dalam aksinya buruh juga menyerukan penolakan terhadap Uang Kuliah Tunggal (UKT) Mahal, KRIS BPJS Kesehatan, Omnibuslaw UU Cipta Kerja, Hapus OutSourching dan Upah Murah (HOSTUM). TEMPO/Subekti.
Terkini: Serikat Pekerja akan Unjuk Rasa Nasional 27 Juni 2024 Desak Tapera Dibatalkan, Kementerian BUMN Uji Coba Kerja 4 Hari Sepekan

Federasi Serikat Pekerja (FSP) Logam Elektronik dan Mesin (LEM/SPSI) akan menggelar unjuk rasa secara nasional menuntut Tapera dibatalkan.


Desak Pemerintah Cabut Tapera, Buruh akan Gelar Demo Nasional pada 27 Juni 2024

11 hari lalu

Ratusan buruh dari berbagai serikat pekerja se-Jabodetabek saat melakukan aksi unjuk rasa menolak Tapera di kawasan Patung Kuda, Monas, Jakarta, Kamis 6 Juni 2024. Dalam aksinya buruh juga menyerukan penolakan terhadap Uang Kuliah Tunggal (UKT) Mahal, KRIS BPJS Kesehatan, Omnibuslaw UU Cipta Kerja, Hapus OutSourching dan Upah Murah (HOSTUM). TEMPO/Subekti.
Desak Pemerintah Cabut Tapera, Buruh akan Gelar Demo Nasional pada 27 Juni 2024

Buruh dari berbagai elemen akan menggelar unjuk rasa secara nasional untuk menuntut pemerintah membatalkan program Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) pada Kamis, 27 Juni 2024.


Unjuk Rasa Pro-Palestina di Amerika Serikat Menuntut Perang Gaza Diakhiri

13 hari lalu

Para pengunjuk rasa melakukan aksi duduk untuk mendukung warga Palestina, selama konflik yang sedang berlangsung antara Israel dan kelompok Islam Palestina Hamas, di Texas State University di San Marcos, Texas, AS 29 April 2024. REUTERS/Nuri Vallbona
Unjuk Rasa Pro-Palestina di Amerika Serikat Menuntut Perang Gaza Diakhiri

Aktivis pro-Palestina dalam gelombang unjuk rasa selama sepekan ini di Gedung Putih menuntut agar perang Gaza segera diakhiri,


Tak Hanya Tolak Kebijakan Tapera, Ini 4 Isu Penting Tuntutan Partai Buruh dalam Aksi Unjuk Rasa

14 hari lalu

Ratusan buruh dari berbagai serikat pekerja se-Jabodetabek saat melakukan aksi unjuk rasa menolak Tapera di kawasan Patung Kuda, Monas, Jakarta, Kamis 6 Juni 2024. Dalam aksinya buruh juga menyerukan penolakan terhadap Uang Kuliah Tunggal (UKT) Mahal, KRIS BPJS Kesehatan, Omnibuslaw UU Cipta Kerja, Hapus OutSourching dan Upah Murah (HOSTUM). TEMPO/Subekti.
Tak Hanya Tolak Kebijakan Tapera, Ini 4 Isu Penting Tuntutan Partai Buruh dalam Aksi Unjuk Rasa

Aksi unjuk rasa Partai Buruh pada 6 Juni 2024 selain menolak kebijakan Tapera, juga menyuarakan 4 isu penting yang dihadapi masyarakat.